Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Aktual Justice
Sudira, I Made
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PADA KAWASAN PARIWISATA BERORIENTASI PADA KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Sudira, I Made
Jurnal Aktual Justice Vol 6 No 2 (2021): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/aktualjustice.v6i2.770

Abstract

The rapid development of tourism in Indonesia, particularly in Bali, is serious challenges in controlling and utilizing spaces. The establishment of local protected areas (sacred areas, borders, green open spaces), as part of protected areas through the Regional Regulation of Bali Province Number 16 of 2009, which was amended by the Regulation of Bali Province Number 3 of 2020 concerning the Bali Provincial Spatial Plan, is considered unfair by a group people because it delimits the utilization of property rights to land in the area. As a result, numerous violations occur in spatial regulations in tourism areas, especially in the areas designated as protected areas. This study aims to find, discover and formulate a model for controlling the spatial utilization in tourism area that is oriented towards justice and welfare of the community. The research method used in this study is normative legal research method supported with statute approach and conceptual approach. The research materials used included primary legal materials and secondary legal material collected through note-taking technique. And than the analysis of the legal materials was carried out qualitatively assisted with reasoning and legal argumentation techniques and the results are then presented descriptively. Based on the presentation of the results of the research and the discussion, it can be concluded that the ideal model of the spatial utilization and control comprises the model that is based on the concept of bioregionalism, that is to say, the concept of developing and fulfilling the living needs through adjusting the ecosystem of local communities by preserving and fostering the ecosystem to support the life of the economy. This model is a combined concept in controlling the use of space, namely by not destroying the environment and its ecosystem and on the other hand, the community is not economically disadvantaged in meeting their needs in order to achieve prosperity. This model is also in accordance with the provisions of Article 2 letter h of Law Number 32 of 2009, which stipulates that the environmental protection and management is carried out based on the principle of ecoregion, in that, the environmental protection and management shall consider the characteristics of the natural resources, ecosystems, geographical conditions, the culture of the local community, and the local wisdom.
REDISTRIBUSI TANAH LAHAN SAWAH DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM Eko Yuda, I Wayan Mustika; Santoso, I Wayan; Sudira, I Made
Jurnal Aktual Justice Vol 7 No 2 (2022): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/aktualjustice.v7i2.949

Abstract

Redistribusi tanah lahan pertanian atau tanah sawah yang dilakukan oleh pemerintah adalah bagian dari program landreform yang dilakukan dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat petani. Redistribusi bertujuan agar petani yang tidak memiliki tanah maupun petani yang memiliki sedikit tanah dapat sejahtera dengan mendapatkan redistribusi tanah dari pemerintah. Segala Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk tujuan kesejahteraan masyarakat menggunakan tataran norma teratas dalam pembentukan sebuah kebijakan yaitu filsafat. Tataran filsafat bersumber dari aliran-aliran filsafat hukum oleh para filsuf. Pemikiran tersebutlah yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini, dimana dengan metode penelitian yuridis normatif, peneliti mencoba mengkaji tentang redistribusi tanah pertanian dalam tataran filsafat hukum. Sehingga penelitian ini diberi judul “ Redistribusi Tanah Lahan Sawah Dalam Perspektif Filsafat Hukum “. Peneliti berharap mendapatkan jawaban bagaiman filsafat mempengaruhi kebijakan redistribusi terhadap tanah sawah. Serta, dari hasil penelitian kebijakan redistribusi tanah sawah menggunakan kajian filsafat dari aliran hukum alam sebagai batu pijakan pembuatan kebijakan. Karena dalam aliran hukum alam memandang hukum Tuhan adalah tataran hukum tertinggi, sehingga rasio manusia akan mengedepankan kesejahteraan masyarakat dan tanah adalah ciptaan tuhan untuk itu penguasaanya harus berdasarkan keadilan.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH Sudira, I Made
Jurnal Aktual Justice Vol 8 No 1 (2023): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/aktualjustice.v8i1.1031

Abstract

Pemilu merupakan sebuah sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi adalah adanya pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah). Ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil pemilu. Tata cara pelaksanaan penyelesaian perselisihan perolehan hasil suara dalam pemilukada telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam perselisihan Pemilukada
Co-Authors Eko Yuda, I Wayan Mustika Santoso, I Wayan