Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.884
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Spektrum Hukum WAJAH HUKUM Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal hukum IUS PUBLICUM RIO LAW JURNAL JHCLS Reformasi Hukum Binamulia Hukum
Sari, Retno Dewi Pulung
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
PROBLEMATIKA KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN KERJA LISAN Dharmanto, Tania Erika; Sari, Retno Dewi Pulung
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 12 No. 1 (2023): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v12i1.2783

Abstract

Perjanjian kerja adalah produk pengikat yang dibuat antara pekerja dan pengusaha. Pengusaha sebagai pihak penyedia lapangan pekerjaan dan pekerja sebagai penerima pekerjaan yang akan menerima upah setelah menyelesaikan pekerjaannya. Perjanjian kerja lisan adalah perjanjian yang dilakukan secara langsung tanpa penandatanganan kontrak. Penelitian ini akan fokus pada permasalahan yang terjadi dalam perjanjian kerja lisan, bagaimana proses pembuktian apabila terjadi perselisihan hubungan industrial karena tidak adanya kontrak perjanjian, serta juga pertanggungjawabannya. Supaya bisa memberi jawaban atas dua masalah itu. Riset ini mempergunakan metode riset hukum Yuridis – Normatif dengan penelitian yang mengkaji dari norma hukum positif. Permasalahan yang diteliti dengan sumber data primer yaitu ketentuan hukum Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPer) serta UU No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Hasil riset ini adalah (1) Perjanjian lisan walaupun dibuat tanpa adanya kontrak tertulis tetap dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum; dan (2) Perlindungan pekerja bisa dilaksanakan melalui pemberian tuntutan dan menaikan hak – hak pekerja dan memberikan perlindungan fisik maupun sosial. Selain itu apabila terjadi perselisihan industrial diantara pekerja terhadap pebisnis terdapat beberapa mekanisme penyelesaian masalah sesuai dengan Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan.
Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan dalam Reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kejaksaan Berdasarkan Analisis Jus Constituendum Silalahi, Frans Edward; Sari, Retno Dewi Pulung
Wajah Hukum Vol 10, No 1 (2026): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v10i1.2066

Abstract

The reform of Indonesia's criminal law through the drafting of the Criminal Procedure Code Bill (RUU KUHAP) and the Prosecutor’s Office Bill (RUU Kejaksaan) has raised a serious issue concerning the overlapping authority of criminal investigation between the Indonesian National Police (Polri) and the Attorney General’s Office (Kejaksaan). While RUU KUHAP stipulates that the authority to investigate lies with the police, RUU Kejaksaan grants prosecutorial investigators the power to conduct investigations in specific cases without clear limitations. This regulatory disharmony leads to legal uncertainty, potential institutional conflicts, and the risk of abuse of power. This research is a normative juridical study using statutory and conceptual approaches. The data consist of primary legal materials such as the draft bills, relevant legislation, and secondary sources including academic journals, legal doctrines, and mainstream news reports. The analysis is conducted qualitatively with a descriptive-analytical method. The results of this study indicate that the lack of clear boundaries in investigative authority creates functional dualism and undermines the principle of due process of law. Therefore, normative and institutional reforms are necessary to emphasize functional differentiation, strengthen inter-institutional coordination, and ensure legal certainty, effective law enforcement, and the protection of human rights.
Co-Authors Br. Manulu, Golorya Cahyono, Natasya Angelina Dharmanto, Tania Erika Dhiana Puspitawati I Nyoman Nurjaya Monteiro, Sequito Pramudita, Laurentius Ervin Ricky Pratama, I Gusti Agung Ananta Silalahi, Frans Edward Sunur, Fransiskus Stefan Udjan, Bernadeth Gisela Lema Wibisana, Nicholas Ardy