Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Constitutional Review Jurnal Hukum Sasana Jurnal Hukum dan Peradilan Jurnal Hukum Prioris Unisia Jurnal Pembumian Pancasila : Mewujudkan TRISAKTI sebagai Pedoman Amanat Penderitaan Rakyat Jimly Legal Yustisia Journal
Jimly Asshiddiqie
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Universalization of Democratic Constitutionalism and The Work of Constitutional Courts Today Asshiddiqie, Jimly
Constitutional Review Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (224.024 KB) | DOI: 10.31078/consrev121

Abstract

Modern constitutions with its content of values and legal norms and universal ethics contained therein continuously in􀆪uence the paradigm of thought and the system of practice and constitutional democratic political regimes in the world. We may say that nowadays we are in the midst of the current development of new thoughts in the study of constitution and the practice of constitutional judiciary in the world, namely the phenomenon of “universal democratic constitutionalism.” Indonesia and all the states are experiencing the development of the same in􀆪uence, so that way of wor􀂍ing of the Constitutional Court as an institution to safeguard democracy and being the upholder of the constitution shall also catch the moral signs and messages behind that new development with a critical stance, so that each of its decisions can truly produce justice, certainty, and is solvent in nature vis-à-vis the constitutional problems occurring in the public of the respective states.
PROKLAMASI MENURUT MOHAMMAD YAMIN: BERDAULAT DAN BERKONSTITUSI Asshiddiqie, Jimly; Marwan, Awaludin
Jurnal Hukum Sasana Vol. 5 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Sasana
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.18 KB) | DOI: 10.31599/sasana.v5i1.89

Abstract

Pemikiran Yamin pada masa kemerdekaan memandang proklamasi bukan hanya sebuah teks deklarasi kemerdekaan. Melainkan sebuah simbol filsafat hukum bahwa Indonesia telah merdeka. Dengan kata lain, proklamasi adalah bagian dari sumber hukum yang patut dirujuk dalam sistem ketata-negaraan. Karena proklamasilah yang mengawali sebuah kedaulatan dan inspirasi lahirnya konstitusi dasar.
Mahkamah Konstitusi Dan Pengujian Undang-Undang Jimly Asshiddiqie
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 11 No. 27: SEPTEMBER 2004
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol11.iss27.art1

Abstract

The consequences of altering the 1945 constitution is that the possibility of opposition to the principle of supremacy adhered to by the government of Indonesia has been stren hered. The 1945 constitution now adheres to the principle of division of power, that is distributed between legislative, executive and judicial a pheres. This system givespri orityto a relationship of checks and balances between each sphere. Based on these concepts, a new institution has been established, the constitutional court which has fourspheres of outhority and one obligation. However, its primary function is the evalution of the constitutionaly of acts of law. Inotherwords. It is recognizedas a court of Law as Well as functioning as a Court of Justice
Memperkenalkan Gagasan Konstitusi Ekonomi Jimly Asshiddiqie
Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 3 No. 2 (2013): Jurnal Hukum Prioris Volume 3 Nomor 2 Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Trisakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1750.761 KB) | DOI: 10.25105/prio.v3i2.360

