Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Hukum Lex Generalis Manabia: Journal of Constitutional Law LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria
Eprilia, Farina Firda
Unknown Affiliation
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR REFINERY DEVELOPMENT MASTER PLAN DI BALIKPAPAN SEBAGAI SARANA KETAHANAN ENERGI DAN REVITALISASI EKONOMI: THE DEVELOPMENT OF REFINERY DEVELOPMENT MASTER PLAN INFRASTRUCTURE IN BALIKPAPAN AS ENERGY SECURITY AND ECONOMIC REVITALIZATION Eprilia, Farina Firda
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 1 No. 2 (2022): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 1, Nomor 2, April
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/litra.v1i2.755

Abstract

ABSTRAK Pemenuhan terhadap kebutuhan hidup manusia yang kompleks berbanding lurus dengan peningkatan laju konsumsi energi. Di Indonesia, skala penggunaan energi fosil yang tinggi menyebabkan perlu adanya pengoptimalan produktivitas. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yang menghubungkan antara permasalahan dan latar belakang masalah kemudian dianalisis dengan kerangka pemikiran hukum kualitatif. Berdasarkan penelitian ini, Pemerintah mengeluarkan kebijakan publik berupa Refinery Development Master Plan (RDMP) sebagai perwujudan pembangunan infrastruktur pada masa pemerintahan Jokowi. Pembangunan ini terbagi menjadi lima daerah, salah satunya Balikpapan, Kalimantan Timur. Proyek ini memiliki prospek agar Indonesia terbebas dari impor BBM tahun 2026. Dalam pelaksanaannya terdapat kendala di mana kilang itu dibangun tepat di samping unit kilang lama yang masih beroperasi, sehingga berimplikasi pada pembuatannya yang memakan waktu lama. Kendati demikian, pembangunan infrastruktur ini telah sesuai dengan arah kebijakan nasional dan asas-asas umum kebijakan publik, sehingga memberi dampak positif terhadap ketahanan energi dan pendukung revitalisasi ekonomi Indonesia. Kata kunci: Kebijakan Publik; Pembangunan Infrastuktur; Refinery Development Master Plan ABSTRACT The fulfillment of the complex needs of human life is directly proportional to the increase in rate of energy consumption. In Indonesia, the high scale of fossil energy use makes it necessary to optimize productivity. The research method used is normative juridical which connects problems and backgrounds then analyzed with a qualitative legal framework. Based on this research, the Government issued a public policy in the form of the RDMP as a manifestation of infrastructure development. This development is divided into five regions, one of which is Balikpapan, East Kalimantan. This project has prospect that Indonesia will be free from imports of fuel in 2026. There are obstacles so the construction take a long time. Nevertheless, this infrastructure development has been in accordance with the direction of national policies and general principles of public policy, so it has positive impacts on energy security and supports the revitalization of Indonesian economy. Keywords: Infrastructure Development; Public policy; Refinery Development Master Plan
Pemberantasan Mafia Tanah di Indonesia: Dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum Bagi Pemilik Tanah Zamil, Yusuf Saepul; Eprilia, Farina Firda; Firdaus, Hendri; Maharso, Triadi; Rizal, Nursyah
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i3.10239

Abstract

The purpose of this study is to find solutions to prevent and eradicate land mafia in Indonesia. This is because the practice of land mafia in Indonesia has been going on for a long time, and is very worrying and detrimental to the state and society. The urgency of this study is to ensure legal certainty for legitimate land owners from land grabbing by the land mafia. This study uses a normative legal research method, namely a research method using secondary data or library data as its main data supported by primary data. Efforts that can be made to eradicate the land mafia are by changing land data into digital data including digitally integrated land maps. By changing land data digitally, it produces accurate land data so that there is no loophole for the land mafia to claim land belonging to others. The digital land data includes land maps per plot which are contained in the land book and then issued electronic land certificates or hard copy land certificates based on digital data that has one hundred percent accuracy. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari solusi pencegahan dan pemberantasan mafia tanah di Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi karena praktik mafia tanah di Indonesia sudah berlangsung sangat lama, sangat mengkhawatirkan dan merugikan negara dan masyarakat. Urgensi dari penelitian ini adalah agar adanya kepastian hukum bagi pemilik tanah yang sah dari perampasan tanah oleh mafia tanah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian dengan menggunakan data sekunder atau data kepustakaan sebagai data utamanya dengan didukung oleh data primer. Upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas mafia tanah adalah dengan merubah data pertanahan menjadi data digital termasuk peta tanah yang terintegerasi secara digital. Dengan merubah data pertanahan secara digital, maka menghasilkan data pertanahan yang akurat sehingga tidak ada celah bagi mafia tanah untuk mengklaim tanah milik orang lain. Data pertanahan secara digital tersebut meliputi peta tanah perbidang yang dimuat dalam buku tanah kemudian diterbitkan sertifikat tanah secara elektronik atau sertifikat tanah berbentuk hard copy berdasarkan data digital yang mempunyai keakuratan seratus persen.
Penerbitan Izin Edar Kosmetika Melalui Online Single Submission Risk-Based Approach Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Eprilia, Farina Firda; Rompis, Adrian; Risman, Dicky
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 02 (2022): Dinamika Hukum Administrasi Negara dan Pemilihan Umum
Publisher : Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/manabia.v2i02.839

Abstract

Setiap pelaku usaha yang akan mengedarkan produk kosmetika di wilayah Indonesia harus mendapatkan notifikasi kosmetika sebagai bentuk izin edar dari BPOM terlebih dahulu. Izin edar tersebut didapatkan melalui tahap pendaftaran, permohonan dan penerbitan notifikasi. Dalam praktiknya, kerap ditemukan pengedaran kosmetika tanpa izin yang disebabkan oleh rumitnya prosedur penerbitan izin tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan bersumber pada bahan data sekunder berupa hukum positif, serta secara deduktif dimulai dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini menemukan bahwa pasca berlakunya UUCK, terdapat reformasi terhadap iklim perizinan di Indonesia melalui pemutakhiran sistem OSS menjadi OSS-RBA. Pertimbangan diterbitkannya izin edar kosmetika didasarkan pada risiko yang timbul dari jenis usaha yang bersangkutan dan disesuaikan dengan kandungan sediaan farmasi kosmetika tersebut. Dengan demikian, secara prosedural pengaturan terbaru ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam memperoleh suatu izin. Keywords: izin edar kosmetika, OSS-RBA, reformasi perizinan
Menakar Eksistensi dan Perlindungan Hukum Terhadap Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Berdasarkan Hukum Positif Indonesia: (Studi Kasus Perkebunan Sawit di Kalimantan Selatan) Sulasno, Inas Zulfa; Eprilia, Farina Firda
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 3 No 3 (2022): Tema Hukum Adat dan Kebiasaan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v3i3.197

Abstract

The polemic of customary land rights raises further questions regarding the existence and legal protection of indigenous peoples involving South Kalimantan oil palm plantation entrepreneurs, especially legal regulations that are still sectoral in nature and differing views on land, resulting in prolonged conflicts. The results of the research show that there are 3 factors that make the existence of ulayat rights recognized, namely The community, territory and inter-both factors that indigenous peoples have the rights. Meanwhile, legal protection can be in the form of formulating policies that present the government, indigenous peoples, and entrepreneurs.
Co-Authors Adrian Rompis Firdaus, Hendri Maharso, Triadi Risman, Dicky Rizal, Nursyah Sulasno, Inas Zulfa Yusuf Saepul Zamil