Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES JHR (Jurnal Hukum Replik) ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial
Ihsan, Ahmad Yulianto
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Supreme Court Circular Legislation Ratio Number 4 Of 2016 Related to Reserved Good Faith Buyer Ihsan, Ahmad Yulianto; Hariri, Achmad; Stansyah, Dedy
Jurnal Hukum Replik Vol 12, No 1 (2024): JURNAL HUKUM REPLIK
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jhr.v12i1.8534

Abstract

The land sale and purchase dispute in this case drags the seller who has sold the same object to two buyers in two transactions. The second buyer (plaintiff) filed a lawsuit against the first buyer (Defendant II). The legal position is a dilemma. Both buyers feel they have rights to the disputed land because they have purchased the same object from the seller. To prove who the right buyer is, the judge needs to consider the principle of "good faith" as the basis for determining the buyer who deserves legal protection. The problem is, both buyers claim that they are buyers with good intentions. In protecting parties with good intentions in an agreement, regulations are needed that can provide legal certainty. In 2016 the Supreme Court held a plenary meeting and issued a Supreme Court Circular Number 4 of 2016, which provides a formulation regarding the criteria for buyers who have good intentions in purchasing land. In this study, it examines the first, the implementation of the Supreme Court Circular No. 4 of 2016 in court decisions. Second, the consideration of judges in deciding cases related to buyers in good faith is in accordance with applicable regulations. This type of research is normative research.
Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perdagangan Online Fitri, Ramadhani Maghfirahtul; Isnawati, Muridah; Ihsan, Ahmad Yulianto
Academos Vol 1 No 1 (2022): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyaha Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/aca.v1i1.14200

Abstract

Tindak pidana perdagangan online yang saat ini marak terjadi di kota- kota besar yang melibatkan anak menjadi korban perdagangan online. Tujuan penelitian ini satu untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan online di aplikasi MiChat dan untuk mengetahui upaya-upaya penanggulangan perdagangan  online terhadap anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah dapat diketahui bahwa perdagangan online terhadap anak melalui aplikasi MiChat sedang marak terjadi di kota-kota besar, koordinasi antar instansi yang sangat minim, dan kurangnya kesadaran hukum aparat, Lembaga sosial, keluarga dan lingkungan sekitar sehingga menyebabkan penanganan perkara tindak pidana prostitusi online kurang maksimal. Pelaku perdagangan anak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Serta upaya penanggulangan yang dapat dilakukan secara preventif maupun represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang belum dapat maksimal sehingga perlu lebih dioptimalkan kembali agar perlindungan hukum terhadap anak korban prostitusi online menjadi lebih maksimal.
Criminal Liability in Prison Fire Case: A Case Study of Class I Tangerang Prison Fire Supriyono, Supriyono; Ihsan, Ahmad Yulianto
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol 7, No 1 (2022): Indonesia J. Crim. L. Studies (May, 2022)
Publisher : Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v7i1.35669

Abstract

The existence of Correctional Institutions is part of the criminal system in Indonesia. The criminal law policy which is not yet ideal and the management of prisons that are not optimal have caused over capacity in all prisons. Therefore, in the event of a prison fire disaster, mitigation and rapid evacuation of the inmates cannot be carried out and cause death toll. When there are inmates who die as a result of a prison fire, of course, there must be a party who is responsible politically, sociologically and juridically. This study aims to determine criminal liability in prison fire cases based on the Criminal Code, Law Number 12 of 1995 concerning Corrections and other laws and regulations. This research uses normative juridical research method. Based on the results of the study, it can be seen that politically and sociologically those responsible for the fire incident were government officials who handled prison affairs, namely the Minister of Law and Human Rights, the Director General of Corrections, and the head of the prison. While juridically those responsible for the prison fire incident were the perpetrators who were found guilty either by intention or negligence, namely the prison officer for general affairs who handled prison electricity and the prison warden on duty when the fire occurred. To prevent prison fires from causing the inmates to die, it is expected that the government, will improve prison management and carry out criminal law policy reform to improve the criminal system in Indonesia.
Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perdagangan Online Fitri, Ramadhani Maghfirahtul; Isnawati, Muridah; Ihsan, Ahmad Yulianto
Academos Vol 1 No 1 (2022): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyaha Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/aca.v1i1.14200

Abstract

Tindak pidana perdagangan online yang saat ini marak terjadi di kota- kota besar yang melibatkan anak menjadi korban perdagangan online. Tujuan penelitian ini satu untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan online di aplikasi MiChat dan untuk mengetahui upaya-upaya penanggulangan perdagangan  online terhadap anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah dapat diketahui bahwa perdagangan online terhadap anak melalui aplikasi MiChat sedang marak terjadi di kota-kota besar, koordinasi antar instansi yang sangat minim, dan kurangnya kesadaran hukum aparat, Lembaga sosial, keluarga dan lingkungan sekitar sehingga menyebabkan penanganan perkara tindak pidana prostitusi online kurang maksimal. Pelaku perdagangan anak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Serta upaya penanggulangan yang dapat dilakukan secara preventif maupun represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang belum dapat maksimal sehingga perlu lebih dioptimalkan kembali agar perlindungan hukum terhadap anak korban prostitusi online menjadi lebih maksimal.
Co-Authors Dedy Stansyah Fitri, Ramadhani Maghfirahtul Mirza Hilmi Fahlevi, Achmad Hariri Muridah Isnawati Supriyono Supriyono