Garuda - Garba Rujukan Digital

PROKLAMASI MENURUT MOHAMMAD YAMIN: BERDAULAT DAN BERKONSTITUSI Asshiddiqie, Jimly; Marwan, Awaludin
Jurnal Hukum Sasana Vol. 5 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Sasana
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Pemikiran Yamin pada masa kemerdekaan memandang proklamasi bukan hanya sebuah teks deklarasi kemerdekaan. Melainkan sebuah simbol filsafat hukum bahwa Indonesia telah merdeka. Dengan kata lain, proklamasi adalah bagian dari sumber hukum yang patut dirujuk dalam sistem ketata-negaraan. Karena proklamasilah yang mengawali sebuah kedaulatan dan inspirasi lahirnya konstitusi dasar.

Apakah Sarjana Hukum Bisa Digantikan Dengan Teknologi Kecerdasan Artifisial? awaludin Marwan
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2023): Elections and Cyber Law
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v4i1.654

Artikel ini mendiskusikan tentang kemungkinan kecerdasan artifisial menggantikan peran sarjana hukum dalam lingkup institusi, korporasi dan komunitas. Apa peluang dan tantangan pengembangan kecerdasan artifisial dalam membantu masyarakat menyelesaikan persoalan hukum yang sebelumnya banyak dikerjakan oleh sarjana hukum? Dengan menggunakan pendekatan studi literatur dan kasus, artikel ini disusun dengan melihat perkembangan regulasi dan teknologi digital. Munculnya banyak humanoid robot, seperti Sophia, dan pada saat bersamaan semakin populernya ChatGPT semakin mengukuhkan peluang penggunaan kecerdasan artifisial dalam membantu memecahkan persoalan hukum masyarakat. Pada saat yang sama, aspek skema hukum mulai dari perizinan, pelindungan data pribadi, keamanan siber sampai kepatuhan yang lain perlu dirumuskan dengan hati-hati. Beberapa persoalan hukum di luar negeri bisa menjadi contoh bagaimana menyelesaikan masalah litigasi yang berkaitan dengan kecerdasan artifisial.

Apakah Sarjana Hukum Bisa Digantikan Dengan Teknologi Kecerdasan Artifisial? Marwan, awaludin
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Elections and Cyber Law
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v4i1.654

Artikel ini mendiskusikan tentang kemungkinan kecerdasan artifisial menggantikan peran sarjana hukum dalam lingkup institusi, korporasi dan komunitas. Apa peluang dan tantangan pengembangan kecerdasan artifisial dalam membantu masyarakat menyelesaikan persoalan hukum yang sebelumnya banyak dikerjakan oleh sarjana hukum? Dengan menggunakan pendekatan studi literatur dan kasus, artikel ini disusun dengan melihat perkembangan regulasi dan teknologi digital. Munculnya banyak humanoid robot, seperti Sophia, dan pada saat bersamaan semakin populernya ChatGPT semakin mengukuhkan peluang penggunaan kecerdasan artifisial dalam membantu memecahkan persoalan hukum masyarakat. Pada saat yang sama, aspek skema hukum mulai dari perizinan, pelindungan data pribadi, keamanan siber sampai kepatuhan yang lain perlu dirumuskan dengan hati-hati. Beberapa persoalan hukum di luar negeri bisa menjadi contoh bagaimana menyelesaikan masalah litigasi yang berkaitan dengan kecerdasan artifisial.

PROKLAMASI MENURUT MOHAMMAD YAMIN: BERDAULAT DAN BERKONSTITUSI Asshiddiqie, Jimly; Marwan, Awaludin
Jurnal Hukum Sasana Vol. 5 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Sasana: June 2019
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v5i1.89

Pemikiran Yamin pada masa kemerdekaan memandang proklamasi bukan hanya sebuah teks deklarasi kemerdekaan. Melainkan sebuah simbol filsafat hukum bahwa Indonesia telah merdeka. Dengan kata lain, proklamasi adalah bagian dari sumber hukum yang patut dirujuk dalam sistem ketata-negaraan. Karena proklamasilah yang mengawali sebuah kedaulatan dan inspirasi lahirnya konstitusi dasar.

