Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX ET SOCIETATIS Journal of Research and Development on Public Policy
Arini Indika Arifin
Unknown Affiliation
Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM Arifin, Arini Indika
LEX ET SOCIETATIS Vol 3, No 1 (2015): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v3i1.7072

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui  bagaimana pandangan Islam terhadap korupsi dan bagaimana regulasi Tindak Pidana Korupsi menurut Hukum Pidana Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan: 1. Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai maqashidussy syaria’ah. Perspektif konteks ajaran Islam yang lebih luas, praktik korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Korupsi dan segala dampak negatifnya menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan Negara dan masyarakat yang dapat di kategorikan ke dalam perbuatan kerusakan di muka bumi (fasad) yang sangat dikutuk Allah swt. 2. Regulasi Hukum Pidana Islam menempatkan korupsi dalam kategori jarimah takzir, takzir merupakan sanksi hukum yang diberlakukan kepada seseorang pelaku jarimah atau tindak pidana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah swt maupun hak manusia, dan pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak ditentukan secara tegas bentuk sanksinya di dalam nash Al-Quran dan hadist oleh karena tidak ditentukan secara tegas maka takzir menjadi kompetensi hakim atau penguasa setempat. Sanksi hukum takzir dapat berupa hukuman penjara, hukuman denda, masuk dalam daftar orang tercela, hukum pemecatan, bahkan hukuman mati. Kata kunci: Korupsi, Pidana Islam
Implementasi Teori Maqashid sebagai Upaya Penguatan Kompetensi Hakim dalam Mengadili Perkara Ekonomi Syariah Digital Asmuni, Asmuni; Arini Indika Arifin
Journal of Research and Development on Public Policy Vol. 3 No. 4 (2024): Desember : Journal of Research and Development on Public Policy
Publisher : Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (lppsp)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (879.271 KB) | DOI: 10.58684/jarvic.v1i4.29

Abstract

Saat ini kegiatan ekonomi syariah berkembang pesat di Indonesia. Perkembangan itu diikuti juga dengan Kemajuan pesat teknologi digital di seluruh dunia membawa banyak negara, termasuk Indonesia, ke era teknologi terbarukan atau dikenal sebagai era revolusi industri 4.0. Revolusi Industri (Revin) 4.0 berbasis cyber physical system dengan ciri digitalisasi di segala aspek kehidupan manusia, termasuk pada sektor ekonomi. Perkembangan tersebut diikuti juga dengan sengketa ekonomi syariah, perkembangan sengketa ini menjadi kewenangan pengadilan agama, sehingga fungsi pengadilan agama diperkuat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analits. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga didukung dengan regulasi yang mengarah pada proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, namun selain didukung dengan regulasi juga diperlukan startegi juga untuk meningkatkan kualitas kelembagaan pengadilan agamad dan perlu dilakukan sosialisasi fungsi serta mengubah stigma tentang pengadilan agama.
Co-Authors Asmuni Asmuni