Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review GANEC SWARA
Zabidin, Zabidin
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERAN BADAN MEDIASI DAN ARBITRASE ASURANSI INDONESIA (BMAI) : ANALISIS PROSES DAN SIFAT PUTUSAN LEGOWO, MIG IRIANTO; ZABIDIN, ZABIDIN; WIDYAWATI, AGNES MARIA JANNI
GANEC SWARA Vol 17, No 4 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v17i4.639

Abstract

The aim of this study is to explore the process of insurance dispute resolution through the Indonesian Insurance Mediation and Arbitration Agency (BMAI) and the nature of its decisions. This research is conducted within the framework of normative juridical legal research, utilizing secondary data as the primary source. The obtained data is then analyzed using a qualitative normative data analysis method. The research findings reveal that the process of settling insurance claim disputes through the Indonesian Insurance Mediation and Arbitration Agency (BMAI) involves three main stages designed to provide effective and efficient alternative dispute resolution. These stages include mediation, adjudication, and arbitration. As for the nature of the decisions made by the Indonesian Insurance Mediation and Arbitration Agency (BMAI), they are considered final and binding. In other words, the final and binding nature of these decisions requires all parties involved in the dispute to adhere to and execute the decisions.
PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Zabidin, Zabidin
UNES Law Review Vol. 5 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i2.314

Abstract

Hukum harus bisa dijadikan sarana untuk memperbaharui dan memecahkan semua problem yang ada di dalam masyarakat termasuk masalah kejahatan yang berhubungan dengan korupsi. Salah satu hal yang harus diperbaharui adalah sistem hukum pembuktiannya, yaitu dari sistem pembuktian yang konvensional menjadi sistem pembuktian terbalik yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik yang ada dalam undang-undang itu sendiri maupun yang ada dalam literatur/buku ilmu pengetahuan hukum. Bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia sampai saat ini masih tetap terjadi. Dalam praktiknya Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 belum efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi. Untuk itu perlu diterapkan pembuktian terbalik murni dengan menghindari timbulnya chaos birokrasi. Dalam persidangan maupun putusan sangat jarang ditemukan adanya pembalikan beban pembuktian. Undang-undang yang mengatur tentang pembuktian terbalik juga terlalu banyak di politisi sehingga terkadang penyidik dan Penuntut Umum tidak menerapkan dakwaan sebagaimana mestinya. Kelebihan dan kelemahan adanya pembuktian terbalik dalam kasus korupsi menurut substansi dari sistem hukum di Indonesia tidak mengatur secara tegas mengenai pembuktian terbalik sehingga penerapan dari pembuktian terbalik tersebut tidak diterapkan secara efektif. Kelebihan pembuktian terbalik hanya terletak pada kemampuan terdakwa untuk membuktikan. Selain itu, terlalu banyak di politisi sehingga aparat yang terlibat baik itu penyidik maupun penuntut umum tidak menerapkan dakwaan sebagaimana mestinya.
Co-Authors Legowo, Mig Irianto Widyawati, Agnes Maria Janni