Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DEDIKASI JURNAL MAHASISWA Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia
Widodo, Agnes Visca Hemaskesuma
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK HASIL DARI PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN Widodo, Agnes Visca Hemaskesuma
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 8, No 1 (2022): Journal of Law
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT Marriage is a bond that shows the relationship between one person and another. With the existence of Law Number 12 f 2006 concerning citizenship of the Republic of Indonesia which imposes dual citizenship only until the child is 18 years old or married, after which he must choose one of the nationalities of his choice.The enactment of Law Number 12 of 2006 concerning citizenship where if a child wants to get legal protection of a country. What is the citizenship status of children resulting from mixed marriages according to law number 12 of 2006 concerning citizenship and how are the civil rights of children resulting from mixed marriages according to the legal system in Indonesia. The method in this study uses a normative juridical research method based on the sources of legal material that will be studied by the author. The sources of legal material used include legislation related to the legal issues being handled. Keywords: Mixed Marriage, Dual Citizenship
Implikasi Hukum Atas Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Widodo, Agnes Visca Hemaskesuma; Saleh, Mohammad
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4, No 2 (2025): July 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i2.5701

Abstract

Undang-Undang Desa memberi harapan bahwa setiap desa akan menerima anggaran dari pemerintah melalui anggaran Negara maupun daerah yang memiliki konsekuensi dimana pengelolaannya dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien serta akuntabel serta terhindar dari resiko penyimpangan maupun korupsi. Selain itu, Undang-Undang Desa sejalan dengan visi dan misi Pemerintah yaitu membangun Indonesia dari pinggir dengan memperkuat pembangunan daerah utamanya daerah perbatasan dan desa, yang tercakup dalam program Nawa-Cita. Peraturan desa yang terbaru diharapkan mampu membawa angin segar bagi perubahan yang signifikan di desa adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Subtansi Undang-Undang ini mengandung makna yang sangat mengembirakan bagi masyarakat, reformasi kebijakan tentang desa dapat terlihat jelas dalam undang-undang ini. Namun sejalan dengan di sahkan nya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa yang terbaru terdapat Kekaburan norma dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa bisa terjadi pada beberapa   ketentuan yang multitafsir atau tidak dijelaskan secara rinci
Implikasi Hukum Atas Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Widodo, Agnes Visca Hemaskesuma; Saleh, Mohammad
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4, No 2 (2025): July 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i2.5701

Abstract

Undang-Undang Desa memberi harapan bahwa setiap desa akan menerima anggaran dari pemerintah melalui anggaran Negara maupun daerah yang memiliki konsekuensi dimana pengelolaannya dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien serta akuntabel serta terhindar dari resiko penyimpangan maupun korupsi. Selain itu, Undang-Undang Desa sejalan dengan visi dan misi Pemerintah yaitu membangun Indonesia dari pinggir dengan memperkuat pembangunan daerah utamanya daerah perbatasan dan desa, yang tercakup dalam program Nawa-Cita. Peraturan desa yang terbaru diharapkan mampu membawa angin segar bagi perubahan yang signifikan di desa adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Subtansi Undang-Undang ini mengandung makna yang sangat mengembirakan bagi masyarakat, reformasi kebijakan tentang desa dapat terlihat jelas dalam undang-undang ini. Namun sejalan dengan di sahkan nya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa yang terbaru terdapat Kekaburan norma dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa bisa terjadi pada beberapa   ketentuan yang multitafsir atau tidak dijelaskan secara rinci
Co-Authors Mohammad Saleh