Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr Wasathiyyah: Jurnal Pemikiran Fikih dan Ushul Fikih Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam
Rahwan
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PENGARUH IKHTILAF AL-MATHALI’ TERHADAP PENENTUAN AWAL BULAN DALAM PERSPEKTIF MAZAHIB AL-ARBA’AH Rahwan; Moh. Hafid
Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam Vol. 2 No. 2 (2021): Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah dan Keluarga Islam
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (779.211 KB) | DOI: 10.35316/alhukmi.v2i2.1781

Abstract

Almost every time before Ramadan, Shawwal and Dhulhijjah Muslims are always busy with the issue of determining the beginning of the month, Indonesia is no exception. Has the new moon been seen or not?, will tomorrow turn into a month or not? and so forth. So we often encounter it in an area, different from other regions in determining the beginning and end of the month (hijri).There are two ways for Muslims to determine the beginning and end of Ramadan, namely: rukyat and reckoning. Rukyat is a method of determining the beginning of the month by watching the new moon rise into the sky at sunset towards the beginning of the month. While reckoning is a method to determine the beginning of the month by perfecting the previous month (to 30 days) when seeing the new moon is no longer possible.In the rukyatul hilal, it seems that the hilal cannot cover the entire existing hemisphere. This means that at the first sighting of the new moon, some parts of the earth can see the new moon and some cannot. This of course raises problems for regions that cannot see the hilal for the first time, is it also related to legal provisions and consequences (from regions that have seen the hilal appear)? or each region has its own provisions and laws without following other regions? In this study, the author will describe the problem (mazahib al-arba'ah perspective) by researching the type of library (library research) through data from books, books, journals, articles and so on.Scholars have different opinions regarding the application of matlak to other regions that do not witness the issuance of the new moon: a). According to the majority of scholars (Hanafi, Maliki & Hambali), the area that has seen the new moon can cover all existing places, so that the entire area also experiences a change at the beginning of the month. b). According to (the majority) Syafi'iyah, for areas that have seen the new moon experience the beginning of the month, while other areas (as far as four farsakh and above) have not, so that the area managed to see the new moon separately.
Internalisasi Nilai Pancasila sebagai Upaya Harmonisasi Beragama di Indonesia Firmansyah, Mohammad; Rahwan; Kurniawan, Redite; Salik, Mohamad
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr Vol 13 No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr
Publisher : Lembaga Kajian dan Pemberdayaan Mahasiswa UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/jimrf.v13i2.11412

Abstract

Numerous acts of terrorism in Indonesia highlight the insufficient understanding and appreciation of moderation values. To combat terrorism and radicalism, a multifaceted approach is essential. This study examines the effectiveness of a deradicalization program that integrates Pancasila education and promotes moderate values through religious moderation education. The research posits that moderate Islamic education can prevent students from adopting radical behaviors and thoughts. Consequently, the graduates of Islamic educational institutions are better equipped to embrace religious diversity and respect differing beliefs. This qualitative study employs contextual and textual analysis of relevant articles to explore this topic. The findings reveal that the internalization of Pancasila values involves a three-step process: transformation, transaction, and internalization. These steps are crucial for harmonizing religious understanding and promoting tolerance. This study underscores the importance of embedding Pancasila values in educational curricula to foster a more moderate and inclusive society
Jual Beli All You Can Eat Perspektif Fikih Empat Mazhab Muhammad Ilham Nurul Huda; Faqih, Abdullah; Rahwan
Wasathiyyah Vol 5 No 1 (2023): Wasathiyyah: Jurnal Pemikiran Fikih dan Ushul Fikih
Publisher : Wasathiyyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58470/wasathiyyah.v5i1.24

