Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Spektrum Hukum Jurnal Ius Constituendum Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial Jurnal Hukum Lex Generalis
Apriani, Nabilah
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
KAJIAN KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI PADA PLATFORM E-COMMERCE SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Hanafiiah, Nur Shofa; Apriani, Nabilah
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 19, No 2 (2022): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (320.501 KB) | DOI: 10.35973/sh.v19i2.2839

Abstract

Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, dimana salah satu pihak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, sedangkan pihak lainnya berhak atas pemenuhan kewajiban. Seiring perkembangan zaman hadir sebuah terobosan baru dalam melakukan transaksi yakni melalui sarana media elektronik atau yang dapat disebut sebagai e-commerce. Sehingga penelitian ini berfokus pada bagaimana Keabsahan Perjanjian Jual Beli Melalui Platform E-Commerce ditinjau berdasarkan Hukum Positif Indonesia serta Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Perjanjian Jual Beli Melalui Transaksi Elektronik Berdasarkan UU Perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis menggunakan data yang bersumber pada bahan hukum primer, sekunder, tersier. Dengan teknik pengumpulan data studi pustaka yang dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Perjanjian Jual Beli Melalui Platform E-Commerce dapat dinilai sah sepanjang tetap tunduk pada KUH Perdata dan UU ITE. Selain itu, perlindungan hukum terhadap konsumen dapat di wujudkan dalam dua bentuk pengaturan, salah satunya adalah perlindungan hukum melalui perundang-undangan yang dalam hal ini UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Meskipun telah diatur sedemikian rupa, namun konsumen tetap membutuhkan model perlindungan yang komperhensif dan relevan.
The application of Cyber Notary in Indonesia Apriani, Nabilah; Alfian, Irgi; Sari, Melia Putri Purnama
Jurnal Ius Constituendum Vol. 9 No. 1 (2024): FEBRUARY
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v9i1.8129

Abstract

The aim of this research is to analyze cyber notary practices in civil law countries and the nature of cyber notary in terms of evidentiary value. This research needs to be conducted due to technological developments and their relation to notary practices using cyber notaries. This research is carried out using a normative legal method by studying the regulations that apply in notarial practice with the aim of seeking legal proceedings based on positive law, supported by legal regulations regarding the position of notaries and legal regulations regarding legal matters. formal and transactional electronic, and the results of the legal experts can provide an overview of the requirements that apply in notary cyber practices. The civil law system places authentic deeds as perfect evidence because they are made based on legal regulations, where notaries, as public officials, have the authority to carry out the task of making deeds. In the development of technology, many developments have occurred in the legal system, especially regarding the leeway of notaries, which has created opportunities for notary cyber concepts. The potential for notary cyber in Indonesia needs to be considered, bearing in mind that there is not yet a legal umbrella that directly regulates notary cyber in the execution of autenik deeds that have an impact on evidence. The value of proof of an authentic deed in the notary cyber concept cannot yet be put into practice because the law on the position of notary does not yet accommodate this provision, remembering that the preparation of an authentic deed must comply with the applicable provisions in order to have authentic value.
Aktualisasi Kedudukan Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia Apriani, Nabilah
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 3 No 2 (2022): Tema Hukum Islam
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v3i2.185

Abstract

Rigid and non-flexible laws will lead to complex conflicts. So that a legal system is needed whose existence can be accepted by the community. This research focuses on how Islamic Law is positioned in the perspective of Indonesian national law as well as how the application of Islamic Law in Indonesia. This research uses normative juridical approach methods by conducting a comprehensive review of theories, concepts and laws and regulations to find answers to problems in research. Thus resulted in a conclusion that the position of Islamic Law in Indonesia has been in line with the philosophical-political, juridical, and sociological order. Although its implementation still finds obstacles, Islamic law has succeeded in contributing to the establishment of national law. This is evidenced by the formulation of Islamic Law into several products of Indonesian laws and regulations.
Telaah Eksistensi Hukum Adat pada Hukum Positif Indonesia dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence Apriani, Nabilah; Hanafiah, Nur Shofa
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 3 No 3 (2022): Tema Hukum Adat dan Kebiasaan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v3i3.226

Abstract

Sociological Jurisprudence seeks to produce a synchronization between certainty between positive law and living law. This study aims to examine the perspective of Sociological Jurisprudence on the existence of customary law in Indonesia and the extent to which customary law has contributed and been adopted into positive Indonesian law. This study uses a juridical-normative method, with descriptive-analytical research specifications that are described qualitatively and sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials. This study found that customary law in Indonesia is in line with the flow of Sociological Jurisprudence. In addition, the Indonesian Constitution and several laws and regulations have been accommodated in Positive Law.
Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia Apriani, Nabilah; Said, Ridwan Wijayanto
Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial Vol 3, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Universitas Al Azhar Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jaiss.v3i1.1069

Abstract

UMKM memiliki peran sentral dalam perekonomian nasional, namun pemerintah lebih banyak memberi kontribusi dan perhatian penuh kepada usaha besar. Sehingga hal tersebut menyebabkan di butuhkannya perlindungan Hukum terhadap UMKM. Penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai Bagaimana upaya perlindungan hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia serta Bagaimana konsep perlindungan UMKM berdasarkan pendekatan keadilan ekonomi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis untuk selanjutnya dilakukan pengumpulan data dengan cara studi pustaka yang bersumber pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier untuk selanjutnya di analisis secara kualitatatif. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa UMKM sebagai suatu industri berskala kecil masih menganggap bahwa perlindungan kekayaan intelektual bukanlah suatu hal yang penting. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa Perlindungan merek terhadap pelaku usaha UMKM tidak hanya sebagai perlindungan negara terhadap pemilik merek terdaftar tetapi juga bentuk perlindungan terhadap masyarakat selaku konsumen sehingga Hukum harus difungsikan untuk mengubah dan memihak (afirmatif action) kepada usaha kecil agar lebih berdaya dan tetap eksis dalam menjalankan usahanya bersama dengan usaha besar.Kata kunci: Upaya; Perlindungan Hukum; UMKM; Indonesia
Co-Authors Alfian, Irgi Hanafiah, Nur Shofa Hanafiiah, Nur Shofa Said, Ridwan Wijayanto Sari, Melia Putri Purnama