Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Implementasi Bahasa Jurnalistik Pada Program Berita Bahasa Sunda Bandung TV Alfian, Yuda Cahya; Rusmulyadi
Annaba: Jurnal Ilmu Jurnalistik Vol. 10 No. 1 (2025): ANNABA: Jurnal Ilmu Jurnalistik
Publisher : Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/annaba.v10i1.39652

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan prinsip-prinsip Bahasa jurnalistik, proses penggunaan bahasa jurnalistik dalam bahasa sunda serta hambatnnya dalam penggunaan bahasa jurnalistik pada program berita bahasa sunda Tanggara Pasundan. Penelitian ini menggunakan konsep bahasa jurnalistik A.S Haris Sumadiria dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskripif yang diperkuat dengan teori gatekeeper oleh kurt Lewin. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada 3 informan staff Bandung TV yang terdiri dari Produser, Ast. Produser, Penerjemah Bahasa dan Presenter program Tangara Pasundan. Hasil penelitian: (1) Berita berbahasa Sunda program Tangara Pasundan, tetap berpedoman terhadap prinsip dan kaidah bahasa jurnalistik walaupun program ini menggunakan bahasa kedaerahan. (2) Pada proses penggunaan bahasa jurnalistik, ada 4 tahapan, yakni pencarian dan pengumpulan berita, pemilihan berita, penerjemahan naskah berita dan penayangan berita. (3) Dalam proses penggunaan bahasa jurnalistik terdapat 2 hambatan, yakni hambatan sumber daya manusia dan fasilitas alat yang masih terbatas.
Pola Komunikasi Interpersonal Manajer Iklan dalam Mempersuasi Pengiklan pada Tribun Jabar Amanda, Dea Putri; Suryana, Cecep; Rusmulyadi
Annaba: Jurnal Ilmu Jurnalistik Vol. 9 No. 3 (2024): ANNABA: Jurnal Ilmu Jurnalistik
Publisher : Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/annaba.v9i3.43733

Abstract

Penelitian ini berfokus pada komunikasi interpersonal dalam mempersuasi pengiklan pada Tribun Jabar dengan tujuan untuk mengetahui pola komunikasi interpersonal dalam mempersuasi pengiklan pada Tribun Jabar, untuk mengetahui proses komunikasi interpersonal dalam menyeleksi pengiklan pada Tribun Jabar, serta untuk mengetahui strategi komunikasi interpersonal dalam mempertahankan pengiklan pada Tribun Jabar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode wawancara yang berlandaskan pada teori Komunikasi Persuasif Melvin D. Fleur dan Sandra J.Ball-Rokeach. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola komunikasi interpersonal untuk mempersuasi pengiklan pada Tribun Jabar berlangsung mulai dari keinginan berkomunikasi, pengiriman dan penerimaan pesan, hingga memperoleh feedback. Proses komunikasi interpersonal dalam menyeleksi pengiklan pada Tribun Jabar dapat berlangsung dari komunikasi antara sekretaris dengan pengiklan lalu bertahap ke komunikasi antara manajer iklan dengan pengiklan untuk peninjauan. Terakhir, strategi komunikasi interpersonal dalam mempertahankan pengiklan pada Tribun Jabar dilakukan dengan pendekatan emosional, sosiokultural, dan penyamaan makna. Kata Kunci : Komunikasi Interpersonal, Persuasi, Periklanan
Mediatization of Religious Communication in Digital Space:  Content Analysis of Religious Messages of The Jemaat Ahmadiyah Indonesia in Digital Space Rusmulyadi; Cholidah, Lida Imelda
KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Vol. 19 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Dakwah UIN Saizu Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/komunika.v19i2.12241

Abstract

This study explores the religious messages of the Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) as a practice of religious mediatization in digital space. Using the qualitative content analysis method and hermeneutic framework, this study analyzes religious messages on the official website of the JAI (Ahmadiyah.id). The text was selected based on purposive sampling criteria. The selection criteria for the sample text focus on writings that diverge from the beliefs held by mainstream Islamic groups. Specifically, the text addresses the Ahmadiyya movement, outlining the teachings regarding the prophethood of Mirza Ghulam Ahmad and the roles of Prophet Isa and Imam Mahdi, alongside discussions on the concept of Jihad. This study found that the internet is a bridging communication that connects with the public, a medium for disseminating religious messages (proselytizing), and an advocacy and self-defense channel to fight for justice and social equality. In this process, JAI frames messages to be widely accepted by the public. This approach is essential due to the fact that, as a minority religious group, JAI continues to face rejection and limitations. This research also revealed that the online environment contributes to mediating religious messages. The internet serves as both a source and a distributor of these religious messages. In other words, the internet has evolved into a medium for transmitting and communicating religious content.
Legal Protection of Land Rights in the Land Acquisition Process in Pohuwato Regency Safitri Adam, Shintia; Beddu, Sumiati; Rusmulyadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3735

