Garuda - Garba Rujukan Digital

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Kejahatan Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) di Media Sosial Ditinjau dari UU ITE Dan UU Pornografi Dwi Putri Natasya; Dian Andriasari
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4922

Abstract. Revenge porn or revenge pornography is a form of cybercrime, meaning that in this case revenge porn is a disgraceful act with online-based sexual substance by threatening the victim. Revenge pornography is pornography produced or distributed by intimate partners with the intent to humiliate and harass the victim. The criminal act of pornography has actually been regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations in the second book of Chapter XIV Crimes Against Decency, then more specifically regulated in Law Number 44 of 2008 concerning Pornography (hereinafter referred to as the Pornography Law) . However, due to a change in mode, namely the use of social media as a means of spreading it, so it is also regulated in the ITE Law. The purpose of this study was conducted to determine law enforcement against the crime of spreading revenge pornographic crime content on social media based on Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Law No. 44 of 2008 concerning Pornography and to find out the efforts made regarding law enforcement against perpetrators of criminal acts of spreading revenge porn crime content on social media. This research method uses a normative juridical method. In collecting data, researchers used library data techniques sourced from laws and regulations, books, official documents, journals, and research results relevant to the research topic. The panel of judges in deciding the case in Decision Number 380/Pid.Sus/2019/PN Smn did not consider and pay attention to the aggravating and mitigating factors for the defendant. The punishment given by the panel of judges to the defendant was not commensurate with the actions that had been committed. In imposing criminal penalties on the defendant in Decision Number 380/Pid.Sus/2019/PN Smn, only 1 (one) year in prison and a fine of Rp. 1,500,000 (one million five hundred thousand rupiah) if the fine is not paid is replaced by a reduced sentence 2 (two) months, which means that the criminal sentence is far from the maximum sentence, namely imprisonment for a maximum of 6 (six) years and/or a fine of up to Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah). Abstrak. Revenge porn atau pornografi balas dendam adalah salah satu bentuk cybercrime, artinya dalam hal ini kegiatan revenge porn merupakan perbuatan tercela dengan substansi seksual berbasis online dengan mengancam korban. Pornografi balas dendam (revenge porn) adalah pornografi yang diproduksi atau didistribusikan oleh mitra intim dengan maksud untuk mempermalukan dan melecehkan korban. Tindak pidana pornografi sebetulnya sudah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana pada buku kedua Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan, kemudian lebih khusus lagi diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi). Namun, dikarenakan perubahan modus yakni dengan penggunaan media sosial sebagai sarana penyebarannya, sehingga diatur juga dalam UU ITE. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten kejahatan pornografi balas dendam (revenge porn) di media sosial berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan terkait penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten kejahatan pornografi balas dendam (revenge porn) di media sosial. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik data kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, jurnal, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Majelis hakim dalam memutuskan perkara dalam Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2019/PN Smn tidak mempertimbangkan serta memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hukuman yang diberikan majelis hakim kepada terdakwa tidak setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan. Dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa pada Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2019/PN Smn hanya 1 (satu) tahun penjara dan denda Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurangan selama 2 (dua) bulan yang artinya hukuman pidana tersebut jauh dari hukuman maksimal yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penegakan Hukum Terhadap Praktik Prostitusi di Kota Bandung sebagai Penyakit Masyarakat Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Aspek Kriminologi Regina Kanya Zulkafia; Dian Andriasari
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4991

