Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia
Sergio, Dellvin
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pelanggaran conditional consent dalam hubungan seksual: analisis terhadap undang-undang TPPKS Fransiska, Asmin; Sergio, Dellvin
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol 10, No 4 (2024): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/020244658

Abstract

Kekerasan seksual dapat terjadi dengan berbagai jenis dan bentuknya. Salah satunya adalah dengan dilanggarnya persetujuan prasyarat dalam melakukan hubungan atau aktifitas seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konteks Tindakan pidana pelanggarran bersyarat dalam hubungan seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum yuridis dengan menelaah perliku manusia untuk selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa UU yang dilihat dan dianalisis adalah undang-Undang tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022. UU ini tidak mengatur dan tidak secara jelas menentukan bahwa persetujuan bersyarat dalam melakukan hubungan atau aktifitas seksual penting untuk dilihat untuk menilai suatu kekerasan seksual sebagai tindak pidana. Kekosongan hukum mengenai persetujuan dengan syarat dalam hukum di Indonesia menjadi persoalan penting yang bisa menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual terutama bagi perempuan yang memiliki relasi kuasa lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan melihat berbagai literatur dan kasus. Implikasi dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi tolak ukur untuk menentukan kebijakan yang sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi.
DISCRIMINATION AGAINST DOMESTIC WORKERS: STRUCTURALINEQUALITY AND THE URGENT NEED FOR PRIVATE LEGAL PROTECTIONTHROUGH INDONESIA’S DOMESTIC WORKER PROTECTION BILL raharningtyas, putri purbasari; Sergio, Dellvin
Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol. 11 No. 1 (2026): JURNAL PARADIGMA HUKUM PEMBANGUNAN – FEBRUARI 2026
Publisher : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/paradigma.v11i1.7754

Abstract

            2004 marked the first year for the Domestic Workers Protection Bill (RUU PPRT) to be passed as a law. 21 years later, Indonesia’s legislators still fail to see its urgency. Domestic Workers in Indonesia have a substantial role in sustaining a household, where the majority of them goes undocumented. Without a clear and formal agreement, Domestic Workers may face multitudes of discrimination and exploitation. With predominant Domestic Workers being women and/or underage, the vulnerability of this group becomes prominent, especially in highlighting the extremity of the dire need for legal protection. This paper sought to answer two questions, how does structural discrimination shape working conditions of domestic workers in Indonesia, and how can the Domestic Workers Protection Bill (RUU PPRT) address these systemic inequalities? Through a normative-juridical approach, this paper finds various structural victimization that may impede on the rights of these workers, ranging from economic structural victimization to social structural victimization. This paper also highlights current laws and regulations and how it failed to extensively protect Domestic Worker’s rights, this was also furthered by the ambiguity stance of Domestic Workers in Indonesia’s current legal frameworks. In conclusion, Indonesia still needs to address and acknowledge Domestic Workers as formal employees and ensure social and legal protection of their rights.
Co-Authors Asmin Fransiska raharningtyas, putri purbasari