Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.304
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Borobudur Law Review Journal of Islamic Economics Lariba Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Journal of Law and Justice Journal of Health and Medicine
Arif Dian Santoso
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
Religion Humanities Computer Science & IT Dentistry Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Pengaruh Penerapan Qanun Jinayat Terhadap Angka Kriminalitas di Aceh Dian Santoso, Arif; Firdaus, Muhammad Irkham; Naifah, Nurjihan
Borobudur Law Review Vol 2 No 1 (2020): Vol 2 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.4787

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan Qanun jinayat dalam meminimalisir angka kriminalitas di Aceh. Metode yang digunakan dalam penulisan ini ialah yuridis Nomrmatif dengan pendekatan undang-undang (statute Approach) dengan bahan hukum primer yaitu Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat didukung dengan data rekapitulasi jinayat yang terjadi pada periode 2018-2020. Seiring berjalannya waktu qanun ini menunjukkan pengaruh keefektivitasan hukum ini terhadap angka kriminalitas yang terjadi di daerah Aceh khususnya. Sehingga hukum ini telah mengarah kepada hal yang positif. Dari uraian diatas terlihat bahwa usaha pemerintah Aceh dalam penerapan qanun tersebut membuahkan hasil dan menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Maka dari itu dalam artikel ini penulis ingin membahas lebih dalam mengenai pengaruh penerapan qanun jinayat terhadap angka kriminalitas khususnya di daerah Aceh.
PRAKTIK EUTHANASIA TERHADAP PASIEN COVID-19 PADA MASA PANDEMI DITINJAU DARI FIQIH JINAYAH Arif Dian Santoso; Astri Fitriani
Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law Vol 3, No 2 (2020): Hukum Islam
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v3i2.5383

Abstract

Masa pandemi COVID-19 masih menjadi momok umat dunia. Wabah yang sampai saat ini belum ditemukan penawarnya membuat masyarakat resah.. Praktik euthanasia kemungkinan menjadi opsi penanganan Covid oleh tenaga medis spanyol,dikarenakan angka kematian di episentrum virus corona Eropa yang jauh lebih besar melampaui angka kematian resmi Covid-19 di negara asalnya Cina. Euthanasia memang sudah ada dari abad pertengahan, namun keberadaannya masih tetap eksis sampai saat ini. Praktik yang di asumsikan yunani ternyata tidak sesuai dengan negara pertiwi, dimana negara ini memprioritaskan keagamaan dalam segala aspek kehidupan. Darisinilah muncul permasalahan dengan anggapan euthanasia termasuk aktifitas pembunuhan baik sengaja maupun direncana, serta menyalahi aturan kehidupan yang Allah tetapkan. Maka hadirlah hukum pidana Islam sebagai sarana penentuan kehakiman agar hukum yang ditetapkan membawa keadilan dan kedamaian. Penetapan hukum pidana Islam sering dianggap mengerikan, padahal jika kita melihat lebih dalam, apa yang dikandungnya memiliki interpretasi kehidupan yang sempurna, dimana Allah telah mengatur dengan sebaik-baiknya aturan. Didasari dari perdebatan tersebut, peneliti mengupas lebih dalam praktikeuthanasia pada wabah covid 19 dari segi hukum pidana Islam, penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni pengumpulan data dengan studi pustaka yang bersumber dari buku primer, serta beberapa literatur. Sedangkan untuk analisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu data yang didapatkan dari sumber literatur kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Dalam prespektif hukum pidana Islam, praktik euthanasia aktif tidak memiliki ruang untuk diterima. Karena perbuatan ini telah menyalahi aturan kehidupan yang Allah ciptakan. Seseorang yang melakukan praktik ini, baik keluarga, pasien sendiri yang meminta ataupun inisiatif dari sang dokter, semuanya memiliki beban hukuman dari Sang Maha Pencipta.  Kata kunci : COVID-19, Euthanasia, Hukum Pidana Islam
Tinjauan Fiqh Jinayat dan Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas dalam Tindak Kejahatan Zulfikri Sidik; Arif Dian Santoso Dian Santoso; Diah Widhi Annisa
Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law Vol 3, No 2 (2020): Hukum Islam
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v3i2.5386