Abstract. Prostitution is an activity that involves at least two parties, including people who use sexual services and sexual service providers, also known as Commercial Sex Workers (PSK). The rise of the practice of prostitution in the city of Bandung is a question of how to enforce the law against the practice of prostitution. In the Criminal Code (KUHP) there are no specific provisions governing prostitution and which can ensnare users of Commercial Sex Worker services. Provisions in the Criminal Code can only be used to ensnare providers of Commercial Sex Work. This writing aims to find out how the law enforcement against the practice of prostitution in the city of Bandung as a disease of society and how the impact and obstacles in dealing with it. To find out and answer the analytical questions the author uses an empirical juridical approach. In the Criminal Code, provisions that are said to be related to prostitution are not imposed on prostitutes, while in Regional Regulations accountability sanctions are imposed on prostitutes. In enforcing regional regulations in the city of Bandung, one of them is carried out by the Civil Service Police Unit. Each in enforcing regional regulations has a legal basis. The general impacts that are considered worrying according to the community are of course related to comfort, embarrassment, and stigmatization. In contrast to the impact that is directly feared by the perpetrators of prostitution, in general they are afraid of the impact on matters relating to the joints of their lives. The obstacle experienced by the Civil Service Police Unit in Bandung City as the main actor in dealing with prostitution through regional apparatuses is public awareness. Apart from that, the implementation of regional regulations to deal with prostitution cannot be separated from the obstacles that arise in the form of disharmony between the community and law enforcement officials. Abstrak. Prostitusi merupakan suatu kegiatan yang melibatkan paling tidak dua orang pihak diantaraya ialah orang yang menggunakan jasa layanan seksual dan pemberi layanan seksual atau disebut sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). Maraknya praktik prostitusi di Kota Bandung menjadi pertanyaan bagaimana penegakan hukum terhadap praktik prostitusi. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada ketentuan khusus yang mengatur mengenai prostitusi dan yang dapat menjerat pengguna jasa Pekerja Seks Komersial. Ketentuan dalam KUHP hanya dapat digunakan untuk menjerat penyedia Pekerja Seks Komersial. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap praktik prostitusi di Kota Bandung sebagai penyakit masyarakat serta bagaimana dampak serta hambatan dalam menanganinya. Untuk mengetahui dan mennjawab pertanyaan analisis tersebut penulis menggunakan metode pendeketan yuridis empiris. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan-ketentuan yang dikatakan terkait dengan prostitusi tidak dijeratkan pada pelaku Prostitusi, sedangkan dalam Peraturan Daerah dijeratkan sanksi pertanggungjawaban bagi pelaku prostitusi. Dalam menegakan peraturan daerah di Kota Bandung salah satunya dilakukan oleh Satuan polisi Pamong Praja. Masing-masing dalam menegakan peraturan daerah memiliki dasar hukum. Dampak-dampak umum yang dirasa mengkhawatirkan menurut masyarakat tentunya berkenaan dengan kenyamanan, rasa malu, dan stigmatisasi. Berbeda dengan dampak yang dikhawatirkan langsung oleh para pelaku prostitusi, secara umum mereka takut akan dampak mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sendi kehidupanya. Hambatan yang dialami Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung sebagai pemeran utama dalam menangani prostitusi melalui perangkat daerah ialah kesadaran masyarakat. Selain itu dalam mewujudkan Peraturan Daerah untuk menangani prostitusi, tentunya tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang timbul berupa adanya tidak keselerasan antara masyarakat dengan aparat penegak hukum.

Studi Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Polrestabes Bandung Tahun 2020-2022 ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi Sarah Azkia; Dian Andriasari
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5101

