Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal al-Afkar, Journal For Islamic Studies Journal of Innovation Research and Knowledge
Suhardiman Syamsu
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ANALISIS PERBANDINGAN ETIKA PEMERINTAHAN DI NEGARA-NEGARA DENGAN TINGKAT KORUPSI RENDAH: PEMBELAJARAN UNTUK INDONESIA Anni Mujahida Kamal; Juanda Nawawi; Suhardiman Syamsu
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 9: Februari 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v4i9.9667

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perbedaan dalam etika pemerintahan antara negara-negara yang memiliki tingkat korupsi rendah dan Indonesia, serta untuk menemukan praktik-praktik unggulan yang dapat diadopsi oleh Indonesia dalam rangka memperbaiki etika pemerintahan dan menekan angka korupsi. Perbedaan antara etika pemerintahan di negara-negara dengan korupsi rendah dan kondisi di Indonesia, serta berbagai hambatan yang dihadapi Indonesia dalam mengimplementasikan etika pemerintahan yang baik. Penelitian ini juga menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan pemerintahan.Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif melalui kajian literatur untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang etika pemerintahan di negara-negara dengan korupsi rendah. Sumber yang digunakan meliputi artikel, buku, dan dokumen kebijakan. Proses mencakup pemilihan literatur berdasarkan kriteria tertentu dan evaluasi kualitas sumber. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema utama, serta membandingkan praktik etika pemerintahan dan pengaruh budaya, sosial, dan politik terhadap pencegahan korupsi. Hasil kajian diharapkan memberikan wawasan bagi Indonesia dalam meningkatkan etika pemerintahan dan mengurangi korupsi.Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa negara-negara dengan tingkat korupsi rendah secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip etika pemerintahan, termasuk keterlibatan aktif masyarakat dan sistem pengawasan yang efisien. Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan dalam penerapan etika pemerintahan, seperti minimnya transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini merekomendasikan serangkaian langkah strategis untuk memperbaiki etika pemerintahan di Indonesia, mencakup penguatan regulasi serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya etika dalam konteks pemerintahan.
Political and Public Policy Challenges in Addressing the National Debt Burden and New Tax Policies in Indonesia 2025 Taufikurrahman; Nurlinah, Nurlinah; Suhardiman Syamsu
al-Afkar, Journal For Islamic Studies Vol. 9 No. 1 (2026)
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/afkarjournal.v9i1.2806

Abstract

2025 will be a crucial phase for Indonesia in maintaining fiscal sustainability amidst the increasing need for development financing and new tax policies, particularly the adjustment of the Value Added Tax (VAT) rate to 12% and the planned implementation of a carbon tax. This situation occurs when the government debt ratio is approaching 40% of GDP, thus creating political challenges as well as demands for effective public policy. This study aims to analyze the political dynamics accompanying the implementation of the new tax policy and public policy strategies in managing the national debt burden sustainably. The research method used is qualitative with a descriptive-analytical approach through literature studies, analysis of official documents (the 2025 State Budget, Financial Notes, tax regulations), and interviews with key informants. The results show that the success of fiscal consolidation in 2025 depends on three main factors: (1) the design of a selective VAT policy that takes into account aspects of social justice and purchasing power protection, (2) credible debt management through fiscal rule discipline and fiscal risk transparency, and (3) political legitimacy built through public communication and social compensation. The conclusion of this study confirms that the new tax policy can only be effective if supported by political stability, central-regional coordination, and an inclusive communication strategy. These findings are expected to provide academic and practical input in formulating Indonesia's fiscal policy in the consolidation era.
Co-Authors Anni Mujahida Kamal Juanda Nawawi, Juanda Nurlinah Nurlinah, Nurlinah Taufikurrahman