Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Izin Usaha Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kegiatan Usaha Pt Lsi Yang Tidak Sesuai Dengan Izin) Albeth, Albeth; Latumenten, Pieter
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 3 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Juli)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i3.5271

Abstract

Keinginan pelaku usaha untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya tidak jarang menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan berpotensi merugikan konsumen. Kehadiran UU 8/1999 dan  PP 5/2021 mengarahkan pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha yang menjunjung tinggi kemanfaatan konsumen dilengkapi dengan persyaratan legalitas dalam menjalanlan kegiatan usaha. PT LSI merupakan salah satu badan hukum yang bergerak dalam bidang  jasa pengurusan legalitas usaha, konsultasi bisnis pendirian usaha, laporan perpajakan dan keuangan, penyedia virtual office dan melakukan branding terhadap usaha. Jasa yang ditawarkan oleh PT LSI tersebut tidak sesuai dengan perizinan usaha yang tertera dalam anggaran dasarnya sehingga melanggar Pasal 176 ayat 4 PP 5/2021, Pasal 8 ayat 1 huruf a dan Pasal 9 ayat 1 huruf a UU 8/1999.  Mengacu kepada Pasal 62 jo Pasal 63 UU 8/1999. Sanksi yang dapat diberikan PT LSI adalah berupa pidana paling lama 5 (lima) tahun dengan denda maksimal Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) maupun dilakukan pencabutan izin usaha. Pemerintah perlu membentuk satgas khusus untuk menjamin terlaksananya kewajiban para pelaku usaha dalam UU 8/1999
Urgensi Penggunaan Remote Notary Oleh Notaris Pasca Pandemi Covid-19 Subagta Tolinggar, Vina Ayu; Latumenten, Pieter
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i2.5171

Abstract

The purpose of this study is to determine the validity of the use of electronic systems, especially Remote Notary in carrying out their work against applicable regulations and the importance of this system in the future. The role of notaries is very important in the implementation of the government system in Indonesia to improve the performance of notaries, so the use of electronics helps during the pandemic and post-Covid-19 period. Where people are used to keeping their distance, working from home, online and other online activities. This research is expected to provide solutions to problems related to the use of Remote Notary for Notaries in Indonesia. This study uses a normative juridical method. This research has a novel perspective because it analyzes the electronic system at a Notary whose entire series of processes is carried out via online called Remote Notary and the difference in terms with cyber notary/e-notary. The results of this study can be concluded that Electronic notary (E-notary) is a wise choice to deal with this, but this provision is doubtful because it is not explicitly stated in the body of the UUJN even though regulations in Indonesia have facilitated this system. and other countries are facing the pandemic with the E-Notary method called Remote Notary. Also, the use of Remote Notary is effective because Notaries can carry out all the processes of making deeds, certifications and so on only through one online application.  Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keabsahan penggunaan sistem elektronik khususnya Remote Notary dalam menjalankan pekerjaannya terhadap peraturan yang berlaku dan pentingnya sistem ini untuk kedepannya. Peran notaris sangatlah penting dalam pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia untuk meningkatkan performa kinerja notaris maka penggunaan elektronik membantu dimasa pandemi maupun pasca Covid-19. Dimana masyarakat telah terbiasa untuk menjaga jarak, work from home, daring dan kegiatan secara online lainnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemecahan masalah terkait penggunaan Remote Notary untuk Notaris di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini mempunyai kebaharuan perspektif karena menganalisis tentang sistem elektronik pada Notaris yang seluruh rangkaian proses dilakukan melalui online disebut Remote Notary dan perbedaan istilah dengan cyber notary/e-notary. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa  sistem ini menjadi pilihan yang bijak menghadapi hal tersebut, namun ketentuan ini diragukan karena tidak tercantum secara eksplisit pada batang tubuh UUJN meskipun peraturan di Indonesia sudah memfasilitasi sistem ini dan negara-negara lain menghadapi pandemi dengan metode E-Notary yang disebut dengan Remote Notary. Serta, penggunaan Remote Notary efektif karena Notaris dapat melakukan semua rangkaian proses pembuatan akta, sertifikasi dan sebagainya hanya melalui satu aplikasi secara online.