Abstract. Conflict in family life is inevitable, one of which is violence. Based on data on the handling of domestic violence cases in the PPA Unit of the Bandung Police Station in 2020-2022, out of 44 total crimes in 2022, not a single case reached the court level or was declared P21 by the Prosecutor's Office or the case was declared completed. This thing has become a phenomenon. This study aims to determine how the position of the crime of domestic violence as an offense and to find out what factors caused the majority of the number of cases of domestic violence in 2020-2022 at the Bandung Police Station did not reach the court level in terms of criminal law and criminology. The approach in this research is empirical juridical, using qualitative descriptive research specifications, sources, and data collection techniques used through literature studies with secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The factors that caused most domestic violence cases in 2020-2022 at the Bandung Police Station did not reach the court level are divided into two factors. First, the internal factors, one of which is that the victim reports the perpetrator only as a deterrent effect, which is then revoked because the victim wants to maintain the household. Second, the external factors, one of which is that the police prioritize the use of mediation as a settlement of domestic violence cases, which causes many domestic violence cases did not go to court. Abstrak. Konflik dalam kehidupan rumah tangga adalah hal yang tak terhindarkan, dalam hal ini salah satunya yaitu kekerasan. Berdasarkan data penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga Unit PPA Sat Reskrim Polrestabes Bandung tahun 2020-2022, dari 44 crime total (CT) pada tahun 2022, tidak ada satu pun kasus yang sampai ke tingkat pengadilan atau dinyatakan P21 oleh Kejaksaan maupun perkara yang dinyatakan selesai. Selain itu, pada tahun 2020 dan 2021, terdapat 160 kasus yang belum diselesaikan. Hal ini menjadi suatu fenomena. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai delik dan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan mayoritas angka kasus kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2020-2022 di Polrestabes Bandung tidak sampai ke tingkat pengadilan ditinjau dari aspek hukum pidana dan kriminologi. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif kualitatif, sumber dan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan dengan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Faktor penyebab mayoritas angka kasus KDRT pada tahun 2020-2022 di Polrestabes Bandung tidak sampai ke tingkat pengadilan terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal salah satunya adalah korban melaporkan pelaku hanya sebagai efek jera saja, yang kemudian laporan tersebut dicabut karena korban ingin mempertahankan rumah tangganya; selanjutnya faktor eksternal salah satunya adalah pihak kepolisian mengedepankan penggunaan mediasi sebagai penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan banyak kasus KDRT tidak sampai ke pengadilan.

Kajian Kriminologi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik di Sekolah dan Implementasi Penegakan Hukumnya Sinta Dewi Patmawati; Dian Andriasari
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5112

Abtract. Violence in the school environment is an act of violence involving students, teachers, school staff which can disrupt the teaching and learning process and can also damage the school climate. Every student has the right to feel safe and free from all forms of violence. This writing aims to find out what factors are the motives of perpetrators in committing acts of physical violence in schools and the implementation of law enforcement for perpetrators of physical violence in schools related to Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection. The results of this study indicate that the factor that causes acts of violence is a combination of personal or internal and social or environmental factors called external factors. Law enforcement in criminal acts of violence against students is specifically regulated in Article 54 of Law Number 35 of 2014 amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, stipulating that children must receive legal protection from acts of physical violence committed by educators and education personnel. Policies regarding criminal acts of violence against students committed within the education unit environment are also regulated in Law no. 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers, and Ministerial Regulation no. 82 of 2015 concerning Prevention and Management of Acts of Violence in the Education Unit Environment. Abstrak. Kekerasan di lingkungan sekolah merupakan tindak kekerasan yang melibatkan murid, guru, staf sekolah yang dapat mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran juga dapat mengakibatkan rusaknya iklim sekolah. Setiap peserta didik berhak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi motif pelaku dalam melakukan tindak pidana kekerasan fisik di sekolah dan implementasi penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan fisik di sekolah dihubungkan dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak kekerasan ialah adanya kombinasi antara faktor pribadi atau intern dengan sosial atau lingkungan yang disebut faktor ekstern. Penegakan hukum dalam Tindak pidana kekerasan terhadap peserta didik diatur secara khusus dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur bahwa anak wajib mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga pendidikan. Kebijakan tentang tindak pidana kekerasan terhadap peserta didik yang dilakukan di lingkungan satuan pendidikan juga diatur dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Menteri No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Kajian Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Gladiator yang Dilakukan oleh Pelajar di Bogor Ditinjau dari Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Puti Sabina; Dian Andriasari
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5289

