Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

PELARANGAN PENGGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI LAYANAN KESEHATAN DILIHAT DARI PERLINDUNGAN HAK ATAS KESEHATAN DI INDONESIA Bernardinus Putra Benartin; Asmin Fransiska
Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol 5 No 02 (2020): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan
Publisher : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/paradigma.v5i02.2120

Abstract

Penggunaan narkotika Golongan I tidak semakin menurun walaupun diiringi dengan hukuman pidana penjara yang tinggi. UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerapkan pidana minimum atas penguasaan, kepemilikan dan pengguna narkotika Golongan I juga mengatur sanksi rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Akses atas layanan kesehatan bagi yang membutuhkan zat untuk kesehatan yang masuk dalam golongan I menjadi terlanggar dengan adanya ketentuan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009. Persoalan lebih pelik lagi adalah dengan larangan dilakukannya riset dalam kerangka ilmu pengetahuan. Hal ini menyebabkan, banyak kasus penggunaan zat yang masuk ke dalam Golongan I dengan alasan kesehatan bagi diri sendiri atau bagi orang lain masuk ke dalam proses hukum pidana. Konstitusi Indonesia memberikan jaminan atas perlindungan hak atas kesehatan yang harus diberikan tanpa kecuali. Pelaggaran atas akses layanan kesehatan tanpa alternatif dengan menutup ruang untuk melakukan penelitian atas zat-zat baik tanaman ataupun non-tanaman bagi pengembangan ilmu penegtahuan medis menyebabkan pelanggaran terhadap Konstitusi dan tanggungjawab negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan. Metode yang akan digunakan adalah normatif yuridis dengan mencari doktrin hukum.
Pelanggaran conditional consent dalam hubungan seksual: analisis terhadap undang-undang TPPKS Fransiska, Asmin; Sergio, Dellvin
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol 10, No 4 (2024): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/020244658

Abstract

Kekerasan seksual dapat terjadi dengan berbagai jenis dan bentuknya. Salah satunya adalah dengan dilanggarnya persetujuan prasyarat dalam melakukan hubungan atau aktifitas seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konteks Tindakan pidana pelanggarran bersyarat dalam hubungan seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum yuridis dengan menelaah perliku manusia untuk selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa UU yang dilihat dan dianalisis adalah undang-Undang tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022. UU ini tidak mengatur dan tidak secara jelas menentukan bahwa persetujuan bersyarat dalam melakukan hubungan atau aktifitas seksual penting untuk dilihat untuk menilai suatu kekerasan seksual sebagai tindak pidana. Kekosongan hukum mengenai persetujuan dengan syarat dalam hukum di Indonesia menjadi persoalan penting yang bisa menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual terutama bagi perempuan yang memiliki relasi kuasa lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan melihat berbagai literatur dan kasus. Implikasi dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi tolak ukur untuk menentukan kebijakan yang sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi.
Perlindungan Hukum bagi Anak dan Perempuan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Indonesia Asmin Fransiska
Jurnal Perkotaan Vol. 9 No. 2 (2017): Desember 2017
Publisher : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/perkotaan.v9i2.305

Abstract

Woman and children are the most vulnerable groups that should be protected under the law and policies. However, in the practices level, those groups are being ignored and to some extend the law and policies are created to deprive their rights. The violence as well as the limitation of rights has leaded women and children to face multi layers of violence. Indonesia government and legislative are processing the draft of Indonesian Penal Code (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana-RKUHP). Under the draft of the Penal Code, there are some articles that should be scrutinize in order to ensure that the right of women and children will be protected and not being eliminated. Therefore, this article aims to elaborate what is the issue in Indonesia Penal Code draft that should be taken into consideration and what should be done in order to create more proper formulation of the law that protect women and children rights. The method that has been used is a literarure review and normarive approach with human rights perspective.
Pelanggaran conditional consent dalam hubungan seksual: analisis terhadap undang-undang TPPKS Asmin Fransiska; Dellvin Sergio
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol. 10 No. 4 (2024): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/020244658

Abstract

Kekerasan seksual dapat terjadi dengan berbagai jenis dan bentuknya. Salah satunya adalah dengan dilanggarnya persetujuan prasyarat dalam melakukan hubungan atau aktifitas seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konteks Tindakan pidana pelanggarran bersyarat dalam hubungan seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum yuridis dengan menelaah perliku manusia untuk selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa UU yang dilihat dan dianalisis adalah undang-Undang tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022. UU ini tidak mengatur dan tidak secara jelas menentukan bahwa persetujuan bersyarat dalam melakukan hubungan atau aktifitas seksual penting untuk dilihat untuk menilai suatu kekerasan seksual sebagai tindak pidana. Kekosongan hukum mengenai persetujuan dengan syarat dalam hukum di Indonesia menjadi persoalan penting yang bisa menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual terutama bagi perempuan yang memiliki relasi kuasa lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan melihat berbagai literatur dan kasus. Implikasi dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi tolak ukur untuk menentukan kebijakan yang sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi.
PENGEMBANGAN KAPASITAS ANALISIS KRITIS REMAJA SEBAGAI PRASYARAT KEPEMIMPINAN ETIS STUDI INTERVENSI BERBASIS SIMULASI KASUS UNTUK MENCEGAH KENAKALAN Putri Purbasari Raharningtyas Marditia; Asmin Fransiska
Jurnal Serina Abdimas Vol 4 No 1 (2026): Jurnal Serina Abdimas
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jsa.v4i1.37590

