Garuda - Garba Rujukan Digital

Perubahan Kebijakan Sosial dan Respon Aktor: Studi Kasus Tata Kelola Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Yogyakarta Pamungkas, Sri Harjanto Adi; Cahyowidiarso, Yosef Bambang; Saputri, Citra Widya; Husna, Hibah Huwaidatul; Basri, Khasan
Journal of Social Development Studies Vol 6 No 1 (2025)
Publisher : Department of Social Development and Welfare, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jsds.20901

Abstrak Disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi babak baru kebijakan pemberantasan kekerasan seksual. Studi terkait UU TPKS didominasi oleh 4 topik utama yaitu mengenai substansi UU TPKS, telaah hukum atas UU TPKS, proses politik pengesahan UU TPKS dan implementasi UU TPKS. Sementara itu, studi yang menganalisis UU TPKS dari sudut pandang perubahan kebijakan masih minim dilakukan. Spesifiknya adalah studi mengenai tata kelola perubahan kebijakan dan respon aktor street level bureaucracy (unit terdepan dalam implementasi kebijakan) atas perubahan kebijakan. Padahal, studi dari sudut pandang perubahan kebijakan penting dilakukan untuk memahami dinamika proses menuju perubahan serta dinamika implementasi atas perubahan kebijakan. Hal ini dapat memperkaya diskursus akademik mengenai perubahan kebijakan sosial serta menyumbangkan kontribusi praktis berupa analisis kebijakan untuk implementasi perubahan yang lebih efektif. Studi ini berupaya mengisi research gap tersebut dengan meneliti tata kelola perubahan kebijakan pada UU TPKS di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian didesain sebagai studi kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan Kepolisian Daerah (Polda DIY). Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan didukung dengan pengumpulan data sekunder yang relevan. Analisis data dilakukan dengan metode data analysis spiral. Studi ini menemukan bahwa secara umum tata kelola implementasi perubahan kebijakan dan respon aktor street level bureaucracy terkait UU TPKS di DIY mengalami keberhasilan dalam kategori resilient success. Kata kunci: Kebijakan Sosial; Studi Gender; Perubahan Kebijakan; Implementasi Kebijakan Abstract The enactment of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS) is a new chapter in the governance of policies to eradicate sexual violence. Several studies have been conducted related to the UU TPKS and are dominated by 4 main topics: studies on the substance of the TPKS Law; legal reviews of the TPKS Law; the political process behind UU TPKS and the implementation of UU TPKS. Meanwhile, there is still few studies that try to analyze the TPKS Law from the perspective of policy change. Specifically, studies on the governance of policy change and the response of street-level bureaucracy (frontliner unit in policy implementation) actors to policy change. Studies from the perspective of policy change are important to understand the dynamics of the process towards change and the dynamics of the implementation of policy change. This can enrich academic discourse on social policy change and contribute practically in providing policy analysis for more effective implementation of change. This study attempts to fill this research gap by examining the governance of policy change in the UU TPKS in the Special Region of Yogyakarta (DIY). The research was designed as a case study at the Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning Service (DP3AP2KB) and the Regional Police (Polda DIY). The data collection method is carried out through interviews and supported by relevant secondary data. Data analysis method used in this study is the spiral data analysis technique. This study found that in general the governance of the implementation of policy change and the response of street-level bureaucracy actors related to the UU TPKS in DIY experienced success in the resilient success category. Keywords: Social Policy; Gender Studies; Policy Change; Policy Implementation

Indigeneous Public Administration: A Review and Deconstruction of the Idea, Concept, and Theory of Government and Governance Suripto, Suripto; Keban, Torontuan Yeremias; Pamungkas, Sri Harjanto Adi
Jurnal Borneo Administrator Vol. 17 No. 3 (2021): December 2021
Publisher : Pusjar SKPP Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24258/jba.v17i3.932

Indigenous Public Administration (IPA) has attracted researchers' attention and awareness of the importance of developing contextual theory and practice of public administration, especially in developing countries such as Indonesia. IPA emerges in many developing countries since the concept, theory and practice of Western Public Administration (WPA) have failed to respond to local issues, and therefore WPA practice is considered irrelevant. Basically, IPA is a constructed concept to fill a vacant space that unoccupied by Western Public Administration (WPA). This descriptive qualitative study aims to explain and criticize the theory and practice of IPA and WPA. The data were gathered from books, journals, institution reports, regulations and other relevant writings of organizations, professionals, and academicians. The technique of data analysis was based on a data analysis spiral. It reveals that IPA applies to countries such as Indonesia and China. In both countries, the practice of IPA helps to overcome public issues concerning social, economic, and political. It is expected that the findings of this study will pave the way for developing both concept and theory of IPA and responding to more complex society and government's demands and needs.