Abstract. Violent crimes committed by children or students are violent behavior which means abuse, torture, or mistreatment committed by students. Violence can be interpreted as violent acts or acts of a person or group of people that cause injury or death to other people and cause physical damage to other people. Violence in Article 89 of the Criminal Code is to make people faint or helpless (weak). Gladiators or commonly referred to as 'bombs' are acts of violence perpetrated by students that are frequent and are increasingly prevalent today in the Bogor area. In general, the term gladiator is a fighter in ancient Roman times who fought for public entertainment. However, now the gladiator activities are imitated by students so that there is violence between students and even causing casualties which in this case was carried out in a coordinated way in illegal activities which are included in criminal acts. referring to Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. This study aims to determine the factors that cause acts of violence committed by students and their handling. In compiling this study, the authors used a criminological approach. Data collection techniques use library research methods using secondary data in accordance with the papers studied. Based on the results of this study, the authors found one of the problems that led to the occurrence of violent crimes committed by students, namely the lack of proper prevention and handling by families, the school environment, the government, and the community. Abstrak. Tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak atau pelajar adalah perilaku kekerasan yang berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah yang dilakukan oleh pelajar. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain. Kekerasan dalam Pasal 89 KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya memepergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Gladiator atau biasa disebut dengan istilah ‘bom-boman’ merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar yang sering dan semakin marak terjadi hingga saat ini di daerah Bogor. Pada umumnya istilah gladiator merupakan petarung di zaman romawi kuno yang melakukan pertarungan untuk hiburan umum. Namun kini kegiatan gladiator tersebut ditiru oleh para pelajar sehingga terjadi kekerasan antar pelajar bahkan hingga menimbulkan korban jiwa yang dalam kasus ini dilakukan dengan cara terkoordinir dalam kegiatan yang illegal yang mana termasuk ke dalam tindak pidana. merujuk pada Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar dan penanganannya. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan kriminologis. Teknik pengumpulan data menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder sesuai dengan makalah yang dikaji. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menemukan salah satu permasalahan sehingga terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar yaitu kurang adanya pencegahan dan penanganan yang tepat oleh keluarga, lingkungan sekolah, pemerintah, serta masyarakat.

Studi Kasus KDRT di Polrestabes Bandung Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi Sarah Azkia; Dian Andriasari
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 3, No. 1, Juli 2023, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v3i1.2139

Abstract. Based on data on the handling of domestic violence cases in the PPA Unit of the Bandung Police Station in 2020-2022, out of 44 total crimes in 2022, not a single case reached the court level or was declared P21 by the Prosecutor's Office or the case was declared completed. This study aims to determine how the position of the crime of domestic violence as an offense and to find out what factors caused the majority of the number of cases of domestic violence in 2020-2022 at the Bandung Police Station did not reach the court level in terms of criminal law and criminology. The approach in this research is empirical juridical, using qualitative descriptive research specifications, sources, and data collection techniques used through literature studies with secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The factors that caused most domestic violence cases in 2020-2022 at the Bandung Police Station did not reach the court level are divided into two factors. First, the internal factors, one of which is that the victim reports the perpetrator only as a deterrent effect, which is then revoked because the victim wants to maintain the household. Second, the external factors, one of which is that the police prioritize the use of mediation as a settlement of domestic violence cases, which causes many domestic violence cases did not go to court. Abstrak. Berdasarkan data penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga Unit PPA Sat Reskrim Polrestabes Bandung tahun 2020-2022, dari 44 crime total (CT) pada tahun 2022, tidak ada satu pun kasus yang sampai ke tingkat pengadilan atau dinyatakan P21 oleh Kejaksaan maupun perkara yang dinyatakan selesai. Selain itu, pada tahun 2020 dan 2021, terdapat 160 kasus yang belum diselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai delik dan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan mayoritas angka kasus kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2020-2022 di Polrestabes Bandung tidak sampai ke tingkat pengadilan ditinjau dari aspek hukum pidana dan kriminologi. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif kualitatif, sumber dan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan dengan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Faktor penyebab mayoritas angka kasus KDRT pada tahun 2020-2022 di Polrestabes Bandung tidak sampai ke tingkat pengadilan terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal salah satunya adalah korban melaporkan pelaku hanya sebagai efek jera saja, yang kemudian laporan tersebut dicabut karena korban ingin mempertahankan rumah tangganya; selanjutnya faktor eksternal salah satunya adalah pihak kepolisian mengedepankan penggunaan mediasi sebagai penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan banyak kasus KDRT tidak sampai ke pengadilan.