Abstract

Juvenile delinquency and social deviance represent complex, multifaceted challenges in the contemporary urban context. These issues, increasingly influenced by phenomena such as digitalization and heightened social pressure, necessitate sophisticated, preventive educational interventions. The primary objective of this Community Service (PkM) activity was to substantially enhance the knowledge, critical thinking capacity, and self-awareness of adolescents regarding the sociological roots and consequential impacts of deviant behavior. This study posits that traditional passive instructional methods are insufficient in fostering lasting behavioral change. Therefore, the activity focused on active, participatory learning methods. The intervention was conducted on June 10, 2025, targeting 78 students from Grades 10 and 11 at SMA Santo Bellarminus, Jakarta. The methodology rigorously combined theoretical presentation via PPT, emotional stimulation through multimedia content, and, crucially, Participatory Case Simulation Analysis. This approach aligns with key principles of Participatory Action Research (PAR), emphasizing collaborative problem-solving. The efficacy was evaluated quantitatively using pre-test and post-test assessments. Quantitative evaluation revealed a statistically significant increase in the average knowledge score, improving from 65.5 to 93.1, marking a remarkable 42.1% gain. Qualitatively, student presentations demonstrated a high capacity for critical analysis, particularly in identifying connections between social strain and digital cultural transmission as core drivers of delinquency. The findings unequivocally support that the simulation-based participatory approach is highly effective in internalizing complex sociological concepts and developing critical analysis skills concerning high-risk behaviors. Sustainable long-term prevention demands continuous, holistic supervision involving both family and school structures. Kenakalan remaja dan perilaku menyimpang sosial merupakan tantangan kompleks dan multidimensi dalam konteks perkotaan kontemporer. Permasalahan ini, yang semakin dipengaruhi oleh fenomena seperti digitalisasi dan tekanan sosial yang meningkat, menuntut intervensi edukatif preventif yang canggih. Tujuan utama kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini adalah untuk meningkatkan secara substansial pengetahuan, kapasitas berpikir kritis, dan kesadaran diri remaja mengenai akar sosiologis dan dampak konsekuensial dari perilaku menyimpang. Studi ini mengasumsikan bahwa metode instruksional pasif tradisional tidak memadai untuk menumbuhkan perubahan perilaku yang langgeng. Oleh karena itu, kegiatan berfokus pada metode pembelajaran aktif dan partisipatif. Intervensi dilaksanakan pada 10 Juni 2025, menyasar 78 siswa Kelas 10 dan 11 di SMA Santo Bellarminus, Jakarta.3 Metodologi pelaksanaan secara ketat menggabungkan pemaparan teoretis melalui PPT, stimulasi emosional melalui konten multimedia, dan yang terpenting, Analisis Simulasi Kasus Partisipatif. Pendekatan ini selaras dengan prinsip-prinsip utama Participatory Action Research (PAR), yang menekankan pada pemecahan masalah secara kolaboratif. Efikasi kegiatan dievaluasi secara kuantitatif menggunakan penilaian pre-test dan post-test. Evaluasi kuantitatif menunjukkan peningkatan yang signifikan secara statistik pada skor pengetahuan rata-rata, meningkat dari 65.5 menjadi 93.1, menandai peningkatan sebesar 42.1%. Secara kualitatif, presentasi siswa menunjukkan kapasitas tinggi untuk analisis kritis, terutama dalam mengidentifikasi hubungan antara ketegangan sosial (social strain) dan transmisi budaya digital sebagai pendorong utama kenakalan. Temuan ini secara tegas mendukung bahwa pendekatan partisipatif berbasis simulasi sangat efektif dalam menginternalisasi konsep sosiologis yang kompleks dan mengembangkan keterampilan analisis kritis terhadap perilaku berisiko tinggi. Pencegahan berkelanjutan dalam jangka panjang menuntut pengawasan holistik yang melibatkan struktur keluarga dan sekolah secara terus-menerus.
MEKANISME ASEAN DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN: STUDI KASUS PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA: (Studi Kasus Pekerja Migran Indonesia di Malaysia) Ratih Nuke Prasanti; Asmin Fransiska
Gloria Justitia Vol 5 No 2 (2025): JURNAL GLORIA JUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/gloriajustitia.v5i2.7704

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara penyedia tenaga kerja migran terbesar di kawasan ASEAN, dengan Malaysia sebagai tujuan utama. Dari total 2,7 juta pekerja migran Indonesia di Malaysia, 1,1 juta merupakan pekerja non-reguler yang kerap menghadapi kondisi kerja tidak layak di sektor rumah tangga, konstruksi, dan pertanian. Perlindungan pekerja migran menjadi tantangan serius, meskipun ASEAN telah memiliki kerangka hukum seperti Konsensus ASEAN tentang Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Pekerja Migran tahun 2017 serta Piagam ASEAN. Konsensus ini bertujuan melindungi hak pekerja migran dan keluarganya, serta mengatur kewajiban negara pengirim dan penerima. Namun, implementasi di lapangan sering kali tidak efektif. Contoh nyata adalah kasus Mariance Kabu, korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) asal Indonesia, yang menunjukkan lemahnya perlindungan hukum bagi pekerja migran di Malaysia. Penelitian ini mengkaji peran mekanisme ASEAN dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, dengan fokus pada hambatan implementasi dan rekomendasi untuk perbaikan kerangka perlindungan di tingkat ASEAN dan nasional.