Abstract

 Penegakan hukum di Indonesia adalah berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menindak lanjuti perkara hukum, Indonesia berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, maka sudah seharusnya penindakan hukum harus berdasarkan hukum pidana Islam juga. Tidak semua tindakan pidana dapat dihukum, salah satu bentuk tindakan mendapatkan penghapusan pidana ialah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka membela diri. Pada pasal 49 ayat 1 dan 2 KUHP telah disebutkan bahwa seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana untuk menyelamatkan dirinya, diri orang lain, hartanya ataupun harta orang lain tidak akan dipidana. Pada pasal tersebut belum dijelaskan batasan membela diri yang dibebaskan dari hukuman pidana seperti apa dan bagaimana. Pembelaan adalah sebuah upaya menyelamatkan diri dari sendiri, diri orang lain, harta sendiri maupun harta orang lain dari sebuah serangan yang menimbulkan kerugian. Pada hukum Islam penjelasan tentang daf’u As-sail atau pembelaan terpaksa terdapat pada ayat 194 di surah Al-Baqarah yang artinya dapat diambil makna bahwa orang yang menerima serangan dapat diserang balik namun seimbang dengan serangan yang didapatkan. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif deskriptif dengan cara menelaah data-data dari buku, jurnal dan tulisan-tulisan. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif yang mana membandingkan antara hukum pidana dan fiqh jinayat dalam masalah yang diangkat oleh penulis. Dari penelitian ini penulis mengambil beberapa point penting. Bahawasanya ada sebuah keselarasan antara hukum pidana dan fiqh jinayat dalam memandang pembelaan terpaksa.Kata kunci : Pembelaan diri, Hukum pidana, Fiqh Jinayat
The Application of Al-Wakalah bil Ujrah Contract on Unit Link Insurance According to DSN-MUI Fatwa No. 52 2006: A Case Study of PRUlink Syariah Generasi Baru Fadhila Sukur Indra; Sahira Sajjadia Luthia; Andini Rachmawati; Arif Dian Santoso; Devid Frastiawan Amir Sup
Journal of Islamic Economics Lariba Vol. 8 No. 1 (2022)
Publisher : Department of Islamic Economics, Islamic University of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/jielariba.vol8.iss1.art15

Abstract

Insurance makes the fund prepared accurately when problems or disasters occur without predictions. Also, in sharia insurance, there is al-wakalah bil ujrah which is used to give authority to manage the premium collected funds so that they can be useful and develop. This study aims to determine how the application of the al-wakalah bil ujrah contract on PRULink Syariah Generasi Baru at PT Prudential Indonesia. Then, to find out the level of validity according to the Fatwa DSN-MUI No: 52/DSN-MUI/III/2006 concerning al-Wakalah bil Ujrah Contract on Sharia Insurance and Reinsurance. This study uses a qualitative method in field research and a descriptive analysis approach. Data collection was carried out through field observations, interviews with related sources, and documentation which was analyzed using the measurement tool to DSN-MUI Fatwa No: 52/DSN-MUI/III/2006. The results shows that Prudential Syariah Yogyakarta Branch sufficiently met the criteria set by the DSN-MUI Fatwa No: 52/DSN-MUI/III/2006 concerning al-wakalah bil ujrah Contract on Sharia Insurance and Reinsurance. All provisions are written and explained at the beginning of the contract, although not all mechanisms are included in the company standard, such as the accuracy of the allocation of investment funds that distributed to the stock market, the criteria for insurance participants who do not meet the requirements surplus sharing and the lack of transparency in the management of tabarru' funds.
Analisis Yuridis Hak Pasien Terhadap Akses dan Kerahasiaan Rekam Medis Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Santoso, Arif Dian; Wulandari, Indonesia; indonesia, Indonesia; Wicaksana, Febrian Arif; Ramadhan , Mahendra Utama Cahya
Equality : Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 2 No 1 (2025): Tantangan dan Dinamika Penegakan Hukum di Indonesia dalam Berbagai Bidang Strateg
Publisher : Yayasan Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Sisi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69836/equality-jlj.v2i1.245

