Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diktum Ekoman: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)
Mukhidin
Unknown Affiliation
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Perbandingan Mekanisme Pelaksanaan E-Court Di Indonesia Dan Singapura Zulfa Mufida; Mukhidin; Imam Asmarudin
Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII) Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)
Publisher : Publication and Inovasi Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61930/jsii.v1i1.193

Abstract

Proses berperkara di pengadilan merupakan rangkaian proses dalam menyelesaikan permasalahan yang diajukan. Proses yang lama dan berbelit menyebabkan masyarakat enggan untuk datang ke pengadilan untuk mendaftarkan perkaranya. Masyarakat menginginkan proses perkara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimanakah penerapan mekanisme pelaksanaan e-Court di Indonesia dan Singapura dan untuk mengkaji bagaimanakah persamaan dan perbedaan mekanisme pelaksanaan e-Court di Indonesia dan Singapura. Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan metode Library Research (penelitian kepustakaan). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan perbandingan (Comparative Approach). Teknik pengumpulan datanya melalui studi kepustakaan (library research) dan dianalisis dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan e-Court di Indonesia dan Singapura sudah berjalan dengan cukup baik dalam hal pendaftaran pembayaran, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik atau online, pengadilan Singapura dan Indonesia telah menerapkan e-Court dalam proses perkara di pengadilan adapun di Indonesia sudah diterapkan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan TUN sedangkan di Singapura telah diterapkan pada Pengadilan State Court, Family Justice Court, dan Supreme Court, namun masih perlu ditingkatkan lagi dalam hal sistem koneksi internet agar dapat lancar dalam penggunaan e-Court. Berdasarkan penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
Passing Off Sebagai Salah Satu Indikator Tindakan Persaingan Curang di Bidang Merek (Unfair Competition) Nurhayati; Mukhidin; Kanti Rahayu
EKOMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen Vol. 2 No. 1 (2024): EKOMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen
Publisher : Penerbit dan Percetakan CV. Picmotiv

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61930/ekoman.v2i1.65

Abstract

Passing off adalah suatu tindakan persaingan curang (unfair competition) yang dilakukan oleh orang atau badan hukum untuk memperoleh keuntungan melalui itikad tidak baik dengan memanfaatkan reputasi merek terkenal. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan passing off di Indonesia dan mengkaji passing off sebagai salah satu indikator tindakan persaingan curang di bidang merek (unfair competition). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Jenis data yang dihasilkan dari penelitian hokum yuridis normatif adalah data sekunder yang diperoleh dengan studi dokumen bahan kepustakaan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, diuraikan secara rinci untuk memperoleh gambaran yang jelas sehingga hasilnya mudah dipahami. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan passing off di Indonesia diatur dalam KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek dan Passing off dikatakan sebagai salah satu indikator persaingan curang di bidang merek (unfair competition) karena adanya persamaan antara unsur perbuatan passing off dengan ketentuan persaingan curang pada Pasal 10 ayat (3) Konvensi Paris yaitu unsur goodwill dan misrepresentation sama dengan halnya unsur confusion dan mislead.
Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Incest Dalam Perspektif Viktimologi Saputri, Berliana Gina; Siswanto, Siswanto; Khamim, Mohammad; Pratama, Erwin Aditya; Mukhidin
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 1 (2025): Mei
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/hj6g2j78

Abstract

Sexual violence is an act of coercion by the perpetrator on his victim. Children as victims suffer mental loss that is disturbed and has excessive fear. this violence occurs in the private sphere (family), even though the family sphere is always considered as a safe place for children. Based on this, it can be drawn what are the factors that cause the occurrence of rape against children in the family sphere (incest) and how efforts in the protection of the law against children as incest victims according to the perspective of Viktimology. This research method uses normative research , the purpose of this research is to find out the factors that cause sexual violence in children and also to know what efforts can be given in child protection. The result  of  the discussion  that the causative factor consists of  two  factors, namely the external and internal factors. Factors of close relationship between victims and perpetrators can be the cause of sexual violence. As for environmental factors that are not good can be one of the other factors. Therefore, it is necessary to protect the child so that the child receives his rights and what the child needs. In Law No. 23 of 2002 on Child Protection has regulated the rights of children.
Rekonstruksi Pembangunan Hukum Indonesia melalui Pembaruan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam Perspektif Hukum Responsif) Imam Asmarudin; Erwin Aditya Pratama; Mukhidin
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 2 (2025): November
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/a94zcs74

Abstract

This study examines the urgency of reconstructing the principles governing legislative drafting in Indonesia in light of the Constitutional Court’s formal review of the Job Creation Law, particularly concerning the omnibus law model. The research addresses two central issues: (1) the implications of the Constitutional Court’s formal review decision for the legislative drafting process; and (2) whether the principles stipulated in Article 5 of Law No. 12 of 2011 on Law-Making are adequate to ensure legal certainty within Indonesia’s dynamic legislative framework. This research employs a normative juridical method, utilizing statutory and conceptual approaches, and is analyzed through a prescriptive legal framework. The findings indicate that the high frequency of judicial review, the phenomena of overregulation, regulatory overlap, and normative disharmony reflect the absence of anticipatory and responsive dimensions in the legislative process. The Constitutional Court’s decision, including the presence of dissenting opinions, underscores the necessity of more adaptive procedural standards capable of responding to evolving legal and societal demands. This study proposes the reconstruction of Article 5 of Law No. 12 of 2011 by incorporating anticipatory and responsive principles as normative instruments to enhance legislative quality and strengthen legal certainty. The scholarly contribution of this research lies in the conceptual formulation of integrating anticipatory and responsive principles into the framework of national legal development.
Co-Authors Erwin Aditya Pratama Erwin Aditya Pratama Imam Asmarudin Kanti Rahayu Khamim, Mohammad Nurhayati S Siswanto Saputri, Berliana Gina Zulfa Mufida