Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia
Asmin Fransiska
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PELARANGAN PENGGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI LAYANAN KESEHATAN DILIHAT DARI PERLINDUNGAN HAK ATAS KESEHATAN DI INDONESIA Bernardinus Putra Benartin; Asmin Fransiska
Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol 5 No 02 (2020): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan
Publisher : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/paradigma.v5i02.2120

Abstract

Penggunaan narkotika Golongan I tidak semakin menurun walaupun diiringi dengan hukuman pidana penjara yang tinggi. UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerapkan pidana minimum atas penguasaan, kepemilikan dan pengguna narkotika Golongan I juga mengatur sanksi rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Akses atas layanan kesehatan bagi yang membutuhkan zat untuk kesehatan yang masuk dalam golongan I menjadi terlanggar dengan adanya ketentuan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009. Persoalan lebih pelik lagi adalah dengan larangan dilakukannya riset dalam kerangka ilmu pengetahuan. Hal ini menyebabkan, banyak kasus penggunaan zat yang masuk ke dalam Golongan I dengan alasan kesehatan bagi diri sendiri atau bagi orang lain masuk ke dalam proses hukum pidana. Konstitusi Indonesia memberikan jaminan atas perlindungan hak atas kesehatan yang harus diberikan tanpa kecuali. Pelaggaran atas akses layanan kesehatan tanpa alternatif dengan menutup ruang untuk melakukan penelitian atas zat-zat baik tanaman ataupun non-tanaman bagi pengembangan ilmu penegtahuan medis menyebabkan pelanggaran terhadap Konstitusi dan tanggungjawab negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan. Metode yang akan digunakan adalah normatif yuridis dengan mencari doktrin hukum.
Pelanggaran conditional consent dalam hubungan seksual: analisis terhadap undang-undang TPPKS Fransiska, Asmin; Sergio, Dellvin
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol 10, No 4 (2024): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/020244658

Abstract

Kekerasan seksual dapat terjadi dengan berbagai jenis dan bentuknya. Salah satunya adalah dengan dilanggarnya persetujuan prasyarat dalam melakukan hubungan atau aktifitas seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konteks Tindakan pidana pelanggarran bersyarat dalam hubungan seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum yuridis dengan menelaah perliku manusia untuk selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa UU yang dilihat dan dianalisis adalah undang-Undang tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022. UU ini tidak mengatur dan tidak secara jelas menentukan bahwa persetujuan bersyarat dalam melakukan hubungan atau aktifitas seksual penting untuk dilihat untuk menilai suatu kekerasan seksual sebagai tindak pidana. Kekosongan hukum mengenai persetujuan dengan syarat dalam hukum di Indonesia menjadi persoalan penting yang bisa menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual terutama bagi perempuan yang memiliki relasi kuasa lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan melihat berbagai literatur dan kasus. Implikasi dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi tolak ukur untuk menentukan kebijakan yang sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi.
Pelanggaran conditional consent dalam hubungan seksual: analisis terhadap undang-undang TPPKS Fransiska, Asmin; Sergio, Dellvin
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol. 10 No. 4 (2024): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/020244658

Abstract

Kekerasan seksual dapat terjadi dengan berbagai jenis dan bentuknya. Salah satunya adalah dengan dilanggarnya persetujuan prasyarat dalam melakukan hubungan atau aktifitas seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konteks Tindakan pidana pelanggarran bersyarat dalam hubungan seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum yuridis dengan menelaah perliku manusia untuk selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa UU yang dilihat dan dianalisis adalah undang-Undang tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022. UU ini tidak mengatur dan tidak secara jelas menentukan bahwa persetujuan bersyarat dalam melakukan hubungan atau aktifitas seksual penting untuk dilihat untuk menilai suatu kekerasan seksual sebagai tindak pidana. Kekosongan hukum mengenai persetujuan dengan syarat dalam hukum di Indonesia menjadi persoalan penting yang bisa menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual terutama bagi perempuan yang memiliki relasi kuasa lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan melihat berbagai literatur dan kasus. Implikasi dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi tolak ukur untuk menentukan kebijakan yang sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi.
Co-Authors Bernardinus Putra Benartin Sergio, Dellvin