Abstract

Studi ini mengkaji hukum positif dan hukum Islam tentang hak pasien terhadap akses dan kerahasiaan rekam medis. Kesehatan adalah komponen penting dari kehidupan manusia yang memerlukan perhatian khusus, baik dari segi pelayanan kesehatan maupun perlindungan hak-hak pasien. Hak terhadap akses dan kerahasiaan rekam medis adalah salah satu hak penting yang dimiliki oleh pasien. Rekaman medis mencakup semua riwayat medis pasien, termasuk diagnosis, pengobatan, dan kondisi kesehatannya. Karena subjek penelitian ini sangat unik, jenis metode yang digunakan adalah analisis deskriptif yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif dan berfokus pada bahan hukum utama, yaitu teori, konsep, asas, dan peraturan hukum yang relevan. Dikenal sebagai pendekatan kepustakaan, yang mencakup pengumpulan data pustaka, peraturan perundang-undangan, dan studi buku Menurut hukum Islam, kerahasiaan yang kuat diperlukan untuk hak pasien untuk mengakses rekam medis mereka. Meskipun pasien memiliki hak untuk mengetahui apa yang tertulis dalam rekam medis mereka, dokter dan tenaga medis harus memastikan bahwa informasi tersebut tidak akan digunakan secara tidak etis atau melanggar privasi pasien. Di antara nilai-nilai kemanusiaan yang universal adalah hak pasien untuk mengakses rekam medis mereka dan perlindungan kerahasiaan mereka. Baik hukum Islam maupun hukum positif sama-sama menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak pasien untuk mengetahui informasi medisnya dengan kewajiban tenaga medis untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pasien, menjaga kehormatan mereka, dan membangun kepercayaan antara pasien dan tenaga kesehatan
NECROPHILIA IN PERSPECTIVES OF INDONESIAN POSITIVE LAW AND ISLAMIC LAW : NECROPHILIA imron, Virgin Muthia; Wicaksana , Febrian Arif; Santoso, Arif Dian
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 6 No 2 (2023): Ilmu Syariah Dan Ilmu Hukum
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v6i2.10487

Abstract

Abstract Necrophilia is one of the sexual crimes committed against corpses. In Indonesia, no law regulates the prohibition of Necrophilia. Meanwhile, Islam has specific and detailed laws governing Necrophilia, and most Indonesian people are Muslim so that it can be used as an illustration in the formation of positive law in Indonesia. Strengthen the judge's view of necrophilia perpetrators by implementing rechtvinding through various methods. From this background, in this study, there are two problem formulations. First, how is the necrophilia law in positive Indonesian law? Second, how is the law of Necrophilia in Indonesia from the perspective of Islamic law? This research aims to enforce the law, to reduce necrophilia crimes, and to create the deterrent effect. The research method used is normative juridical. The author uses literature research, statutory approaches, and comparisons between Islamic and positive Indonesian law. Followed by the documentation of study data collection techniques and qualitative data analysis techniques, followed by a deductive mindset. So that a theoretical basis can be formed, that, Necrophilia is reviewed in positive Indonesian law and Islamic law, and analysis of Necrophilia in positive Indonesian law and Islamic law. This study concluded that regarding positive Indonesian law, there are no rules that specifically regulate Necrophilia, as for some regulations that can be imposed in the form of criminal law in accordance with previous crimes such as murder, immorality, and others that can be imposed by judges. As for according to Islamic law, it can be imposed ta'zir or had.
UPAYA PENANAMAN NILAI-NILAI ISLAM UNTUK GENERASI USIA DINI PADA LEMBAGA TAMAN PENDIDIKAN AL-QURAN (TPA) DI KECAMATAN SIMAN PONOROGO Al Manaanu, Yusuf; Ashari, Riza; Lahuri, Setiawan bin; Septrianto, Wahyu; Santoso, Arif Dian; Sasongko, Yogi Banar; Wibowo, Hendri Setiyo
BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 7 No. 1 (2025): BUDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : LPPM ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/budimas.v7i1.16403

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan pendampingan di Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) di Kecamatan Siman Ponorogo yang bertujuan menanamkan nilai-nilai Islam kepada anak usia dini. Program ini mencakup pelatihan guru, penerapan metode pembelajaran interaktif, dan kegiatan praktis yang mengajarkan ibadah sehari-hari. Kurikulum disusun untuk mencakup nilai-nilai Islam, dan kelas tematik serta media pembelajaran interaktif digunakan untuk meningkatkan minat anak-anak. Evaluasi berkala dan sosialisasi dengan orang tua turut dilakukan untuk memastikan efektivitas program. Hasilnya, terdapat peningkatan pemahaman agama, kualitas pengajaran, dan partisipasi orang tua, serta terbentuknya karakter anak-anak yang lebih baik. Rekomendasi meliputi pengembangan program berkelanjutan, peningkatan kerjasama dengan pihak terkait, dan penyediaan sarana serta prasarana yang memadai
Analisis Syar’iyyah Ijtihad Umar Bin Khattab terhadap Hadd Sariqah Hisan, Khairatun; Santoso , Arif Dian
Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 6 No. 2 (2020): Desember 2020
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, Sunan Ampel State Islamic University Surabaya, Surabaya, East Java, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/aj.2020.6.2.397-319

