Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW
Fadilla, Intan Nur
Unknown Affiliation
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Tinjauan Siyāsah Dustūriyyah Terhadap Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Fadilla, Intan Nur
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 5 No 1 (2022): Realitas Hukum Islam
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v5i1.7031

Abstract

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atau omnibus law mendapat penolakan keras sejak proses penyusunan hingga pengundangannya, karena minim partisipasi publik. Asas keterbukaan yang mencakup transparansi dan partisipasi publik merupakan syarat formil yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Jo. Undang-Undang No. 15 Tahun 2019. Sama halnya dengan undang-undang dalam Islam yang merupakan pembahasan dari siyāsah dustūriyyah ini juga memiliki beberapa asas yang perlu diperhatikan dalam pembentukannya. Seperti asas persamaan, keadilan,  musyāwarah, kebebasan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian hukum ini bertujuan untuk meninjau penerapan asas keterbukaan dalam pembentukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja perspektif siyāsah dustūriyyah. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa asas keterbukaan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dapat kita ketahui masih belum sesuai dengan fiqih siyāsah, dikarenakan dalam pembahasannya masih cukup tertutup dan tidak melibatkan publik yang hasilnya berakibat besar bagi negara Indonesia yaitu terjadinya penolakan besar dengan demonstrasi dari seluruh elemen masyarakat.Kata Kunci: Siyāsah Dustūriyyah, Asas Keterbukaan, Omnibus Law
Analisis Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020 Ditinjau dari Konsep Ta’zir dalam Fikih Jinayah Fadilla, Intan Nur; Santoso , Arif Dian
Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 7 No. 1 (2021): Juni 2021
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, Sunan Ampel State Islamic University Surabaya, Surabaya, East Java, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/aj.2021.7.1.145-168

Abstract

In fiqh jinayah, criminal sanctions for corruptors are included in the ta'zir punishment adjusted to the decision of ulul 'amri based on several considerations because several jarimah are relevant to the concept of corruption, jarimah ghulul and al-rishwah. The Supreme Court formulates sentencing guidelines for judges. It issues them into Supreme Court regulations (PERMA) Number 1 of 2020 to realize legal certainty, justice, and proportional benefits in imposing crimes against perpetrators of criminal acts of corruption. This paper aims to identify and analyze the application of ta’zir in the sentencing guidelines issued by the Supreme Court from the perspective of fiqh jinayah by prioritizing the benefit of the people. The research method used in this study uses normative legal research, and it can be concluded: 1. Criminal sanctions commonly applied by the jarimah ta’zir are imprisonment and a fine formulated in PERMA Number 1 of 2020. 2. The guidelines for punishment in the Supreme Court regulations are by the concept of ta’zir because criminal sanctions are determined proportionally based on several considerations, namely the criteria for the high and low impact of the act and The profit obtained by the perpetrator determines the size of the criminal sanction imposed by the judge.
Co-Authors Arif Dian Santoso