Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Meta-Yuridis Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Jurnal Hukum Caraka Justitia
Budiarto, Djoko
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta) Khairuddin, Khairuddin; Budiarto, Djoko; Erizal, Erizal
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v4i1.586

Abstract

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan ideal, untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun faktanya tidak semua perkawinan berjalan dengan baik sesuai Tujuan undang-undang. Pembatalan perkawinan merupakan fenomena nyata di masyarakat, dan tidam membedakan suku, ras, agama, atau golongan apapun. Berikut ini studi putusan untuk mengetahui proses pembatalan perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974  dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan, pada era saat ini meski hanya terbatas memperspektifkan 3 (tiga) putusan. Diharapkan sampai pada kesimpulan akhir tentang pertimbangan-pertimbangan hakim terhadap putusan pembatalan perkawinan.
KEBIJAKAN DALAM PENIADAAN MUDIK (PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA) Hartanto, Hartanto; Budiarto, Djoko
Jurnal Meta-Yuridis Vol 5, No 1 (2022)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/jm-y.v5i1.11753

Abstract

Pemerintah secara tegas telah meniadakan mudik Lebaran 2021 selama 6-17 Mei 2021 dikarenakan masa pandemi Covid-19, dan hal ini dimaknai oleh masyarakat sebagai pelarangan sehingga timbul Pro-kontra di masyarakat terkait hal ini, hal ini lah yang menjadi dasar bagi penulis dalam membuat penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam keadaan apapun pemerintah harus berperan nyata agar dapat memastikan terwujudnya perlindungan masyarakat, sebagaimana yang menjadi asas dari segala peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan telaah dan sinkronisasi vertikal antara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan S.E. Nomor 13 Tahun 2021
Penerapan Restorative Justice Kepolisian Terhadap Pencemaran Nama Baik dalam Dunia Digital Hartanto, Hartanto; Budiarto, Djoko; Rhiti, Hyronimus
Jurnal Hukum Caraka Justitia Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Proklamasi 45

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (188.851 KB) | DOI: 10.30588/jhcj.v2i2.1100

Abstract

The National Police of the Republic of Indonesia is given a very broad authority in carrying out its duties as the main task of the National Police, among others Harkamtibmas, Protecting, Mengayami, Serving the community and Law Enforcement, in which it is also given another authority that is discretionary police an authority to perform actions based on the conscience of police members on duty and supported by the rules that exist in police institutions. The issue that will be discussed is whether the concept of Restorative Justice in accordance with the Circular letter of the Police Chief Number SE/2/II/2021 on Ethical Cultural Awareness to Realize a Clean Digital Space of Indonesia, Healthy, and Productive can be applied in accordance with the Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2016 Amendments to Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions and Criminal Defamation regulated in the Criminal Code as an alternative to suppress cybercrime, but also must be able to as a deterrent effect in order to provide protection for the human rights of others.
Judge's consideration of annulment of marriage (Case Study at Yogyakarta Religious Court) Khairuddin, Khairuddin; Budiarto, Djoko; Erizal, Erizal
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 4 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v4i1.586

Abstract

Marriage is an outer and inner bond between a man and a woman with the ideal goal, to form a happy eternal family based on God Almighty/Supreme, but in fact not all marriages run well according to the purpose of the law. Marriage annulment is a real phenomenon in society, and it does not distinguish any ethnicity, race, religion, or class. The following is a decision study to find out the process of annulment of marriage, in Law Number 1 of 1974 and the judge's considerations in deciding cases of marriage annulment, in the current era although it is only limited to 3 (three) decisions. It is hoped that it will arrive at a final conclusion regarding the judge's considerations on the decision to annul marriage.   Keywords: judge's consideration, decision, marriage annulment, petition, lawsuit,
Co-Authors A.A. Ketut Agung Cahyawan W Erizal Erizal Hartanto Hartanto Khairuddin - Rhiti, Hyronimus