Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.042
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat Borobudur Law Review Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Journal of Islamic Economics Lariba Jurnal Ekonomika Manajemen Dan Bisnis Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Journal of Law and Justice Journal of Health and Medicine
Arif Dian Santoso
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
Religion Humanities Computer Science & IT Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Pengaruh Penerapan Qanun Jinayat Terhadap Angka Kriminalitas di Aceh Dian Santoso, Arif; Firdaus, Muhammad Irkham; Naifah, Nurjihan
Borobudur Law Review Vol 2 No 1 (2020): Vol 2 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.4787

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan Qanun jinayat dalam meminimalisir angka kriminalitas di Aceh. Metode yang digunakan dalam penulisan ini ialah yuridis Nomrmatif dengan pendekatan undang-undang (statute Approach) dengan bahan hukum primer yaitu Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat didukung dengan data rekapitulasi jinayat yang terjadi pada periode 2018-2020. Seiring berjalannya waktu qanun ini menunjukkan pengaruh keefektivitasan hukum ini terhadap angka kriminalitas yang terjadi di daerah Aceh khususnya. Sehingga hukum ini telah mengarah kepada hal yang positif. Dari uraian diatas terlihat bahwa usaha pemerintah Aceh dalam penerapan qanun tersebut membuahkan hasil dan menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Maka dari itu dalam artikel ini penulis ingin membahas lebih dalam mengenai pengaruh penerapan qanun jinayat terhadap angka kriminalitas khususnya di daerah Aceh.
The Application of Al-Wakalah bil Ujrah Contract on Unit Link Insurance According to DSN-MUI Fatwa No. 52 2006: A Case Study of PRUlink Syariah Generasi Baru Fadhila Sukur Indra; Sahira Sajjadia Luthia; Andini Rachmawati; Arif Dian Santoso; Devid Frastiawan Amir Sup
Journal of Islamic Economics Lariba Vol. 8 No. 1 (2022)
Publisher : Department of Islamic Economics, Islamic University of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/jielariba.vol8.iss1.art15

Abstract

Insurance makes the fund prepared accurately when problems or disasters occur without predictions. Also, in sharia insurance, there is al-wakalah bil ujrah which is used to give authority to manage the premium collected funds so that they can be useful and develop. This study aims to determine how the application of the al-wakalah bil ujrah contract on PRULink Syariah Generasi Baru at PT Prudential Indonesia. Then, to find out the level of validity according to the Fatwa DSN-MUI No: 52/DSN-MUI/III/2006 concerning al-Wakalah bil Ujrah Contract on Sharia Insurance and Reinsurance. This study uses a qualitative method in field research and a descriptive analysis approach. Data collection was carried out through field observations, interviews with related sources, and documentation which was analyzed using the measurement tool to DSN-MUI Fatwa No: 52/DSN-MUI/III/2006. The results shows that Prudential Syariah Yogyakarta Branch sufficiently met the criteria set by the DSN-MUI Fatwa No: 52/DSN-MUI/III/2006 concerning al-wakalah bil ujrah Contract on Sharia Insurance and Reinsurance. All provisions are written and explained at the beginning of the contract, although not all mechanisms are included in the company standard, such as the accuracy of the allocation of investment funds that distributed to the stock market, the criteria for insurance participants who do not meet the requirements surplus sharing and the lack of transparency in the management of tabarru' funds.
Analisis Yuridis Hak Pasien Terhadap Akses dan Kerahasiaan Rekam Medis Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Santoso, Arif Dian; Wulandari, Indonesia; indonesia, Indonesia; Wicaksana, Febrian Arif; Ramadhan , Mahendra Utama Cahya
Equality : Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 2 No 1 (2025): Tantangan dan Dinamika Penegakan Hukum di Indonesia dalam Berbagai Bidang Strateg
Publisher : Yayasan Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Sisi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69836/equality-jlj.v2i1.245