Kajian Terhadap Kasus Penyiksaan ART sebagai Bentuk Kekerasan Domestik Baru di Indonesia Muhammad Hafidz; Dian Andriasari
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 2, No. 2, Desember 2022, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v2i2.1142

Abstract. Profession as a household assistant and vulnerable to acts of violence. Acts of domestic violence are often perpetrated by men against women which are supported by a patriarchal culture which assumes that men have a higher social status or degree than women. This research is an empirical normative research, which is a legal research that combines elements of normative law which is then supported by data or empirical elements. The specification of this writing is descriptive analytical, namely giving a systematic and logical explanation, and then analyzing it, in order to examine materials from the literature and laws that apply in Indonesia. The data analysis method of this research is qualitative normative. From the results of research that has been done, related to efforts to provide protection and law enforcement for victims. It can be seen that legal protection efforts for household assistants as victims of domestic violence include providing a sense of security or calm for victims of domestic violence by placing them in safe homes, also providing legal assistance and providing consulting and rehabilitation services. Including the lack of understanding of domestic violence from both the community and law enforcement officials and the limited space for victims to move. Abstrak. Profesi asisten rumah tangga dan rentan mendapat tindak kekerasan. Perbuatan kekerasan dalam rumah tangga kerap kali dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang didukung oleh budaya patriarki yang menganggap bahwa laki-laki memiliki status atau derajat sosial yang lebih tinggi dari perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris, yang merupakan penelitian hukum yang dalam menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan data atau unsur empiris. Spesifikasi penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian menganalisisnya, dalam rangka mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Metode analisis data penelitian ini adalah normatif kualitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terkait upaya pemberian perlindungan dan penegakan hukum terhadap korban. Dapat diketahui bahwa upaya perlindungan hukum terhadap asisten rumah tangga sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga antara lain memberikan rasa aman atau ketenangan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dengan menempatkannya dirumah aman, juga diberikan pendampingan hukum dan pemberian layanan konsultasi dan rehabilitasi Sedangkan kendala penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga antara lain kurangnya pemahaman mengenai kekerasan dalam rumah tangga baik dari masyarakat ataupun aparat penegak hukum serta terbatasnya ruang gerak korban.

Kedudukan Restitusi dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia Shalshabillah Ananda Permana; Dian Andriasari
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9881

Abstrak. Dalam konteks sistem peradilan anak, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyelesaian perkara anak wajib diupayakan melalui diversi dengan menggunakan pendekatan restorative justice. Baik pelaku maupun korban anak harus mendapatkan hak yang sama dalam keputusan diversi. Salah satu dari kesepakatan diversi yang merupakan hak korban adalah restitusi. Namun, pemberian restitusi untuk korban tindak pidana terhadap anak masih dirasa kurang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai kedudukan restitusi dalam sistem peradilan anak di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Pengumpulan data dilaksanakan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, yakni dengan wawancara. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan metode normative serta menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa restitusi berkedudukan sebagai posisi hukum dalam memberikan dari tindakan pemulihan atau penggantian yang harus dilakukan oleh pelaku kejahatan kepada korban atau pihak yang dirugikan. Abstract. In the context of the juvenile justice system, in accordance with the provisions of Law No. 11/2012 on the Juvenile Criminal Justice System, the settlement of juvenile cases must be pursued through diversion using a restorative justice approach. Both child perpetrators and victims must have equal rights in diversion decisions. One of the diversion agreements that is a victim's right is restitution. However, the provision of restitution for victims of criminal acts against children is still considered less than optimal. This research aims to explore the position of restitution in the juvenile justice system in Indonesia. The research uses normative juridical method. Data collection was carried out by literature study and field study, namely by interview. Data analysis was carried out using normative methods and using a qualitative approach. The results of the research state that restitution has a legal position in providing recovery or replacement actions that must be carried out by the perpetrator of the crime to the victim or the injured party.

