Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

TADARRUJ FI AT-TASYRI’ KEHARAMAN RIBA DALAM TAFSIR AL-MISBAH DENGAN PENDEKATAN LINGUISTIK Haqiqi, Muhamad; Ikhsan, Muhammad; Fahruli, Sehilana; Mahfudz, Yusuf Nur; Saputra, Okta
BASHA'IR: JURNAL STUDI AL-QUR'AN DAN TAFSIR Vol 2 No 1 (2022): Basha'ir | Vol. 2 No. 1 (Juni 2022)
Publisher : Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/bashair.v2i1.888

Abstract

Usury is something that is strictly prohibited in Islam, because usury is considered a form of extortion against the indigent. The expectation of usury in Islamic law, decided gradually, this rule is called the rule of tadarruj fi at tasyri'. Riba in the Koran is discussed in four surahs, among them Ar-Rum verse 39, An-Nisa verse 161, Ali Imran verse 130 and Al-Baqarah verses 275-279. This study aims to find out tadarruj fi at tasyri' and indicate lafadz and its benefits which show the differences between the stages of usury expectations and the interpretation of Al-Misbah as the primary reference source. The method of this study uses a literature method with a linguistic approach that looks at data descriptively and qualitatively. The results of the research obtained are the process of usury expectation along with indications from each verse that discusses tadarruj fi at tasyri' usury forbiding.
REFORMULASI MASA JABATAN KEPALA DESA: IUS CONSTITUTUM DAN IUS CONSTITUENDUM Saputra, Okta
Van Java Law Journal Vol 1 No 03 (2024): DESEMBER
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/vjlj.v1i03.129

Abstract

Reformulasi masa jabatan kepala desa merupakan isu penting dalam konteks pemerintahan desa di Indonesia. Dalam kerangka hukum, terdapat dua konsep utama yang perlu dipahami yakni ius constitutum dan ius constituendum. Ius constitutum merujuk pada hukum yang berlaku saat ini, sedangkan ius constituendum mengacu pada hukum yang diinginkan atau direncanakan untuk diterapkan di masa depan. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang memadukan teori hukum dengan peraturan perundang-undangan. Hasil akhir menunjukkan bahwa reformasi masa jabatan kepala desa melalui pendekatan ius constitutum dan ius constituendum menunjukkan dinamika hukum yang kompleks dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sementara ius constitutum memberikan kerangka hukum saat ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya, ius constituendum menawarkan visi ke depan untuk menciptakan sistem pemerintahan desa yang lebih adil dan efektif.
PENGARUH JAM KERJA, PENDIDIKAN, PENGELUARAN PERKAPITA TERHADAP STATUS KESEHATAN TENAGA KERJA DI SUMATERA BARAT Saputra, Okta; Yeni, Isra
Media Riset Ekonomi Pembangunan (MedREP) Vol. 1 No. 3 (2024): MedREP: Volume 1, No. 3, September 2024
Publisher : Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This research aims to find out and analyze the influence of working hours on the health status of workers in West Sumatra. This research uses secondary data sourced from the National Economic Survey (SUSENAS) issued by the Central Statistics Agency (BPS). With variables grouped into two parts, namely the dependent variable which in this study uses health status. The independent variables consist of working hours, education, and per capita expenditure. This research uses logistic regression analysis with a cross section in 2022 in West Sumatra. The research results show that the variables working hours and per capita expenditure have a significant effect on the health status of workers in West Sumatra, while the variable education has no effect on the health status of workers in West Sumatra. Keywords : Health Status, Working Hours, Education, Per Capita Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana Pengaruh Jam Kerja Terhadap Status Kesehatan Tenaga Kerja di Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Survei Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan variabel yang dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu variabel terikat yang didalam penelitian ini menggunakan status kesehatan. Variabel bebas yang terdiri dari jam kerja, pendidikan, dan pengeluaran perkapita. Penelitian ini menggunakan analisis regresi logistic dengan cross section tahun 2022 di Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jam kerja dan pengeluaran perkapita berpengaruh signifikan terhadap status kesehatan tenaga kerja di Sumatera Barat, sedangkan variabel Pendidikan tidak berpengaruh terhadap status kesehatan tenaga kerja di Sumatera Barat. Kata Kunci : Status Kesehatan, Jam Kerja, Pendidikan, Pengeluaran Perkapita