Abstract

Studi ini mengkaji hukum positif dan hukum Islam tentang hak pasien terhadap akses dan kerahasiaan rekam medis. Kesehatan adalah komponen penting dari kehidupan manusia yang memerlukan perhatian khusus, baik dari segi pelayanan kesehatan maupun perlindungan hak-hak pasien. Hak terhadap akses dan kerahasiaan rekam medis adalah salah satu hak penting yang dimiliki oleh pasien. Rekaman medis mencakup semua riwayat medis pasien, termasuk diagnosis, pengobatan, dan kondisi kesehatannya. Karena subjek penelitian ini sangat unik, jenis metode yang digunakan adalah analisis deskriptif yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif dan berfokus pada bahan hukum utama, yaitu teori, konsep, asas, dan peraturan hukum yang relevan. Dikenal sebagai pendekatan kepustakaan, yang mencakup pengumpulan data pustaka, peraturan perundang-undangan, dan studi buku Menurut hukum Islam, kerahasiaan yang kuat diperlukan untuk hak pasien untuk mengakses rekam medis mereka. Meskipun pasien memiliki hak untuk mengetahui apa yang tertulis dalam rekam medis mereka, dokter dan tenaga medis harus memastikan bahwa informasi tersebut tidak akan digunakan secara tidak etis atau melanggar privasi pasien. Di antara nilai-nilai kemanusiaan yang universal adalah hak pasien untuk mengakses rekam medis mereka dan perlindungan kerahasiaan mereka. Baik hukum Islam maupun hukum positif sama-sama menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak pasien untuk mengetahui informasi medisnya dengan kewajiban tenaga medis untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pasien, menjaga kehormatan mereka, dan membangun kepercayaan antara pasien dan tenaga kesehatan
UPAYA PENANAMAN NILAI-NILAI ISLAM UNTUK GENERASI USIA DINI PADA LEMBAGA TAMAN PENDIDIKAN AL-QURAN (TPA) DI KECAMATAN SIMAN PONOROGO Al Manaanu, Yusuf; Ashari, Riza; Lahuri, Setiawan bin; Septrianto, Wahyu; Santoso, Arif Dian; Sasongko, Yogi Banar; Wibowo, Hendri Setiyo
BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 7 No. 1 (2025): BUDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : LPPM ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/budimas.v7i1.16403

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan pendampingan di Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) di Kecamatan Siman Ponorogo yang bertujuan menanamkan nilai-nilai Islam kepada anak usia dini. Program ini mencakup pelatihan guru, penerapan metode pembelajaran interaktif, dan kegiatan praktis yang mengajarkan ibadah sehari-hari. Kurikulum disusun untuk mencakup nilai-nilai Islam, dan kelas tematik serta media pembelajaran interaktif digunakan untuk meningkatkan minat anak-anak. Evaluasi berkala dan sosialisasi dengan orang tua turut dilakukan untuk memastikan efektivitas program. Hasilnya, terdapat peningkatan pemahaman agama, kualitas pengajaran, dan partisipasi orang tua, serta terbentuknya karakter anak-anak yang lebih baik. Rekomendasi meliputi pengembangan program berkelanjutan, peningkatan kerjasama dengan pihak terkait, dan penyediaan sarana serta prasarana yang memadai
Analisis Syar’iyyah Ijtihad Umar Bin Khattab terhadap Hadd Sariqah Hisan, Khairatun; Santoso , Arif Dian
Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 6 No. 2 (2020): Desember 2020
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, Sunan Ampel State Islamic University Surabaya, Surabaya, East Java, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/aj.2020.6.2.397-319

Abstract

Umar bin Khattab acknowledged as a reformer in Islamic Criminal Law. He considered as a source of authority for liberal Muslim thinkers over his thoughts. His ideal of ijtihad differ from what being understood in the Qur'an and Sunnah which raises the pros and cons among the companions. Even liberal thinkers consider Caliph Umar bin Khattab has a hermeneutic consciousness and an actual rationalist figure. One example of his ijtihad is declining the implementation of hadd punishment of cutting off hands for thieves under certain circumstances. The research aims to re-examine of Umar bin Khattab ijtihad, especially on hadd of sariqah. This research is a qualitative literature review, where data come from the Quran, Hadith, and references which further analyzes by descriptive-analytical methods. The result of the study showed that inapplicability of sariqah punishment due to the emergencies, namely famine. Also, there was doubt in the crime that caused Umar to abhor the punishment. Based on these reasons, then Umar's ijtihad is allowed according to the Shari'ah and not a form of Shari'ah deconstruction.
Analisis Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020 Ditinjau dari Konsep Ta’zir dalam Fikih Jinayah Fadilla, Intan Nur; Santoso , Arif Dian
Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 7 No. 1 (2021): Juni 2021
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, Sunan Ampel State Islamic University Surabaya, Surabaya, East Java, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/aj.2021.7.1.145-168

