Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analysis of the Collaborative Management Implementation of Conservation Area of the Sultan Syarif Hasyim Forest Park, Riau Province Matnuril; Junaidi; Abdillah, Muhammad Rasyid; Yesi
Indonesian Journal of Social and Environmental Issues (IJSEI) Vol. 4 No. 3 (2023): December
Publisher : CV. Literasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47540/ijsei.v4i3.1183

Abstract

The conservation forest area of Sultan Syarif Hasyim Forest Park, Riau Province an area of 6,172 hectares in the administrative area of Siak Regency, Kampar Regency, and Pekanbaru City. The views (perceptions) of the people that live around this forest area, can provide benefits for economic and social improvement. On the other hand, it cannot be ruled out that the existence of people who have already lived and worked in this forest area have a perception that the area that they control is a place of survival and death. This condition has caused 79% of the total area of this forest to be degraded and converted into oil palm plantations, settlements, social facilities, public facilities, and community business facilities. This research method applies a naturalistic paradigm - qualitative approach design. The data collection technique is through interviews, observation, and documentation study. The data analysis techniques is descriptive with the formal and informal results of the study. The implementation of collaborative management is analyzed from four elements of collaboration, namely; institutional procedures and agreements, leadership, knowledge and resources. The research result shows that the implementation of collaborative management in the conservation forest area of Sultan Syarif Hasyim Forest Park, Riau Province is running optimally on the elements of procedures and institutional agreements, leadership, knowledge and resources. Such conditions can be an example for other forest area managers how to manage forests in a sustainable, ecologically fair manner and provide positive impacts for the community.
Dampak Kebijakan Mandatori Biodiesel Terhadap Pengelolaan Kawasan Hutan Di Provinsi Riau Matnuril; Ujang Paman; Junaidi; Khairul Amri
Jurnal Niara Vol. 18 No. 2 (2025): September
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/csqdn623

Abstract

Pembagian urusan pemerintah di bidang kehutanan sesuai Undang-Undang 23 tahun 2014 mengamanatkan pengelolaan kawasan hutan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi berada pada kawasan hutan dengan fungsi lindung dan fungsi produksi serta pada fungsi konservasi dengan bentuk pengelolaan Taman Hutan Raya. Ekspansi pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit baru membawa konsekuensi tekanan terhadap kawasan hutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak kebijakan mandatori biodiesel terhadap pengelolaan kawasan hutan di Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara kepada informan yang ditetapkan secara purposive sampling dengan menerapkan kriteria khusus diantaranya; pejabat yang bertugas sebagai pemangku wilayah pengelolaan kawasan hutan di tingkat tapak, pemangku wilayah administrasi desa, pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, akademisi dan peneliti terdahulu yang memiliki relevansi kuat terhadap masalah yang dikaji. Informan terdiri dari multi pihak diantaranya; pemerintah, lembaga pengelola hutan desa, masyarakat pelaku usaha, akademisi, dan NGO. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka (peraturan perundangan, jurnal ilmiah, laporan dan sebagainya). Hasil kajian ini menemukan terdapat dampak kebijakan mandatori biodiesel terhadap pengelolaan kawasan hutan di Provinsi Riau antara lain; pertama, kebijakan mandatori biodiesel mendorong minat pelaku usaha dan masyarakat untuk melakukan ekspansi pembukaan kebun kelapa sawit baru menimbulkan konsekuensi semakin tingginya tekanan terhadap kawasan hutan karena semakin terbatasnya lahan; kedua, kebijakan mandatori biodiesel mendorong penurunan partisipasi implementasi perhutanan sosial terhadap pengembangan komoditas agroforestry