Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA DI MASA PANDEMI COVID-19 Amantha, Goestyari Kurnia; Rahmaini, Putri Rahmaini; Utami, Martharia Putri
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 7, No 1 (2021): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v7i1.5590

Abstract

Kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di Indonesia masih sangat rendah, hal ini terbukti dari masih banyaknya keluhan serta ketidakpuasan masyarakat terhadap proses pelayanan publik yang diberikan pemerintah. Adanya pandemi covid-19 berdampak signifikan pada berbagai aktivitas masyarakat, tidak terkecuali aktivitas pelayanan sektor publik. Tingginya kasus covid-19 di Provinsi Lampung bahkan sempat mengakibatkan hampir seluruh kabupaten dan kota secara bersamaan masuk kategori zona merah, meski demikian pandemi covid-19 tidak mengurangi urgensi kebutuhan akan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang tinggi, sehingga penerapan e-government merupakan jalan mewujudkan pelayanan prima dimasa pandemi covid-19. Tujuan penelitian ini ialah melihat bagaimana penerapan e-government dalam mewujudkan pelayanan prima dimasa pandemi covid-19. Metodologi yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dimana data dan informasi diperoleh melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, sehingga dapat memberikan gambaran langsung hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan e-government pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro sudah mencapai pada tahap kedua yaitu interaction. Hal ini didasarkan pada kemampuan merepresentasikan tahapan web presence dan interaction dengan menyelaraskan pada konsep pelayanan prima dengan terpenuhinya aspek sikap, perhatian, tindakan, kemampuan, penampilan, dan tanggung jawab. Sedangkan pada tahap transaction dan transformation sebagai tolak ukur penerapan e-government belum terlaksana secara komprehensif jika dikaitkan dengan aspek-aspek pelayanan prima.
Implementasi Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Kesejahteraan Masyarakat di Desa Merak Batin Efendi, Verza Amellia; Yonnawati; Utami, Martharia Putri
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1312

Abstract

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan global yang juga terjadi di Indonesia. Angka kemiskinan di Indonesia menduduki peringkat kelima di Asia Tenggara. Selanjutnya, di tingkat provinsi dan kabupaten/kota termasuk di Provinsi Lampung, telah dilakukan beberapa langkah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Sebagai langkah percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu bentuk bantuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Merak Batin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus penelitian adalah pada aspek bagaimana dampak bantuan sosial yang diberikan pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Desa Merak Batin telah memberikan dampak positif dalam membantu keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan dasar, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan bantuan PKH masih memiliki beberapa kendala, seperti minimnya keikutsertaan sebagian masyarakat dalam ketentuan dan persyaratan program serta terbatasnya jumlah pendamping dalam pengawasan dan pendataan. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan sosialisasi dan penguatan kapasitas pendamping agar program dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.