Abstract

Ide konstitusi ekonomi yang menghubungkan studi konstitusi dengan persoalan-persoalan ekonomi dapat dikatakan memang baru mulai dikembangkan pada dua dasawarsa terakhir abad ke-20. Pendekatan hukum dan konstitusi di bidang ekonomi ini dikembangkan oleh para ahli, karena adanya ketidakpastian yang luas terjadi dalam perekonomian. Ketidakpastian juga terkait dengan pengertian-pengeertian yang terkandung dalam konsep sistem ekonomi (economic system), tata ekonomi (economic order), dan konstitusi ekonomi (economic constitution). Para sarjana seringkali mengacaukan penggunaan istilah-istilah itu untuk pengertian yang sama. Demikian pula yang terjadi dengan perkataan economic constitution (konstitusi ekonomi), dan economic constitutional law (hukum tata ekonomi), serta konstitusionalisme ekonomi yang sering dianggap mempunyai makna yang sama. Memang tidak mudah untuk memperkenalkan konsep-konsep hukum ke dalam pengertian-pengertian ekonomi ini sebaliknya. Menurut beberapa sarjana, melibatkan pengertian dan logika hukum (legal meanings) ke dalam ilmu ekonomi dapat menghancurkan kekhasan llmu hukum itu sendiri sebagai ilmu yang bertitik tolak dan sistem norma. Di Indonesia, istilah “konstitusi ekonomi” menjadi wacana di Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia pada tahun 1990 jauh sebelum Wolfgang K menulis pada tahun 1999. Melalui disertasi pada tahun 1994 berjudul: “Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia: Pergeseran Keseimbangan antara Individualisme dan Kolektivisme dalam Kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980-an”. (Jimly Assiddiqie), telah digunakan istilah konstitusi ekonomi (economic constitution) untuk membedakannya dari pengertian konstitusi politik (political constitution) dan konstitusi sosial (social constitution). Dalam perspektif konstitusi ekonomi, diskusi mengenai ideologi ekonomi tidak diperlukan. Perdebatan mengenai ideologi kapitalisme ekstrim versus komunisme sebagai bentuk sosialisme ekstrim sudah berakhir. Sosialisme yang hidup dewasa ini, bukan lagi sosialisme dalam bentuknya yang ekstrim. Demikian pula kapitalisme-liberalisme yang berkembang dewasa ini juga bukanlah kapitalisme dalam bentuknya yang ekstrim. Penganut ajaran liberalisme-kapitalisme juga sudah belajar dari kegagalan dan kelemahan-kelemahan yang dialami sebelumnya sehingga banyak elemen sosialisme yang justru telah diadopsi ke dalam kebijakan yang dikembangkan. Demikian pula, negara-negara yang menganut paham sosialisme tidak lagi seperti dalam buku teks, melainkan telah banyak belajar dengan meliberalkan sebagian kebijakan ekonominya sesuai dengan kebutuhan menurut tempat dan waktu. Konstitusi Ekonomi, diharapkan dapat membantu para ahli ekonomi dan ahli hukum ekonomi untuk mengembangkan pemikiran yang lebih berorientasi pasar dengan mengikuti kenyataan yang berkembang dalam masyarakat yang makin terbuka dewasa ini, tetapi dengan tetap menjadikan konstitusi sebagai hukum tertinggi sebagai acuan yang utama.
Pemilihan Langsung Presiden dan Wakil Presiden Jimly Asshiddiqie
Unisia No 51/XXVII/I/2004
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/unisia.vol27.iss51.art2

Abstract

People aspiration soon after the collapse of Soeharto in 1998has lead to the constitutional reformation. -4s has been clearly understood, The 1945 Constitution, then has been amanded four times during very short period (from 1999-2002); a change which is never happen in any country worldwide. Presidential election mechanism is one of the most important aspects in such amandement in the near coming election, the president will be choosen directly by people. But, what people should understand about direct presidential election is that this is not only a chance to get better president who is trusted by all people, but also the mechanism of election will perform as the way to run costitutional system as has been agreed stated in in the amanded constitution.
PROKLAMASI MENURUT MOHAMMAD YAMIN: BERDAULAT DAN BERKONSTITUSI Asshiddiqie, Jimly; Marwan, Awaludin
Jurnal Hukum Sasana Vol. 5 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Sasana: June 2019
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v5i1.89

Abstract

Pemikiran Yamin pada masa kemerdekaan memandang proklamasi bukan hanya sebuah teks deklarasi kemerdekaan. Melainkan sebuah simbol filsafat hukum bahwa Indonesia telah merdeka. Dengan kata lain, proklamasi adalah bagian dari sumber hukum yang patut dirujuk dalam sistem ketata-negaraan. Karena proklamasilah yang mengawali sebuah kedaulatan dan inspirasi lahirnya konstitusi dasar.
UPAYA PERANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN MERENDAHKAN MARTABAT PENGADILAN Jimly Asshiddiqie
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 4, No 2 (2015)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.4.2.2015.199-222

