Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi
Wahid, A.M. Yunus
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Ius Constituendum Regulates the Cadre-Based Recruitment of Candidates for Members of the House of Representatives Through Political Parties Mukhlis, Muhammad Mutawalli; Ruslan, Achmad; Wahid, A.M. Yunus; Ilyas, Anshori; Wahab, Harlida Abdul
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. 7 Issue 1 (2024) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/volksgeist.v7i1.10830

Abstract

This study seeks to examine the challenges associated with cadre-based recruitment of the House of Representative candidates by political parties and to propose ideal frameworks for such recruitment. The current processes of political party recruitment are not comprehensive and encounter philosophical, sociological, and juridical issues. Philosophically, recruitment practices and orientations differ widely among parties, with some adopting populist methods and others being controlled by party elites. Sociologically, a feudalistic political culture ties parties to certain figures, promoting a pragmatic approach aimed at winning elections rather than ensuring candidate quality. Juridically, while Law Number 2 of 2011 mandates democratic cadre recruitment, Law Number 7 of 2017 on General Elections lacks clear requirements for nominating cadres, resulting in inconsistencies between the laws. This research employs a normative legal methodology, incorporating conceptual, statutory, and comparative approaches. The study involves analyzing regulatory documents, books, journals, and other relevant scholarly works to explore how legal provisions are implemented in society. The findings indicate that problems in cadre-based recruitment arise from ambiguous principles and orientations in regulations. Future arrangements should prioritize party ideology and orientation, drawing on practices from Malaysia and the United States. It is crucial to establish statutory principles for political party cadre and recruitment, focusing on character, utility, ideology, vote balance, democracy, transparency, justice, and equality.
Politik Hukum Pemberantasan Kerusakan Hutan dalam Menangani Kebakaran Hutan S, Suarni.; Wahid, A.M. Yunus; Ilyas, Anshori
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 8 No 2 (2021): December
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v8i2.18509

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana politik hukum pemberantasan kerusakan hutan dapat menangani kebakaran hutan, tujuan penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer dan sekunder diolah dan dianalisis menggunakan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kebakaran hutan mulai pelaksanaan peraturan sampai pada penegakan hukumnya belum maksimal yang dipengaruhi oleh penanganan kebakaran yang lambang, kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, lemahnya penegakan hukum, dan lebih mengutamakan upaya represif dalam mengendalikan kebakaran hutan. Adapun upaya kebijakan hukum pemerintah dalam menanagani kebakaran hutan yaitu upaya pencegahan membuat peta rawan kebakaran dan memudahkan akses ke daerah yang rawan kebakaran, upaya pemadaman, upaya pasca kebakaran meliputi evaluasi, identifikiasi, rehabilitasi dan penegakan hukum, termuatnya larangan dan pengenaan sanksi dalam peraturan perundang-undangan, instruksi presiden dalam melibatkan semua lembaga negara, Pendekatan UU Tipikor dan pelibatan KPK dalam menangani kebakaran hutan, penggunakaan strict liability, pemberian insentif bagi perusahaan atau masyarakat yang tidak melakukan pembakaran hutan, dan perbankan hijau berupa sanski kepada pembakar hutan dengan tidak memberikan atau mengurangi kredit perusahaan.
Co-Authors Achmad Ruslan, Achmad Ilyas, Anshori Mukhlis, Muhammad Mutawalli S, Suarni. Wahab, Harlida Abdul