Istadevi Utami Rahardika
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penomoran dan Penanggalan Akta Notaris Berdasarkan Putusan Pengadilan (Analisis Putusan PN Denpasar Nomor 530/Pdt. G/2016/PN. Dps.) Istadevi Utami Rahardika; I Nyoman Gede Sugiartha; Putu Ayu Sriasih Wesna
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.877 KB) | DOI: 10.22225/juinhum.2.1.3100.95-102

Abstract

The Denpasar District Court (PN) in its decision Number 530 / Pdt.G / 2016 / PN.Dps stated that it has punished the Notary to immediately give the number and date to the Sale and Purchase Binding Agreement Deed and the Power of Attorney. This is interesting and important to examine in this research in relation to the basis of authority and the method of assigning the number and date of the deed signed by the parties before the notary after the Denpasar District Court decision. This normative legal research aims to examine the contents of a positive legal level, concerning the Numbering and Dating of Notary Deeds, using primary, secondary and tertiary legal materials, while the analysis method uses grammatical and systematic interpretation. The results showed that the basic authority of the Denpasar District Court to decide disputes regarding the numbering and dating of notary deeds, namely Article 130 HIR / 154 Rbg, Article 1851 of the Civil Code, Law of the Republic of Indonesia Number 48 of 2009, Perma RI Number 1 of 2016, and the principle of ius curia novit. In connection with the numbering and dating of the Notary deed, it can be done based on the provisions of the UUJNP and refers to the Denpasar District Court decision.
Pencatatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Notariil Atas Tanah Terdaftar Pada Kantor Pertanahan Istadevi Utami Rahardika; Ni Luh Gede Astariyani; I Nyoman Sumardika
Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol 8 No 02 (2023)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2023.v08.i02.p1

Abstract

Tujuan jurnal ini yaitu untuk memahami pengaturan Akta PPJB Notariil atas tanah terdaftar yang dicatatkan pada Kantor Pertanahan dan memformulasikan asas kehati-hatian ke dalam akta PPJB Notariil atas tanah terdaftar yang akan dicatatkan pada Kantor Pertanahan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan Akta PPJB Notariil atas Tanah Terdaftar yang Dicatatkan pada Kantor Pertanahan terdapat didalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, pencatatan PPJB Notariil atas tanah terdaftar pada Kantor Pertanahan hanya dapat dilakukan terhadap PPJB Notariil yang telah lunas. Formulasi prinsip kehati-hatian ke dalam akta PPJB Notariil atas tanah terdaftar yang akan dicatatkan pada Kantor Pertanahan dapat dilihat dalam Pasal 127A Permen ATR Nomor 16 Tahun 2021, yaitu dapat dilakukan dengan menggunakan argumentasi analogi oleh Notaris dalam menerapkan prinsip kehati-hatian pada pembuatan Akta PPJB.