Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian) International Journal of Social Sciences and Humanities
Mardijono, HR Adianto
Unknown Affiliation
Arts Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Konflik Bersenjata Yang Dilakukan Oleh Kelompok Alqaedah Di Suriah Putria, Karina Ayu; Talitha, Bianda Dea; Mardijono, HR Adianto
JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian) Vol 5 No 2: Januari 2020
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Orang orang yang terlibat di dalam konflik bersenjata khususnya dalam peristiwa konflikxbersenjata diSuriah merupakanxrevolusi rakyat yang adalah lanjutan dari revolusi ArabxSpring yang pertama kaliterjadixdi Tunisia, Berlanjut ke Mesir, Libya, Yaman, dan Suriah. Musim semi di Suriah dimulai pada 15Maret 2011 Serangan tanpa henti pemerintah telah menyebabkan kehancuran rumah sipil dan sejumlah klinik medisdan rumah sakit di beberapa kota di seluruh Deraa. Konflik ini terjadi antara negara dan masyarakat yangmenelan banyak korban, para korban akan mendapatkan perlindungan hukum yang telah diatur didalampasal 13 konvensi jenewa 1949 salah satunya meliputi kombatan, penduduk sipil yang menjadi korbanterjadinya kekerasan terhadap mereka. Penulisan ini menjelaskan bahwa pentingnya perlindugan hukumditegakkan dalam menjamin kehidupan manusia baikxyangxterlibatxdalam konflik maupun yang tidakterlibat. Penulisan inixdilakukanxdengan tujuan untukxmengetahuixapakah perlindunganbagixparaxpihakxyangxmenjadixkorbanxdalamxkonflikxbersenjataxmenurutxkonvensi-konvensiinternasional yang ada ,Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dsimpulkan: 1.Perlindungan korban perang baik itu warga sipil, kombatan, anak yang diberikan perlindungan khusus,relawan maupun rohaniawanx telah dengan jelasx diatur dalam Konvensi Jenewa 1949, ProtokolxtambahanI dan II, danxdalamxbeberapaxketentuan-ketentuan yang bersifat internasional lainnya.Dalamxkondisixapapunxwargaxsipilxharusxmenerimaxperlindunganxhukumdanxtidakxdiperbolehkanxuntukxmemperlakukanxwargaxsipil dengan perlakuan yang tidakxmanusiawixdanxdisiksaxdalamxbentukapapun yang terjadi 2. Pelanggaran dan tindak kejahatan perang akan diadili sesuai dengan ketentuanketentuan hukum yang berlaku yaitu hukum humaniter internasional. Pelanggaran terhadap hukumhumaniter internasional bersifat tanggung jawab pidana.Terdapat dua mekanisme penegakan hukum,masing-masing melalui mekanisme xhukum internasional danx mekanisme hukum nasionalx.
Penolakan Pendirian Pura Di Bekasi Oleh Masyarakat Muslim Kevin, P. Aditya; Sumendap, Jennifer; Mardijono, HR Adianto
JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian) Vol 6 No 1: Januari 2021
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Negara menjamin kemerdekaan bagi setiap penduduk untuk memeluk agama dan menjalankannibadahnya. Meski demikian, persoalan yang muncul dalam kehidupan antar umat beragama selalu saja ada.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya konflik pembangunan rumah ibadah diDesa Sukahurip dan dampak yang diakibatkan oleh konflik serta apa saja usaha penyelesaian yang telahdilakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengambil beberapasumber dari media. Penelitian ini melihat bahwa manusia selalu mempunyai berbagai kebutuhan sehinggakonflik sering terjadi diantara masyarakat dan konflik juga terjadi karena adanya perbedaan pendapat dantujuan antara kelompok kepentingan dan kelompok semu, inilah yang terjadi pada masyarakat desaSukahurip.inlah yang terjadi pada masyarakat dusun sukahurip, dimana konflik sosial dalam pembangunanrumah ibadah belum terselesaikan sepenuhnya karena masih adanya perbedaan pendapat, kepentinganserta penolakan-penolakan dari masyarakat dusun sukahurip. inlah yang terjadi pada masyarakat dusunseranggeh pabrik, dimana konflik sosial dalam pembangunan rumah ibadah belum terselesaikansepenuhnya karena masih adanya perbedaan pendapat, kepentingan serta penolakan-penolakan darimasyarakat dusun seranggeh pabrik
Legal Protection for Consumers Who Are Injured Due to Mechanic Negligence in Repairing Motorcycles Anhar, Romy Ashadin; Mardijono, HR Adianto
International Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 2 No. 1 (2024): International Journal of Social Sciences and Humanities
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/ijssh.v2i1.1290

Abstract

Sometimes accidents are not always due to the negligence of the motorbike driver, but are caused by the unfitness of the vehicle which is caused by the motorbike mechanic being negligent in providing motorbike repair services to motorbike users. Even though accidents often occur due to unsuitable motorbike spare parts, until now there has been no protection for consumers who are injured because mechanics are negligent in providing their services. Therefore, consumer protection is needed for mechanical services that are negligent in providing their services, resulting in harm to the consumer. In this research, the author uses method,a normative juridical with the approach of statutory regulatory approach and a conceptual approach. The purpose research is to find out how legal protection is for consumers,who are injured due to mechanic negligence in repairing motorbikes. As for the results of this research, a vehicle being repaired in a motorbike repair shop experienced an accident due to mechanical negligence, the business actor can be considered as the business actor who is responsible for the accident, following the principle of liability based on fault which is used in general consumer protection law.
Co-Authors Anhar, Romy Ashadin Kevin, P. Aditya Putria, Karina Ayu Sumendap, Jennifer Talitha, Bianda Dea