Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Jatiswara
Masayu, Nyayu Tiara
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Penataan Ruang Nasional Dan Penyelenggaraan Penataan Ruang Masayu, Nyayu Tiara
JATISWARA Vol. 36 No. 3 (2021): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v36i3.348

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kewenangan pemerintah daerah dalam penataan ruang pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif. Hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa Pemerintah Daerah provinsi dan Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan apa ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota. Pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi dan Kerja sama penataan ruang dan fasilitasi kerja sama antarkabupaten/kota. Sehingga implikasi atas aturan UU Cipta Kerja memberikan gambaran secara jelas bahwa terkait pelaksanaan penataan ruang nasional dan penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat yang semulanya kewenangan tersebut dilaksanakan oleh menteri. Sehingga daerah hanya bertugas melaksanakan penyelenggaraan penataan ruang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Maka diharapkan kepada pemerintah daerah untuk membuat perda dalam mengeluarkan rencana detail tata ruang sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam undang-undang.
Co-Authors