Abstract

All you can eat adalah akad jual beli makanan dengan bayar satu harga untuk dapat menikmati semua makanan yang dihidangkan ala buffet/prasmanan ber-gantung kemampuan seseorang menerima suplai makanan atau waktu yang ditentukan habis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksana-an jual beli makanan dengan sistem all you can eat dan mengetahui bagaimana pandangan empat mazhab mengenai jual beli sistem all you can eat di bebe-rapa restoran Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Sosial Hukum Islam, dengan menggunakan metode ini diharap dapat mendeskripsikan analisis secara utuh sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dalam penelitian mengenai perekonomian, khususnya dalam jual beli yang ter-jadi pada masyarakat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Setelah terkumpul, kemudian data dianalisis dengan menggunakan metode komparatif. Penelitian ini dida-sarkan atas pemikiran bahwa jual beli makanan dengan sistem all you can eat mengandung unsur gharar, karena barang yang dijual tidak diketahui ukuran, kuantitas, maupun takarannya. Jual beli dengan sistem ini mengukur kemam-puan seseorang menerima suplai makanan tanpa menakar makanan yang akan dijual. Restoran yang menggunakan sistem AYCE biasanya memiliki beberapa larangan yang apabila dilanggar akan berdampak adanya sanksi. Sebenarnya kasus semacam ini sudah pernah terjadi di masa Rasulullah Saw., terkait pen-jualan makan dengan tanpa ditakar atau ditimbang, yang disebut dengan juzaf atau subrah. Ulama empat mazhab sepakat akan kebolehan jual beli ini dengan mensyaratkan beberapa persyaratan yang berbeda antara empat mazhab. Jual beli all you can eat sudah memenuhi persyaratan tersebut. Selain itu juga da-lam penjualan makanan dengan sistem ini pihak restoran menyediakan fasi-litas alat memasak bagi konsumen. Barang tersebut merupakan barang yang dipinjam oleh konsumen, sehingga dalam penjualan dengan sistem AYCE terdapat dua akad yakni pinjaman dan jual beli juzaf. Sedangkan mengenai larangan dalam penjualan ini, menurut Hanafiyyah larangan tersebut termasuk syarat batil sehingga larangan tersebut tidak berlaku, sementara Malikiyyah, Syafi’iyyah dan Hanabilah mengategorikannya sebagai syarat sahih sehingga transaksinya sah dan syarat tersebut berlaku konsekuen. Dari sini dapat disim-pulkan bahwa terjadi khilaf di antara empat mazhab tentang hukum pelaksa-naan jual beli dengan sistem AYCE: Menurut Hanafiyyah sah tanpa keberla-kuan syarat, sedangkan menurut Malikiyyah, Syafi’iyyah, dan Hanabilah hukumnya sah dan syarat tersebut berlaku konsekuen.
Peran Tahqῑq al-Manᾱth Dalam Bahtsul Masail PBNU Tentang Vaksin AstraZeneca Moh Sholeh; Fairuzzaj Muhammad; Rahwan
Wasathiyyah Vol 5 No 2 (2023): Wasathiyyah: Jurnal Pemikiran Fikih dan Ushul Fikih
Publisher : Wasathiyyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58470/wasathiyyah.v5i2.40

