Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Sosiora
Saputri, Widya Anugrah
Unknown Affiliation
Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Validity of Absentee Land Ownership Based on Sale and Purchase Deed Number 01/DEPOK/1967 (Case Study of Supreme Court Decision Number 599/K/PDT/2019) Saputri, Widya Anugrah; Handayani, Sri Wahyu
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 7, No 2 (2025): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v7i2.8726

Abstract

In the implementation of the land reform program, deviations occurred by tenant farmers as recipients of land redistribution by transferring ownership rights of absentee land to others through a deed of sale and purchase, without the approval of the Minister of Agrarian Affairs. This happened because the tenant farmers did not fulfill their obligation to pay the required fees after being granted the agricultural land, leading to land disputes, as seen in the District Court Decision No. 165/Pdt.G/2014/PN in conjunction with the Bandung High Court Decision No. 346/PDT/2016/PT.BDG in conjunction with the Supreme Court Decision No. 599 K/Pdt/2019. The issue at hand is the validity of the transfer of ownership rights of absentee land based on the deed of sale and purchase No. 01/Depok/1967 in this case and the impact of the Supreme Court Decision No. 599/K/PDT/2019 on the validity of absentee land. This thesis employs normative juridical research methods. The validity of the deed contradicts Article 14 paragraph (4) of Government Regulation No. 224 of 1961 concerning the Implementation of Land Distribution and Compensation, and its impact is that the land returns to the original owner before the land was declared absentee, with the land being returned to the respective heirs. However, the heirs do not reside where the land is located, thus they must immediately transfer the agricultural land to another party who resides in the same area as the land, in accordance with Article 3c of Government Regulation No. 41 of 1964 concerning the Implementation of Land Distribution and Compensation.
Analisis Yuridis Kebijakan Perlindungan Lingkungan pada Pembangunan Ekowisata Berkelanjutan di Desa Wisata Sikasur Saputri, Widya Anugrah
Sosiora Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : AJI Research and Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65260/sosiora.v3i2.27

Abstract

Pengembangan ekowisata di daerah pedesaan merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Namun, pembangunan ekowisata yang tidak memperhatikan prinsip perlindungan lingkungan dapat menimbulkan degradasi ekosistem dan konflik pemanfaatan sumber daya alam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum terkait perlindungan lingkungan dalam pembangunan ekowisata berkelanjutan di Desa Wisata Sikasur, Kabupaten Pemalang, serta implementasinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan empiris melalui studi lapangan di Desa Sikasur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan perlindungan lingkungan dalam pengembangan ekowisata Sikasur belum sepenuhnya optimal. Meskipun telah ada upaya pelestarian berbasis partisipasi masyarakat, namun pengawasan dan penegakan hukum lingkungan masih lemah. Diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, pengelola wisata, dan masyarakat lokal untuk memperkuat implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan melalui regulasi yang lebih adaptif dan partisipatif. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan ekowisata tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga dari keberlanjutan ekologi dan keadilan sosial bagi masyarakat sekitar.
Co-Authors Sri Wahyu Handayani, Sri Wahyu