Kajian Viktimologi terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi Putusan Nomor 1173/PID.SUS/2021/PN BDG) Nurul Nirmala Nisa; Dian Andriasari
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9898

Abstract. Children are the next generation who can be the object and subject of human resource development and must be safeguarded for their development, in order to create the quality of the nation's successors who are able to continue the vision and mission of the nation. The issue of legal protection and rights for children is one side of the approach to protecting Indonesian children. Although normatively there are many laws and regulations that protect children from arbitrary actions from other parties, including from parents, in reality there are still many children who are treated arbitrarily, including from acts that can destroy the future of children. The purpose of this research is to find out how legal protection efforts against children who are victims of sexual abuse. This research uses a qualitative approach with the type of case study research and juridical-normative. This research was conducted with a descriptive-analytical research method. Data collection techniques in this study used observation and through legal literature. Abstrak. Anak merupakan generasi penerus yang dapat menjadi objek dan subjek pembangunan sumber daya manusia serta harus dijaga perkembangannya, agar tercipta kualitas penerus bangsa yang mampu melanjutkan visi dan misi bangsa. Masalah perlindungan hukum dan hak-hak nya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Walaupun secara normative telah banyak peraturan Perundang-undangan yang melindungi anak atas tindakan sewenang-wenangan dari pihak lain, termasuk dari orang tua, namun dalam kenyataanya masih banyak anak yang diperlakukan sewenang-wenang termasuk dari tindak-tindakan yang dapat mengahancurkan masa depan anak. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual anak dibawah umur Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus serta yuridis-normatif. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi serta melalui literatur hukum.

KRITIK TERHADAP PENERAPAN PASAL 156a KUHP DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEHIDUPAN DEMOKRASI DI INDONESIA Dian Andriasari, Dian
Veritas et Justitia Vol. 3 No. 2 (2017): Veritas et Justitia
Publisher : Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25123/vej.v3i2.2688

Since long time every application of Article 156a of the Criminal Code has always caused social tension, social situation becomes very sensitive. These conditions lead to social conflicts. The issue of religion then became a commodity in the narrative of the mass media, into a debate. In the end in some cases, it always attributes the threat of democratic life. Conflict in the name of religion also surfaced, at least social tension raised after the Judge's decision by using the article. Religion is a problem that can not be separated from what should and what is real. These two things will continue to develop whereby dialectics may occur between them. If in the past religion was seen to be close to some elements of society, there was a growing tendency to recognize the differentiation between these elements and to legitimize the division of labor between the elements. But this differentiation is not accepted by all religious communities. The state's hegemony against religion is more often the legitimacy of violence and unilateral truth claims. Debate about it then led to a lot of interpretation, cross interpretation of the dispute then led to the court using the criminal justice system approach. Here is the Law as the result of social process, which should be studied as a social reality, indicating that there is a need to broaden the perspective, meaning not only to understand the rule of law from the point of logical consistency of the rules only, but also to be viewed from aspects of the process of human relations in society both individually and institutionally. Using the sociological juridical approach, the author tries to discuss how the effect of the application of article 156a of the Criminal Code in the life of democracy in Indonesia and how the prospect of future arrangement related to the formulation of religious offense in the perspective of ius constituendum.

Title

Found 20 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 20 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 20 Documents
Search