Abstract

In fiqh jinayah, criminal sanctions for corruptors are included in the ta'zir punishment adjusted to the decision of ulul 'amri based on several considerations because several jarimah are relevant to the concept of corruption, jarimah ghulul and al-rishwah. The Supreme Court formulates sentencing guidelines for judges. It issues them into Supreme Court regulations (PERMA) Number 1 of 2020 to realize legal certainty, justice, and proportional benefits in imposing crimes against perpetrators of criminal acts of corruption. This paper aims to identify and analyze the application of ta’zir in the sentencing guidelines issued by the Supreme Court from the perspective of fiqh jinayah by prioritizing the benefit of the people. The research method used in this study uses normative legal research, and it can be concluded: 1. Criminal sanctions commonly applied by the jarimah ta’zir are imprisonment and a fine formulated in PERMA Number 1 of 2020. 2. The guidelines for punishment in the Supreme Court regulations are by the concept of ta’zir because criminal sanctions are determined proportionally based on several considerations, namely the criteria for the high and low impact of the act and The profit obtained by the perpetrator determines the size of the criminal sanction imposed by the judge.
Perlindungan Hukum Bagi Korban Kelalaian Tindakan Medis: Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby tanggal 28 Januari 2021 Santoso, Arif Dian; Rohmah Fani, Atifah; Fadhilatunnisa, Hilda; Ramadhan , Mahendra Utama Cahya
Medical : Jurnal Kesehatan dan Kedokteran Vol 1 No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : Yayasan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sisi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69836/medical-jkk.v1i2.257

Abstract

Cases of medical negligence represent a critical issue in healthcare law, often causing significant harm to patients as victims. Such negligence not only leads to physical and psychological damages but also raises concerns about the adequacy of legal protections afforded to victims. This study aims to analyze the legal protections for victims of medical negligence by examining the decision of the Surabaya District Court, Case Number 840/Pid.B/2020/PN Sby, dated January 28, 2021. Employing a normative juridical method with a case-based approach, the research integrates document analysis and a review of relevant legal literature. The findings reveal that the court considered elements of negligence, legal consequences, and the fulfillment of victims' rights in its judgment. However, challenges persist in implementing comprehensive legal protections, particularly concerning compensation and victim rehabilitation. This article recommends strengthening regulations and healthcare policies to better safeguard victims’ rights while enhancing medical professionals’ understanding of legal obligations to prevent similar negligence in the future.
Analisis Peran Green Sukuk dalam Mendorong Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan yang Ramah Lingkungan di Indonesia Cahyani, Meitria; Saputro, M.Bagus; Amirullah, Muhammad Azrul; Rachmawati, Andini; Manaanu, Yusuf Al; Santoso, Arif Dian
Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEMB) Vol. 5 No. 1 (2026): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47233/jemb.v5i1.4428

Abstract

Realizing massive and equitable infrastructure development requires significant funding, while public demand for Sharia-compliant financial products is also increasing. This issue has prompted the government and relevant institutions to create Sharia-compliant financial instruments that can inject significant funding into these projects. One such Sharia-compliant financial instrument is Green Sukuk. Green Sukuk is an innovative, environmentally friendly form of financing. This study aims to analyze the influence of Green Sukuk on the massiveness of national infrastructure development through a literature review approach. This article takes a descriptive approach and utilizes content analysis as its research methodology. This method was chosen based on the need to adhere to existing theoretical foundations as a guide, ensuring that the focus of the writing aligns with the reality on the ground. The results show a significant relationship between Green Sukuk issuance and the level of massiveness of national infrastructure development. This study demonstrates the influence of Green Sukuk as a significant source of financing for the massiveness of infrastructure development in Indonesia.
Criminal Counterfeiting Deed Authentic Shaped Diplomas By A Notary; Fiqh Legal Perspective Jinaya, Indonesia Imam Kamaluddin Kamaluddin; Putri Masyitoh; Arif Dian Santoso
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 11 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v4i11.788

