Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.737
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Komunikasi Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan WAJAH HUKUM Awang Long Law Review Jambura Law Review JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Hukum dan Pembangunan Jurnal Legislasi Indonesia
Putra, Mohamad Fajri Mekka
Unknown Affiliation
Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Jurnal Legislasi Indonesia

 1 
Pembatalan Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Jabatan Notaris Kencana, Cindya Mulia; Putra, Mohamad Fajri Mekka
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2022
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v19i1.917

Abstract

Notaris dalam melaksanakan kewajiban dan kewenangannya diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pengawasan Notaris didasari oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris. Berdasarkan hasil pengawasan, seorang Notaris dapat diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia apabila melakukan pelanggaran berat. Notaris dapat mengajukan gugatan pembatalan sebagaimana tercatat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 235/G/2019/PTUN.KT yang mencabut dan membatalkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.55.AH.02.04 Tahun 2019.  Permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penilitian ini yaitu apakah penerbitan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Penelitian ini juga menganalisis tanggung jawab yang timbul setelah keputusan tersebut dikeluarkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Dengan menerapkan teori tanggung jawab, teori kepastian hukum serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, dapat disimpulkan bahwa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut telah memenuhi asas kepastian hukum namun belum memenuhi asas kecermatan. Sedangkan merupakan tanggung jawab Menteri untuk mencabut keputusan yang telah dibuat serta mengembalikan status Notaris dengan cara mengangkat kembali sebagai Notaris di tempat semula
Co-Authors Ahmad, Fariz Risang Alkatiri, Naurah Humam Almansyah, Dimas Anggraini, Sabrina Dwi Arieftha, M Arkan Bisyir, Dzaky Alwan Cindarputera, Ranggapandu Fakhri, Muhammad Daffa Gantan, Febrianus Josua Gunawan, Maria Febriana Widya Handrig, Handrig Hermant, Estinna Darmawan Jayaputeri, Tiara Judanto, Muhammad Dhimas Kencana, Cindya Mulia Lubis, Meisya Andriani Marlin, Simon Reinaldo Mipon, Intan Permata Neilwan, Alvi Azzahra Putri Ongko, Kyle Rahmadani, Nurul Pratiwi Risandy, Jelian Isra Safira, Azzah Salikin, Clement Saputro, Joko Simanjuntak, Sondang Irene Sinaga, Yehezkiel Caestama Sitompul, Raysha Anggarani Sugianto, Kurniawan Suriadiredja, Shalahuddin Theresia, Christine Trouwelijk, Salsabila Viana Dhiya Ulhaq Taofik, Tresta Wafi, Muhammad Zaki Al Zuhardi, Sylvia Ulfa