Analisis Tata Kelola Kebijakan Sosial Penanganan Pandemi COVID-19 di Indonesia Berdasarkan Perspektif Adaptive Governance Pamungkas, Sri Harjanto Adi; Daffaakbar, Muhammad Alvarizi; Nurrizky, Arya Malik
Journal of Social Development Studies Vol 3 No 2 (2022)
Publisher : Department of Social Development and Welfare, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jsds.5226

Abstrak Pandemi COVID-19 merupakan tantangan besar yang dihadapi seluruh negara di dunia sejak tahun 2020. Kebijakan sosial menjadi instrumen kebijakan paling penting pada masa pandemi. Pandemi COVID-19 memiliki karakteristik dinamis, eksponensial, serta dipenuhi kompleksitas dan ketidakpastian. Hal ini membuat implementasi kebijakan sosial perlu dilakukan dengan dasar tata kelola adaptif (adaptive governance). Studi ini melakukan analisis komparatif terhadap implementasi kebijakan sosial di Indonesia dan Brazil pada periode pandemi. Analisis dilakukan berdasarkan 7 indikator tata kelola adaptif yang dioperasikan dalam flexible arrangements dan barriers to flexible arrangements. Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa di Indonesia, proses kebijakan, konten kebijakan, dan struktur organisasi bersifat fleksibel. Namun, terdapat konflik kepentingan, ketidakjelasan distribusi kewenangan, ketidakjelasan distribusi biaya & manfaat, dan distrust. Sementara di Brazil, konten kebijakan fleksibel namun proses kebijakan dan struktur organisasi tidak fleksibel. Selain itu, terdapat konflik kepentingan dan distrust, namun tidak terdapat ketidakjelasan distribusi kewenangan maupun distribusi biaya & manfaat. Kata Kunci: Pandemi, COVID-19, Adaptive Governance, Kebijakan Sosial. Abstract The COVID-19 pandemic is a major challenge faced by countries worldwide since 2020. Social policy, therefore, becomes an important policy instrument. Characteristically, the pandemic is dynamic, exponential, and filled with complexity and uncertainty. This makes adaptive governance crucial to the implementation of social policies. This study compares the implementation of social policies in Indonesia and Brazil during the pandemic. The analysis is based on 7 indicators of adaptive governance, operationalized in flexible arrangements and barriers to flexible arrangements. The findings shows that in Indonesia, the policy process, policy content, and organizational structure are flexible. However, there are conflicts of interest, unclear distribution of authority, unclear distribution of costs & benefits, and distrust. In Brazil, the policy content is flexible, while the policy process and organizational structure are not. Conflict of interest and distrust are present, while the distribution of authority and distribution of costs & benefits are clear. Keywords: Pandemic, COVID-19, Adaptive Governance, Social Policy.

Perubahan Kebijakan Sosial dan Respon Aktor: Studi Kasus Tata Kelola Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Yogyakarta Pamungkas, Sri Harjanto Adi; Cahyowidiarso, Yosef Bambang; Saputri, Citra Widya; Husna, Hibah Huwaidatul; Basri, Khasan
Journal of Social Development Studies Vol 6 No 1 (2025)
Publisher : Department of Social Development and Welfare, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jsds.20901

Abstrak Disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi babak baru kebijakan pemberantasan kekerasan seksual. Studi terkait UU TPKS didominasi oleh 4 topik utama yaitu mengenai substansi UU TPKS, telaah hukum atas UU TPKS, proses politik pengesahan UU TPKS dan implementasi UU TPKS. Sementara itu, studi yang menganalisis UU TPKS dari sudut pandang perubahan kebijakan masih minim dilakukan. Spesifiknya adalah studi mengenai tata kelola perubahan kebijakan dan respon aktor street level bureaucracy (unit terdepan dalam implementasi kebijakan) atas perubahan kebijakan. Padahal, studi dari sudut pandang perubahan kebijakan penting dilakukan untuk memahami dinamika proses menuju perubahan serta dinamika implementasi atas perubahan kebijakan. Hal ini dapat memperkaya diskursus akademik mengenai perubahan kebijakan sosial serta menyumbangkan kontribusi praktis berupa analisis kebijakan untuk implementasi perubahan yang lebih efektif. Studi ini berupaya mengisi research gap tersebut dengan meneliti tata kelola perubahan kebijakan pada UU TPKS di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian didesain sebagai studi kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan Kepolisian Daerah (Polda DIY). Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan didukung dengan pengumpulan data sekunder yang relevan. Analisis data dilakukan dengan metode data analysis spiral. Studi ini menemukan bahwa secara umum tata kelola implementasi perubahan kebijakan dan respon aktor street level bureaucracy terkait UU TPKS di DIY mengalami keberhasilan dalam kategori resilient success. Kata kunci: Kebijakan Sosial; Studi Gender; Perubahan Kebijakan; Implementasi Kebijakan Abstract The enactment of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS) is a new chapter in the governance of policies to eradicate sexual violence. Several studies have been conducted related to the UU TPKS and are dominated by 4 main topics: studies on the substance of the TPKS Law; legal reviews of the TPKS Law; the political process behind UU TPKS and the implementation of UU TPKS. Meanwhile, there is still few studies that try to analyze the TPKS Law from the perspective of policy change. Specifically, studies on the governance of policy change and the response of street-level bureaucracy (frontliner unit in policy implementation) actors to policy change. Studies from the perspective of policy change are important to understand the dynamics of the process towards change and the dynamics of the implementation of policy change. This can enrich academic discourse on social policy change and contribute practically in providing policy analysis for more effective implementation of change. This study attempts to fill this research gap by examining the governance of policy change in the UU TPKS in the Special Region of Yogyakarta (DIY). The research was designed as a case study at the Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning Service (DP3AP2KB) and the Regional Police (Polda DIY). The data collection method is carried out through interviews and supported by relevant secondary data. Data analysis method used in this study is the spiral data analysis technique. This study found that in general the governance of the implementation of policy change and the response of street-level bureaucracy actors related to the UU TPKS in DIY experienced success in the resilient success category. Keywords: Social Policy; Gender Studies; Policy Change; Policy Implementation

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search