Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Buletin PSP

KETERLIBATAN TENGKULAK PADA AKTIVITAS TERKAIT HASIL TANGKAPAN DI PELABUHAN PERIKANAN (The Involvement of Tengkulak in the Related Activities of the Catch in Fishing Port) Anwar Bey Pane; Ernani Lubis; Retno Muninggar
Buletin PSP Vol. 20 No. 3 (2012): Buletin PSP
Publisher : Institut Pertanian Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hubungan keterlibatan tengkulak pada aktivitas terkait hasil tangkapan di pelabuhan perikanan/pangkalan pendaratan ikan (PP/PPI) telah lama berlangsung dan terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Aktivitas terkait hasil tangkapan di PP/PPI, memiliki salah satu pelaku utama langsung, yaitu nelayan. Di satu sisi, nelayan yang terikat dengan tengkulak hampir mustahil melepaskan diri dari ikatan tersebut, di sisi lain untuk banyak hal yang berhubungan dengan uang, nelayan juga membutuhkan tengkulak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) bentuk-bentuk keterlibatan tengkulak pada aktivitas-aktivitas terkaithasil tangkapan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (PPNP), dan, 2) penyebabpenyebab keterlibatan tengkulak pada aktivitas-aktivitas tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kasus, yang meneliti secara khusus aspek hubungan tengkulak dan aktivitas terkaithasil tangkapan di pelabuhan perikanan. Penelitian melibatkan responden yang berhubungan dengan aktivitas terkait hasil tangkapan tersebut, yaitu: tengkulak, nelayan pemilik,  dan pedagang ikan. Penentuan jumlah responden dilakukan secara purposive. Hasil penelitianmenyatakan bahwa saat ini, keterlibatan tengkulak pada aktivitas terkait hasil tangkapan, selain terhadap nelayan juga terhadap pedagang ikan di pelabuhan perikanan. Terdapat 3 bentuk keterlibatan tengkulak di pelabuhan perikanan: 1) sebagai pemberi pinjaman uang; 2) sebagai pemilik unit penangkapan; 3) sebagai pedagang ikan. Penyebab mendasar keterlibatan tersebut adalah terkait dengan ketersediaan uang pada tengkulak untuk aktivitas nelayan dan pedagang ikan yang dapat dipakai kapan saja, dan adanya kebutuhan nelayan dan pedagangikan. Terdapat penyebab-penyebab tambahan lainnya yang mendukung keterlibatan tengkulak terhadap aktivitas terkait hasil tangkapan di di PPNP. Kata kunci: nelayan, Palabuhanratu, pedagang ikan, pelabuhan perikanan, tengkulak
PEMASARAN HASIL TANGKAPAN DAN KEBIJAKAN PUMP DI PPN PALABUHANRATU Retno Muninggar; Ernani Lubis; Anwar Bey Pane
Buletin PSP Vol. 21 No. 1 (2013): Buletin PSP
Publisher : Institut Pertanian Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan pemasaran ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (PPNP) terjadi pada saluran pemasaran yang melibatkan pemilik modal yang berperan sebagai bakul atau pedagang besar. Nelayan berharap dominasi bakul/tengkulak bisa dikurangi salah satunya melalui kebijakan pemberian modal nelayan agar ketergantungan pada bakul bisa terputus dan tidak ada lagi kecurangan dalam sistem lelang di PPNP. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji permasalahan pemasaran yang ada di PPNP dan menganalisis efektifitas dari kebijakan Pemberdayaan Usaha Mina Perdesaan (PUMP). Hasil penelitian menunjukkan margin pemasaran yang dinikmati bakul sangat besar yaitu Rp  9000/kg untuk Tuna dan Rp 7000/kg untuk Cakalang. Fisherman share pemasaran ikan Tuna adalah 51,5% sedangkan Ikan Cakalang hanya 40%. Pelaksanaan kebijakan PUMP di PPNP menunjukkan bahwa masih banyak tengkulak yang mengkoordinir nelayan untuk menjadi kelompok usaha agar mendapat bantuan dimana tengkulak menjadi ketuanya. Hasil analisis kebijakan menunjukkan bahwa Program PUMP akan bisa berjalan dengan baik jika memperhatikan beberapa faktor: pertama, dilakukan melalui pendekatan kultural untuk menciptakan community relationship dan kesejahteraan nelayan, kedua: Bantuan Langsung Masyarakat harus rutin diaudit agar tidak ada penyalahgunaan dana dan modal benar-benar bisa sampai ke nelayan. ketiga : evaluasi dan keberlanjutan program harus dilakukan meski ada perubahan kepemimpinan, keempat : harus diikuti oleh mekanisme pengawasan dan penegakan hukum.Kata kunci: Pemasaran Ikan, Palabuhanratu, Kebijakan, Pemberdayaan Usaha Mina Perdesaan