Garuda - Garba Rujukan Digital

Ius Constituendum Regulates the Cadre-Based Recruitment of Candidates for Members of the House of Representatives Through Political Parties Mukhlis, Muhammad Mutawalli; Ruslan, Achmad; Wahid, A.M. Yunus; Ilyas, Anshori; Wahab, Harlida Abdul
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. 7 Issue 1 (2024) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/volksgeist.v7i1.10830

This study seeks to examine the challenges associated with cadre-based recruitment of the House of Representative candidates by political parties and to propose ideal frameworks for such recruitment. The current processes of political party recruitment are not comprehensive and encounter philosophical, sociological, and juridical issues. Philosophically, recruitment practices and orientations differ widely among parties, with some adopting populist methods and others being controlled by party elites. Sociologically, a feudalistic political culture ties parties to certain figures, promoting a pragmatic approach aimed at winning elections rather than ensuring candidate quality. Juridically, while Law Number 2 of 2011 mandates democratic cadre recruitment, Law Number 7 of 2017 on General Elections lacks clear requirements for nominating cadres, resulting in inconsistencies between the laws. This research employs a normative legal methodology, incorporating conceptual, statutory, and comparative approaches. The study involves analyzing regulatory documents, books, journals, and other relevant scholarly works to explore how legal provisions are implemented in society. The findings indicate that problems in cadre-based recruitment arise from ambiguous principles and orientations in regulations. Future arrangements should prioritize party ideology and orientation, drawing on practices from Malaysia and the United States. It is crucial to establish statutory principles for political party cadre and recruitment, focusing on character, utility, ideology, vote balance, democracy, transparency, justice, and equality.

Pengaturan Kewenangan Pengawasan Alokasi Dana Desa Secara Terpadu Cahyanti, Sri Arinda Eka; Bahri, Syamsul; Ilyas, Anshori
Lasinrang Law Journal VOLUME 1 NOMOR 1, JUNI 2022
Publisher : Institut Cokroaminoto Pinrang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) oleh lintas kementerian secara terpadu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute) dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap Alokasi Dana Desa oleh Kementerian Dalam Negeri melalui pegawasan terhadap perencanaan pengelolaan keuangan desa terkait penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa. Sedangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan pengawasan melalui pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan desa. Pelaksanaan pengawasan Alokasi Dana Desa dilakukan melalui Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaporan Pemanfaatan Dana Desa. Pelaporan Pengelolaan Keuangan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa hingga sampai pada Menteri Dalam Negeri di tingkat pusat. Sedangkan, Pelaporan Pemanfaatan Dana Desa dilakukan melalui pelaporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri yang disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan Sistem Informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.

Rise and Fall of Democracy in Regional Government: From Assignment to Election Hakim, Muhammad Zulfan; Moenta, Andi Pangerang; Jamal, Fazil; Ilmar, Aminuddin; Ilyas, Anshori; Irwansyah, Irwansyah
Yuridika Vol. 39 No. 3 (2024): Volume 39 No 3 September 2024
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ydk.v39i3.59821

Indonesia has been trying to develop democracy since the early independence. Assignment of the head of the region conducted from 1945 to 1999. After the big reformation in 1999, which started in 2004, Indonesia started a new chapter with the direct election model for regional heads. This research tries to find the philosophy of Indonesia’s choice to select its regional leader according to the law provided. The research is normative research with a conceptual and comparative approach. The results show that the election of regional leaders in Indonesia has not always been in line with the sovereignty of the people and the concept of democracy. Political choice has had a very significant impact. However, as it turns out into practice, as an emerging country in South East Asia, even though an assignment and not by the general election, leaders or regional heads are also considered as democratic as long as it is still on the path of openness, fair game and also according to people’s approval, including if it comes from the regional representative’s choice of candidates.

Validity Decision Letter Against Dismissal of State Civil Apparatus In Indonesia Herman, Riyad Atmaja; Razak, Abdul; Ilyas, Anshori
International Journal of Sustainable Law Vol. 1 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Kristen Cipta Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71131/p3ts7v75

This article examines the implications of the Joint Decree on Disrespectful Dismissal of the State Civil Apparatus, focusing on the dismissal of individuals who have completed their criminal sentences based on court decisions with permanent legal force (inkracht van gewijsde). Employing a Normative-Empirical research approach, the study was conducted in Palopo City, South Sulawesi Province, specifically at the Office of the Personnel and Human Resources Development Agency.The research identifies two key issues. Firstly, the Joint Decision Letter (Number 182/659/SJ, Number 15/2018, Number 153/Kep/2018) lacks specificity regarding sanctions against civil servants convicted of criminal offenses. This oversight poses a risk of maladministration actions, as it fails to address the potential consequences for non-compliance with the decree. Secondly, the article contends that the central government should not solely focus on dismissing civil servants convicted of corruption but also hold Personnel Supervisory Officials accountable for failing to enforce dismissals. This accountability serves as a crucial deterrent, discouraging selective application of sanctions and abuse of authority. The study underscores the importance of effective supervision and advocates for disciplinary training to instigate positive behavioral changes among employees, fostering a culture of adherence to legal mandates