Abstract

This paper will explain the realization of Tahqi>q al-Mana>t} as a science and scientific approach in LBM PBNU regarding the halalness of AstraZeneca vaccine products. Bahtsul Masail’s decision regarding vaccine products from South Korea is holy and halal, considered progress. Because before that, there was already a fatwa on the prohibition of the vaccine. This is inseparable from the process of understanding the nature of vaccines so that they can apply halal (permissible) law to the AstraZeneca vaccine. In this study, we used a type of library research with a fiqh-usul fiqh approach, most of the techniques adopted from a qualitative-descriptive method. Namely describing data from primary and secondary sources then analyzing and describing the results of the research. From this discussion we conclude that Tahqi>q al-Mana>t}  has a signi-ficant role in the bahtsul masail held by LBM PBNU regarding the halalness of the AstraZeneca vaccine, especially at the stage of understanding the essen-ce (tas}awwur) of the AstraZeneca vaccine by referring to the opinions of the experts.   Dalam tulisan ini akan dijelaskan realisasi Tahqi>q al-Mana>t} sebagai pendekat-an ilmu dan sains dalam LBM PBNU terkait kehalalan produk vaksin Astra-Zeneca. Keputusan  bahtsul masail yang menghalalkan produk vaksin asal Korea Selatan, terbilang progres. Karena sebelum itu, sudah ada fatwa keha-raman vaksin tersebut. Hal ini tidak terlepas dari proses dalam memahami hakikat vaksin sehingga bisa menerapkan hukum halal (boleh) terhadap vaksin AstraZeneca. Dalam penelitian ini, kami menggunakan jenis penelitian kepus-takaan (library research) dengan pendekatan fikih usul-fikih yang sebagian be-sar tekniknya mengadopsi dari metode kualitatif-deskriptif, yaitu mendeskrip-sikan data dari sumber primer dan sekunder kemudian melakukan analisa dan mendeskripsikan hasil penelitian. Dari pembahasan tersebut kami menyimpul-kan bahwa Tahqi>q al-Mana>t}  memiliki peran yang signifikan dalam bahtsul masail yang diselenggarakan LBM PBNU tentang kehalalan vaksin AstraZe-neca, terutama pada tahap pemahaman esensi (tas}awwur) vaksin AstraZeneca dengan mengacu pada pendapat para pakarnya.
Telaah Kritis Fatwa MUI Nomor 08 Tahun 2024 dengan Pendekatan Tahqiqul Manath Perspektif Fikih Jallalah Rahwan; Ghufronullah
Wasathiyyah Vol 7 No 02 (2025): Wasathiyyah: Jurnal Pemikiran Fikih dan Ushul Fikih
Publisher : Wasathiyyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58470/wasathiyyah.v7i02.100

Abstract

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memengaruhi pola pemeliharaan hewan ternak, termasuk dalam aspek pakan yang tidak lagi terbatas pada rumput dan dedaunan alami. Salah satu fenomena yang muncul belakangan ini adalah penggunaan pakan hewan ternak yang dicampur dengan darah babi. Fenomena tersebut menimbulkan persoalan fikih terkait status kehalalan hewan ternak yang mengonsumsi pakan semacam itu, terutama mengingat adanya naṣṣ ṣarīḥ yang menegaskan kenajisan dan keharaman babi untuk dikonsumsi. Merespons persoalan tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan Fatwa Nomor 08/Ijtima’ Ulama/VIII/2024 yang menetapkan bahwa hewan ternak yang diberi pakan bercampur unsur babi tidak dapat disertifikasi halal, serta pakan tersebut haram untuk diperjualbelikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis dan memberikan evaluasi terhadap argumentasi hukum yang digunakan dalam fatwa MUI tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan sumber-sumber tertulis berupa al-Qur’an, hadis, pendapat ulama, serta dokumen fatwa yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesimpulan hukum dalam Fatwa MUI Nomor 08 Tahun 2024 belum sepenuhnya didasarkan pada dalil dan argumentasi fikih yang tepat. Empat dasar hukum yang digunakan, yaitu ayat al-Qur’an, hadis, pendapat ulama, serta rujukan pada Fatwa MUI Nomor 52 Tahun 2012, beserta konstruksi argumentasi yang dibangun, belum cukup kuat untuk mengantarkan pada kesimpulan keharaman secara mutlak. Oleh karena itu, MUI seharusnya merinci dan membedakan ketentuan hukum keharaman tersebut secara lebih proporsional dan kontekstual.
Co-Authors Fairuzzaj Muhammad FAQIH, ABDULLAH Ghufronullah Kurniawan, Redite Moh Hafid Moh Sholeh Mohamad Salik Mohammad Firmansyah Muhammad Ilham Nurul Huda