Abstract

To protect the dignity and soverignty of judiciary not only uses criminal law mechanism but also uses both civil contempt of court and ethical contempt of court integrally.Keywords : Act Proposal, Contempt of Court
PEMBUMIAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PRAKTIK KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA Asshiddiqie, Jimly
Jurnal Pembumian Pancasila Vol 4 No 1 (2024): Pancasila Leistar Dinamis
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pembumian Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nilai (values) dalam praktik kehidupan bersama biasa dilembagakan menjadi norma yang diakui dan diperlakukan sebagai sumber rujukan bersama tentang perilaku ideal, yang dianggap baik versus buruk atau dipandang sebagai perilaku benar versus salah. Pelembagaan norma mengenai perilaku ideal dalam kehidupan bersama itu dapat mewujud menjadi kaedah-kaedah atau norma agama, norma kesusilaan atau etika, dan norma hukum. Konsepsi tentang norma itulah yang bersifat lebih operasional, dibandingkan dengan konsepsi tentang nilai yang masih bersifat sangat umum dan abtrak. Di antara ketiga macam sistem norma itu, yang sangat penting yang bersifat inklusif dan dapat diberlakukan untuk semua warga dalam peri-kehidupan berbangsa dan bernegara, tentunya adalah sistem norma hukum dan norma etika. Nilai-nilai tersebut, ada yang bersifat fundamental, tetapi ada pula yang bersifat instrumental, termasuk ketika nilai-nilai itu dilembagakan dalam bentuk norma atau kaedah-kaedah yang bersifat operasional. Dari segi sumber rujukannya, sistem nilai itu sejauh yang bersifat fundamental dapat diperoleh dari mana saja sehingga dapat diakui sebagai nilai-nilai yang bersifat universal. Nilai-nilai yang bersifat universal itu dapat datang dari pengalaman hidup dan kebudayaan bangsa sendiri yang tumbuh dan hidup di sepanjang Sejarah, tetapi dapat pula tumbuh dan hidup dalam praktik bangsa-bangsa lain dimana saja dalam sejarah peradaban umat manusia. Demikian pula nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila dapat bersifat universal dalam arti ada dan juga tumbuh dan hidup dalam beraneka-ragam peradaban manusia dimana saja. Tetapi pada saat yang sama, nilai-nilai Pancasila itu dapat digali dari lingkungan bangsa Indonesia sendiri dari pengalaman sejarahnya panjang sebagai bangsa yang hidup di nusantara dari zaman ke zaman.
UPAYA PERANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN MERENDAHKAN MARTABAT PENGADILAN Asshiddiqie, Jimly
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 4 No 2 (2015)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.4.2.2015.199-222

Abstract

To protect the dignity and soverignty of judiciary not only uses criminal law mechanism but also uses both civil contempt of court and ethical contempt of court integrally.Keywords : Act Proposal, Contempt of Court
Fenomena Regresi Demokrasi:Potret Demokrasi Masa Kini di Indonesia dan Australia Asshiddiqie, Jimly
JIMLY LEGAL YUSTISIA JOURNAL Vol. 1 No. 1 (2023): Volume 1 Number 1 December 2023
Publisher : Jimly School of Law and Government

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The countries of Indonesia and Australia are experiencing what is known as "democratic regression". This discussion is within the scope of factors influencing the decline in the quality of democracy and the legacy of feudal culture as well as the challenges of institutionalization and modernization. Based on the results of the discussion above, it can be concluded that first, there are 6 (six) things that have hit the world which have an influence and contribute to the decline in the quality of democracy throughout the world, which also influence the performance of democracy and the rule of law, especially in Indonesia, including: : a) the emergence of a wave of racism and Islamophobia throughout the world; b) expanding hate speech, hostility, disinformation and miscommunication in public spaces; c) symptoms of political deinstitutionalization; d) the development of the practice of conflicts of interest between business and politics; e) the emergence of a new trend where the 4 forces called "macro quadro politica" which include "state, civil society, market, and the media" move towards one-handed grasp of power; and f) the threat of the spread of the Covid-19 virus being hijacked and misused to make state decisions that are not participatory and ignore the importance of the principles of "deliberative democracy" and substantive public participation. Second, democracy as a mechanism for managing a free market political system must be guarded by mutually agreed values and norms, namely the constitution as a social contract, a national agreement anywhere in the world, although it must be acknowledged that it has many weaknesses, so it is necessary to develop the practice of constitutional democracy, namely democracy that managed based on the highest agreed values and norms within the nation and state.
Co-Authors Awaludin Marwan