Abstract

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan tanah serta faktor-faktor yang menghambat pemenuhan ganti kerugian dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Randangan di Kabupaten Pohuwato. Penelitian ini berangkat dari kompleksitas pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam masyarakat berbasis agraris, di mana status penguasaan tanah, nilai-nilai sosial budaya, dan keterbatasan administratif sangat memengaruhi keberhasilan pembangunan. Dengan menggunakan teori hukum agraria, teori perlindungan hukum, dan teori implementasi kebijakan publik, penelitian ini mengkaji sejauh mana negara menjamin kepastian hukum bagi pemilik tanah, efektivitas mekanisme ganti kerugian, serta peran faktor sosial budaya dalam pelaksanaan kebijakan. Fokus penelitian ini meliputi dua aspek utama, yaitu: (1) bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi pemilik tanah dalam proses pengadaan tanah; dan (2) hambatan yang memengaruhi penyaluran ganti kerugian kepada masyarakat terdampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum secara normatif telah dilaksanakan melalui jaminan konstitusional atas hak atas tanah, prosedur penilaian dan verifikasi tanah, mekanisme penyelesaian sengketa administratif, serta akses terhadap upaya hukum. Namun demikian, masih ditemukan berbagai kendala signifikan, antara lain ketidakjelasan status kepemilikan tanah, lemahnya administrasi pertanahan, perbedaan penilaian ganti kerugian, resistensi sosial budaya, konflik waris dalam keluarga, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum sepenuhnya terwujud secara optimal pada tataran implementasi di tingkat masyarakat. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum agraria dan studi pengadaan tanah, serta manfaat praktis bagi pembuat kebijakan, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memperbaiki tata kelola pengadaan tanah di masa mendatang.
The Role of Bawaslu in Upholding Election Justice through Process Dispute Resolution in the 2024 Boalemo Regional Election Panigoro, Yesmar; Lahaling, Hijrah; Rusmulyadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3765

Abstract

Independent candidacy in local head elections constitutes an important instrument for expanding political participation at the local level; however, in practice, it frequently gives rise to administrative disputes that directly affect the fulfillment of citizens’ political rights. This study aims to analyze the resolution of disputes involving independent candidates in the 2024 Regional Head Election (Pilkada) of Boalemo Regency and to assess the role of the Election Supervisory Body (Bawaslu) in realizing electoral justice. The research employs a normative juridical method, using statutory, conceptual, and case study approaches focused on two independent candidacy disputes handled by the Boalemo Regency Bawaslu. The findings indicate that the disputes were primarily triggered by inconsistencies between support data recorded in the digital nomination system (SILON) and physical supporting documents, as well as procedural limitations in the verification process. Bawaslu functioned not merely as an enforcer of legal certainty but also as a corrective institution that safeguards political rights through adjudicative decisions and deliberative (musyawarah) mechanisms. The dispute resolution practices reflect a balanced application of procedural and substantive justice. This study concludes that strengthening institutional capacity, integrating electoral information systems, and optimizing non-litigation dispute resolution mechanisms are essential prerequisites for achieving electoral justice and enhancing the quality of local democracy.
Reconstruction of Pacta Sunt Servanda in Fiduciary Execution after Constitutional Court Decision No. 18/2019 A. Abdul, Topan; lahaling, Hijrah; Rusmulyadi
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1935

Abstract

The development of consumer financing agreements secured by fiduciary guarantees in Indonesia has long relied on the principle of pacta sunt servanda as the primary legal foundation for contractual enforcement. Traditionally, this principle was applied in a rigid and formalistic manner, allowing creditors to unilaterally determine default and execute fiduciary collateral based solely on contractual provisions and fiduciary certificates. Such practices often resulted in an imbalance of legal positions between creditors and debtors, particularly due to the dominance of standard-form contracts. The Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 marked a significant shift by asserting that default cannot be determined unilaterally and that fiduciary execution without debtor consent or judicial determination violates constitutional protections. This research aims to analyze the application of the pacta sunt servanda principle in consumer financing agreements before and after the Constitutional Court decision and to reconstruct the principle in order to achieve a fair, balanced, and constitutionally compliant model of fiduciary execution. Employing a normative juridical method, this study examines statutory regulations, legal doctrines, and relevant court decisions to identify changes in legal interpretation and enforcement practices. The findings indicate that the Constitutional Court decision has transformed pacta sunt servanda from an absolute principle into a conditional one that must be integrated with principles of justice, proportionality, good faith, and constitutional rights protection. The study concludes that the reconstruction of pacta sunt servanda is essential to harmonize contractual certainty with substantive justice, ensuring that fiduciary execution mechanisms in Indonesia respect both private autonomy and constitutional guarantees.