Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Suara Hukum Environmental Pollution Journal AML/CFT Journal The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Jurnal Media Akademik (JMA)
Wartiningsih
Unknown Affiliation
Religion Humanities Chemistry Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Pencemaranlingkungan oleh PT. Pakeirn di Kabupaten Mojokerto Kholid Basyaiban, Muhammad; Wartiningsih
Environmental Pollution Journal Vol. 1 No. 2: July 2021
Publisher : ECOTON: Ecological Observation and Wetlands Conservation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (448.465 KB) | DOI: 10.58954/epj.v1i2.14

Abstract

Penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan harus ditegakkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terutama oleh Kepolisian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Dinas Lingkungan Hidup. Dalam studi ini membahas pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Pakerin di Kabupaten Mojokerto. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) seharusnya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini menggunakan hukum yuridis sosiologis dan pendekatan fakta-fakta dengan melihat kenyataan hukum di dalam masyarakat dan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepolisian dalam menegakkan hukum sudah baik, namun juga perlu dukungan oleh Instansi Pemerintah bidang lingkungan. Dinas lingkungan Hidup dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah memberikan sanksi administratif terhadap PT. Pakerin. Jika tidak dijalankan maka sanksi pidana akan dijatuhkan sesuai dengan Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
The Rights-Based Labor Law: A Comparison of Indonesian and Nepal Policies Rahayu, Devi; Munir , Mishbahul; Wartiningsih; Shokhikhah, Zilda Khilmatus; Thapa, Nar Yan
Jurnal Suara Hukum Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Suara Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jsh.v7n1.p156-183

Abstract

Human Rights (HR) serve as a crucial foundation in labor policies to protect workers' rights. However, both Indonesia and Nepal face significant challenges in their implementation, such as rights violations in the informal and formal sectors in Indonesia, and the risk of exploitation of Nepali migrant workers, exacerbated by the pandemic, weak oversight, and a lack of social protection. This study aims to analyze the differences in the implementation of human rights-based labor laws in Indonesia and Nepal and to identify the factors influencing the success or challenges of their enforcement. The study employs a normative legal method with legislative, comparative, conceptual, and historical approaches to analyze the integration of human rights principles into labor policies in Indonesia and Nepal. It relies on qualitative data from library research, including primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings reveal that the implementation of human rights-based labor laws in Indonesia and Nepal demonstrates a commitment to international principles through the ratification of ILO conventions. However, both countries face distinct challenges within their social, economic, and implementation capacities. Indonesia focuses on protecting minimum wages, social security, and regulating working hours but struggles with gender discrimination and issues in the informal workforce. Meanwhile, Nepal deals with caste discrimination, migrant worker protection, and inadequate social security schemes. Both countries encounter oversight challenges, but factors such as socio-economic context, pro-investment policies, and commitment to international standards influence the success and challenges of implementing human rights-based labor laws in these two nations.
PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM LEGUNDI DALAM MENANGANI KASUS PENELANTARAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Elisa Ma’rifah; Bambang Setiawan; Wartiningsih
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/ssxe8d35

Abstract

Anak merupakan kelompok rentan yang belum mampu melindungi diri sendiri secara penuh, sehingga mereka memerlukan perlindungan hukum yang kuat dari negara. Perlindungan ini esensial untuk menjamin pemenuhan hak-hak fundamental mereka, seperti hak untuk hidup, tumbuh kembang optimal, serta untuk terhindar dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran. Penelantaran, khususnya, dapat menimbulkan dampak psikologis dan fisik yang berkepanjangan pada anak. Penelitian ini berfokus pada menganalisis peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Legundi dalam menangani dan memberikan pendampingan hukum terhadap kasus penelantaran anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan memanfaatkan pendekatan undang-undang (statuta) dan pendekatan kasus (studi kasus) untuk menelaah implementasi dan efektivitas peran LBH Legundi di lapangan. Hasil penelitian ini memberikan uraian komprehensif mengenai pengaturan dan pelaksanaan peran LBH Legundi dalam menyediakan layanan bantuan hukum bagi anak korban penelantaran. Temuan ini tidak hanya menyoroti mekanisme penanganan kasus, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya pendampingan holistik. Secara lebih luas, penelitian ini bertujuan menjadi himbauan penting bagi orang tua yang berada dalam situasi konflik atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) agar menyadari dan memprioritaskan dampak negatif yang ditimbulkan oleh situasi tersebut terhadap kesejahteraan dan masa depan anak.
Does Currency Circulation Offer Early-Warning Signals to Shed Money Laundering Activity? Wartiningsih; Insani, Nur
AML/CFT Journal : The Journal Of Anti Money Laundering And Countering The Financing Of Terrorism Vol 4 No 1 (2025): IN PRESS - Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme: Risiko, Teknologi, dan Regulas
Publisher : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59593/amlcft.2025.v4i1.278

Abstract

This paper investigates whether cash circulation and counterfeit money can be used to predict money laundering activity, proxied by the number of Suspicious Transaction Reports (STRs) filed by reporting institutions. Using a balanced provincial monthly panel dataset covering 34 provinces in Indonesia from January 2022 to December 2024 (1,224 observations), we examine the predictive role of cash inflows, cash outflows, and counterfeit money using panel count models with two-way fixed effects. The results show that contemporaneous and one-month lagged cash variables do not significantly explain STR volumes. However, predictive effects emerge with a delay: at a two-month lag, cash inflows significantly increase the number of STRs, while at a three-month lag both inflows and outflows become robust and economically meaningful predictors. Specifically, a doubling of cash inflows three months earlier is associated with a 41 percent increase in STR counts, and a doubling of cash outflows with a 28 percent increase. By contrast, counterfeit money circulation is consistently insignificant across all specifications and lags. These findings highlight the importance of adopting a medium-term (two- to three-month) monitoring horizon when using cash circulation as an early-warning indicator for money laundering risks. They also suggest that while counterfeit money remains relevant for currency integrity, it does not directly translate into suspicious reporting. The study contributes to the literature by demonstrating the delayed but predictive role of cash movements in shaping money laundering detection.
Co-Authors Bambang Setiawan Devi Rahayu Elisa Ma’rifah Kholid Basyaiban, Muhammad Munir , Mishbahul Nur Insani Shokhikhah, Zilda Khilmatus Thapa, Nar Yan