SINERGITAS PENGATURAN PERIZINAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM UNTUK MEWUJUDKAN KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Ilyas, Anshori; Arisaputra, Muhammad Ilham; Arifin, Ariani; Bakar, Dian Utami Mas
Bina Hukum Lingkungan Vol. 4 No. 2 (2020): Bina Hukum Lingkungan, Volume 4, Nomor 2, April 2020
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pengaturan di bidang pengelolaan sumber daya alam di Indonesia saat ini sudah sangat banyak dan cukup komprehensif. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut juga sudah menguraikan mengenai izin yang dapat dilakukan dalam hal pengelolaan sumber daya alam di berbagai bidang sektoral. Instrumen izin dalam pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu bentuk konkrit dari Hak Menguasai Negara atas sumber daya alam. Izin merupakan instrumen pengelolaan sumber daya alam sekaligus sebagai mekanisme kontrol pemerintah melalui persyaratan izin yang ditentukannya. Penerbitan izin pengelolaan sumber daya alam wajib untuk memperhatikan ketentuan dalam UU PPLH dan bahkan Izin Lingkungan menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan izin pengelolaan sumber daya alam.

Politik Hukum Pemberantasan Kerusakan Hutan dalam Menangani Kebakaran Hutan S, Suarni.; Wahid, A.M. Yunus; Ilyas, Anshori
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 8 No 2 (2021): December
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v8i2.18509

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana politik hukum pemberantasan kerusakan hutan dapat menangani kebakaran hutan, tujuan penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer dan sekunder diolah dan dianalisis menggunakan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kebakaran hutan mulai pelaksanaan peraturan sampai pada penegakan hukumnya belum maksimal yang dipengaruhi oleh penanganan kebakaran yang lambang, kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, lemahnya penegakan hukum, dan lebih mengutamakan upaya represif dalam mengendalikan kebakaran hutan. Adapun upaya kebijakan hukum pemerintah dalam menanagani kebakaran hutan yaitu upaya pencegahan membuat peta rawan kebakaran dan memudahkan akses ke daerah yang rawan kebakaran, upaya pemadaman, upaya pasca kebakaran meliputi evaluasi, identifikiasi, rehabilitasi dan penegakan hukum, termuatnya larangan dan pengenaan sanksi dalam peraturan perundang-undangan, instruksi presiden dalam melibatkan semua lembaga negara, Pendekatan UU Tipikor dan pelibatan KPK dalam menangani kebakaran hutan, penggunakaan strict liability, pemberian insentif bagi perusahaan atau masyarakat yang tidak melakukan pembakaran hutan, dan perbankan hijau berupa sanski kepada pembakar hutan dengan tidak memberikan atau mengurangi kredit perusahaan.

SINERGITAS PENGATURAN PERIZINAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM UNTUK MEWUJUDKAN KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Ilyas, Anshori; Arisaputra, Muhammad Ilham; Arifin, Ariani; Bakar, Dian Utami Mas
Bina Hukum Lingkungan Vol. 4 No. 2 (2020): Bina Hukum Lingkungan, Volume 4, Nomor 2, April 2020
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pengaturan di bidang pengelolaan sumber daya alam di Indonesia saat ini sudah sangat banyak dan cukup komprehensif. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut juga sudah menguraikan mengenai izin yang dapat dilakukan dalam hal pengelolaan sumber daya alam di berbagai bidang sektoral. Instrumen izin dalam pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu bentuk konkrit dari Hak Menguasai Negara atas sumber daya alam. Izin merupakan instrumen pengelolaan sumber daya alam sekaligus sebagai mekanisme kontrol pemerintah melalui persyaratan izin yang ditentukannya. Penerbitan izin pengelolaan sumber daya alam wajib untuk memperhatikan ketentuan dalam UU PPLH dan bahkan Izin Lingkungan menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan izin pengelolaan sumber daya alam.

FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH YANG BERINTEGRITAS UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT Arsyi Jailolo, Muhammad; Ilmar, Aminuddin; Ilyas, Anshori
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.486

This study aims to examine the effectiveness of the supervisory function of the Makassar City DPRD on the performance of the Makassar City Government itself as an ideal variable aspect of regional government administration. This research was conducted at the Makassar City DPRD and Makassar City Government. The time of this research is for two months (February to March 2023). This study uses an empirical-qualitative method and uses primary data collected by giving questions in the form of interviews to respondent representatives from DPRD and Makassar City Government. Furthermore, the method of data analysis was systematically inventoried and then the content material was analyzed using an analytical conceptual approach with qualitative analysis. The results of this study indicate that the substance of the DPRD's oversight function in Makassar City runs with the process of budgeting, legislation, and supervising the enforcement of local regulations. the implementation mechanism is by monitoring evaluation and absorption of community aspirations. The obstacle is that not all DPRD recommendations are implemented by the Makassar City Government. The problem lies in the firmness of human resources in the Makassar City DPRD

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search