Ihsan, Ahmad Yulianto
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Supreme Court Circular Legislation Ratio Number 4 Of 2016 Related to Reserved Good Faith Buyer Ihsan, Ahmad Yulianto; Hariri, Achmad; Stansyah, Dedy
JHR (Jurnal Hukum Replik) Vol 12, No 1 (2024): JURNAL HUKUM REPLIK
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jhr.v12i1.8534

Abstract

The land sale and purchase dispute in this case drags the seller who has sold the same object to two buyers in two transactions. The second buyer (plaintiff) filed a lawsuit against the first buyer (Defendant II). The legal position is a dilemma. Both buyers feel they have rights to the disputed land because they have purchased the same object from the seller. To prove who the right buyer is, the judge needs to consider the principle of "good faith" as the basis for determining the buyer who deserves legal protection. The problem is, both buyers claim that they are buyers with good intentions. In protecting parties with good intentions in an agreement, regulations are needed that can provide legal certainty. In 2016 the Supreme Court held a plenary meeting and issued a Supreme Court Circular Number 4 of 2016, which provides a formulation regarding the criteria for buyers who have good intentions in purchasing land. In this study, it examines the first, the implementation of the Supreme Court Circular No. 4 of 2016 in court decisions. Second, the consideration of judges in deciding cases related to buyers in good faith is in accordance with applicable regulations. This type of research is normative research.
Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perdagangan Online Fitri, Ramadhani Maghfirahtul; Isnawati, Muridah; Ihsan, Ahmad Yulianto
Academos Vol 1 No 1 (2022): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyaha Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/aca.v1i1.14200

Abstract

Tindak pidana perdagangan online yang saat ini marak terjadi di kota- kota besar yang melibatkan anak menjadi korban perdagangan online. Tujuan penelitian ini satu untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan online di aplikasi MiChat dan untuk mengetahui upaya-upaya penanggulangan perdagangan  online terhadap anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah dapat diketahui bahwa perdagangan online terhadap anak melalui aplikasi MiChat sedang marak terjadi di kota-kota besar, koordinasi antar instansi yang sangat minim, dan kurangnya kesadaran hukum aparat, Lembaga sosial, keluarga dan lingkungan sekitar sehingga menyebabkan penanganan perkara tindak pidana prostitusi online kurang maksimal. Pelaku perdagangan anak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Serta upaya penanggulangan yang dapat dilakukan secara preventif maupun represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang belum dapat maksimal sehingga perlu lebih dioptimalkan kembali agar perlindungan hukum terhadap anak korban prostitusi online menjadi lebih maksimal.