Abstract

Counterfeiting of diplomas in Indonesia is back lively. Case This is present in some areas and within various shapes. He quoted from Tirto. Id, 873 certificates were produced. A campus-only private sector in Tangerang graduated 145 students. That is, 728 diplomas were issued. Who knows who is entitled to them? Notary Public is officially authorized general For make deed Authentic and owned authority other as meant in Constitution Article 1 number 30 of 2004 concerning Position Notary (UUJN) as has changed become Constitution number 2 of 2014 concerning Position Notary. In matter This determination criminal forgery deed Notary Public Already walking 21 years more in Indonesia. Happen Counterfeiting deed by Notary refer to the Judgment East Jakarta District Court Number 290/ Pid.B /2020/PN Jkt. Tim. Defendant Name Taufik kindly valid and convincing guilty do action criminal Counterfeiting Deed Authentic form criminal prison for 1 ( one ) year and 6 ( six ) months. Notary Public do deviation law Notary Public can sentence punishment or penalty form penalty civil, administrative/ code ethics Position Notary Public berdarkan Constitution position Notary ( UUJN) Article 15 paragraph. Islam recognizes degrees of forgery, The same thing as a liar. That is behavior. The lie is a finger. Finger action fear of crime influences society. Reference beginning istinbath law Ulama's considerations on criminal forgery are Al-Qur'an, Hadith maslahat al-Mursalah, Ulil Amri. This writing will answer Fiqh Law's responses to Jinayah to penalty prison forgery deed notary
Rekonstruksi Hidung Bagi Korban Cedera Menurut Pandangan Maqasid Syariah Dan Regulasi Medis Andini Rachmawati; Ahmad Fawwaz; Arif Dian Santoso
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.591

Abstract

Operasi rekonstruksi hidung merupakan tindakan bedah yang dilakukan untuk memulihkan bentuk dan fungsi hidung yang mengalami kerusakan akibat kecelakaan, trauma, maupun penyakit tertentu. Dari sisi medis, prosedur ini penting untuk mengembalikan fungsi pernapasan, memperbaiki penampilan wajah, sekaligus menunjang kesejahteraan psikologis pasien. Dalam tinjauan hukum Islam, intervensi medis diperbolehkan selama bertujuan menjaga kesehatan dan mencegah kemudaratan, sejalan dengan prinsip Maqāṣid Syarī‘ah yang menekankan perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs) dan akal (ḥifẓ al-‘aql). Penelitian ini bertujuan menelaah status hukum operasi rekonstruksi hidung bagi korban cedera berdasarkan perspektif Maqāṣid Syarī‘ah dan regulasi medis di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan, melalui analisis literatur terkait regulasi medis dan ketentuan hukum Islam mengenai tindakan rekonstruktif. Hasil kajian menunjukkan bahwa operasi rekonstruksi diperbolehkan secara syar‘i apabila terdapat indikasi medis yang jelas dan tidak semata-mata untuk tujuan kosmetik. Di sisi lain, regulasi medis di Indonesia telah mengatur prosedur ini dengan ketat demi menjamin keselamatan pasien sekaligus memastikan kepatuhan pada standar etika kedokteran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa operasi rekonstruksi hidung dapat diterima baik dalam perspektif Islam maupun regulasi medis sepanjang dilakukan untuk kepentingan medis yang sah, sesuai standar keselamatan, serta memperhatikan kemaslahatan pasien. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pemahaman tenaga kesehatan mengenai aspek syar‘i dalam praktik bedah rekonstruktif, serta penguatan regulasi agar prosedur tidak disalahgunakan.
Co-Authors Ahmad Fawwaz Amirullah, Muhammad Azrul Astri Fitriani Devid Frastiawan Amir Sup Diah Widhi Annisa Fadhila Sukur Indra Fadhilatunnisa, Hilda Fadilla, Intan Nur Febrian Arif Wicaksana Hisan, Khairatun Imam Kamaluddin Kamaluddin imron, Virgin Muthia Indonesia, Indonesia Meitria Cahyani Muhammad Irkham Firdaus Naifah, Nurjihan Putri Masyitoh Rachmawati, Andini Ramadhan , Mahendra Utama Cahya Riza Ashari Rohmah Fani, Atifah Sahira Sajjadia Luthia Saputro, M.Bagus Sasongko, Yogi Banar Septrianto, Wahyu Wibowo, Hendri Setiyo Wulandari, Indonesia Yusuf Al Manaanu Zulfikri Sidik