Abstract

Umar bin Khattab acknowledged as a reformer in Islamic Criminal Law. He considered as a source of authority for liberal Muslim thinkers over his thoughts. His ideal of ijtihad differ from what being understood in the Qur'an and Sunnah which raises the pros and cons among the companions. Even liberal thinkers consider Caliph Umar bin Khattab has a hermeneutic consciousness and an actual rationalist figure. One example of his ijtihad is declining the implementation of hadd punishment of cutting off hands for thieves under certain circumstances. The research aims to re-examine of Umar bin Khattab ijtihad, especially on hadd of sariqah. This research is a qualitative literature review, where data come from the Quran, Hadith, and references which further analyzes by descriptive-analytical methods. The result of the study showed that inapplicability of sariqah punishment due to the emergencies, namely famine. Also, there was doubt in the crime that caused Umar to abhor the punishment. Based on these reasons, then Umar's ijtihad is allowed according to the Shari'ah and not a form of Shari'ah deconstruction.
Analisis Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020 Ditinjau dari Konsep Ta’zir dalam Fikih Jinayah Fadilla, Intan Nur; Santoso , Arif Dian
Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 7 No. 1 (2021): Juni 2021
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, Sunan Ampel State Islamic University Surabaya, Surabaya, East Java, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/aj.2021.7.1.145-168

Abstract

In fiqh jinayah, criminal sanctions for corruptors are included in the ta'zir punishment adjusted to the decision of ulul 'amri based on several considerations because several jarimah are relevant to the concept of corruption, jarimah ghulul and al-rishwah. The Supreme Court formulates sentencing guidelines for judges. It issues them into Supreme Court regulations (PERMA) Number 1 of 2020 to realize legal certainty, justice, and proportional benefits in imposing crimes against perpetrators of criminal acts of corruption. This paper aims to identify and analyze the application of ta’zir in the sentencing guidelines issued by the Supreme Court from the perspective of fiqh jinayah by prioritizing the benefit of the people. The research method used in this study uses normative legal research, and it can be concluded: 1. Criminal sanctions commonly applied by the jarimah ta’zir are imprisonment and a fine formulated in PERMA Number 1 of 2020. 2. The guidelines for punishment in the Supreme Court regulations are by the concept of ta’zir because criminal sanctions are determined proportionally based on several considerations, namely the criteria for the high and low impact of the act and The profit obtained by the perpetrator determines the size of the criminal sanction imposed by the judge.
Perlindungan Hukum Bagi Korban Kelalaian Tindakan Medis: Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby tanggal 28 Januari 2021 Santoso, Arif Dian; Rohmah Fani, Atifah; Fadhilatunnisa, Hilda; Ramadhan , Mahendra Utama Cahya
Medical : Jurnal Kesehatan dan Kedokteran Vol 1 No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : Yayasan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sisi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69836/medical-jkk.v1i2.257

Abstract

Cases of medical negligence represent a critical issue in healthcare law, often causing significant harm to patients as victims. Such negligence not only leads to physical and psychological damages but also raises concerns about the adequacy of legal protections afforded to victims. This study aims to analyze the legal protections for victims of medical negligence by examining the decision of the Surabaya District Court, Case Number 840/Pid.B/2020/PN Sby, dated January 28, 2021. Employing a normative juridical method with a case-based approach, the research integrates document analysis and a review of relevant legal literature. The findings reveal that the court considered elements of negligence, legal consequences, and the fulfillment of victims' rights in its judgment. However, challenges persist in implementing comprehensive legal protections, particularly concerning compensation and victim rehabilitation. This article recommends strengthening regulations and healthcare policies to better safeguard victims’ rights while enhancing medical professionals’ understanding of legal obligations to prevent similar negligence in the future.
Co-Authors Al Manaanu, Yusuf Ashari, Riza Astri Fitriani Devid Frastiawan Amir Sup Diah Widhi Annisa Fadhila Sukur Indra Fadhilatunnisa, Hilda Fadilla, Intan Nur Febrian Arif Wicaksana Hisan, Khairatun imron, Virgin Muthia Indonesia, Indonesia Kamaluddin, Imam Kamaluddin Masyitoh, Putri Muhammad Irkham Firdaus Naifah, Nurjihan Rachmawati, Andini Ramadhan , Mahendra Utama Cahya Rohmah Fani, Atifah Sahira Sajjadia Luthia Sasongko, Yogi Banar Septrianto, Wahyu Wibowo, Hendri Setiyo Wulandari, Indonesia Zulfikri Sidik