THE CRIMINAL PROVISIONS OF DATA PRIVACY LAW AND ANATOMY OF CYBERCRIME LAW IN INDONESIA Awaludin Marwan; Amalia Syauket; Andi Tri Haryono
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND EDUCATION Vol. 1 No. 5 (2024): August
Publisher : Pondok Pesantren Baitul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This paper will discuss the criminal provisions of data privacy law and anatomy of cybercrime law in Indonesia before the amendment of ICT Law and its implementation. During pandemic time, cyber incidents have increased over time. Indeed, cybercrime law in Indonesia regulates prohibition of hacking, phishing, illegal interception, carding, pornography, defamation and so on in accordance with the Electronic Information and Transactions Act (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU-ITE hereinafter also referred to as ‘Indonesia ICT Law), Law No. 11 of 2008 which later on revised into Law No. 19 of 2016 and currently became Law No. 1 of 2024. At the same time, Law No. 27 of 2022 (Personal Data Protection/ PDP Law) concerning data privacy protection also stipulated criminal provision and already used in case law. This law can be a part of cybercrime law system in Indonesia side by side with Indonesia ICT Law. Back to Indonesia ICT Law, the implementation of this law can be seen in 210 case law which I have collected and analysed in this paper. I have found that cases are dominated by online defamation, hate speech on social media, pornography, and extortion. Meanwhile, these cases are relatively similar with ‘ordinary crime’ which is regulated in criminal code. The high technological crimes such as hacking, phishing, illegal interception, carding, are less shown, hereby. The highest case number is online defamation which it was also triggered by some human rights activists sued to judicial review through the constitutional court to eliminate the article concerning online defamation. The reason of judicial review concerning online defamation is because this article may potentially oppress the freedom expression, freedom of speech, and freedom of press. The anatomy of cybercrime law in Indonesia still remains some problems in legal norms and legal practice.

Juridical Review of Indonesian Banking Consumer Services (Commercial Banks and BPR) in the Digitalization Era Clara Ignatia Tobing; Awaludin Marwan; Dinda Wardani; Elsa Febriana; Putri Cahyani Pasya; Raisah, Raisah revalinda alfianti; Rizky Khalid; Muhammad Uzaynullah; Yesi Putriani; Zeam Indra Gunawan
Jurnal Hukum Sasana Vol. 10 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Sasana: December 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v10i2.3227

The global banking sector is undergoing a significant transformation driven by disruptive technologies, particularly artificial intelligence. Banks worldwide, are embracing these technologies to reshape their future. By integrating AI, the banking sector can better understand human behaviour, improve automated processes, and reduce operational costs, enhancing customer retention, satisfaction, and overall performance. This adoption of AI is crucial for the sector's development and sustainability. The research is classified as normative juridical research, utilizing written materials as data sources. Qualitative research methods are employed to describe and analyze various phenomena and perspectives. The research relies on secondary data from library research, including official documents, research reports, and primary legal materials with authoritative significance. The legal framework governing the banking sector encompasses regulations issued by both Bank Indonesia (BI) and the Financial Services Authority (OJK), with the latest addition being the Financial Services Strengthening Law, specifically Law No. 4 of 2023, which includes provisions related to banks. The examination of consumer services banks provide is associated with compliance with the Consumer Protection Law, specifically Law No. 8 of 1999. Moreover, with the establishment of the Otoritas Jasa Keuangan (OJK), a comprehensive regulatory framework for digital banking in Indonesia, exemplified by Regulation Number 12/POJK.03/2018 has been made. This regulation highlights the increasing role of Information Technology in enhancing customer services, marking the banking sector's transition into the digital banking era. This transformation encompasses various customer interactions, from opening savings accounts to conducting financial transactions, driven by Information Technology's pervasive utilization.

Apakah Sarjana Hukum Bisa Digantikan Dengan Teknologi Kecerdasan Artifisial? Marwan, awaludin
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2023): Pemilihan Umum dan Hukum Siber
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v4i1.654

Artikel ini mendiskusikan tentang kemungkinan kecerdasan artifisial menggantikan peran sarjana hukum dalam lingkup institusi, korporasi dan komunitas. Apa peluang dan tantangan pengembangan kecerdasan artifisial dalam membantu masyarakat menyelesaikan persoalan hukum yang sebelumnya banyak dikerjakan oleh sarjana hukum? Dengan menggunakan pendekatan studi literatur dan kasus, artikel ini disusun dengan melihat perkembangan regulasi dan teknologi digital. Munculnya banyak humanoid robot, seperti Sophia, dan pada saat bersamaan semakin populernya ChatGPT semakin mengukuhkan peluang penggunaan kecerdasan artifisial dalam membantu memecahkan persoalan hukum masyarakat. Pada saat yang sama, aspek skema hukum mulai dari perizinan, pelindungan data pribadi, keamanan siber sampai kepatuhan yang lain perlu dirumuskan dengan hati-hati. Beberapa persoalan hukum di luar negeri bisa menjadi contoh bagaimana menyelesaikan masalah litigasi yang berkaitan dengan kecerdasan artifisial.

TRANSFORMASI PENDIDIKAN HUKUM MELALUI PROGRAM LAWPRENEUR: MEWUJUDKAN LULUSAN BERDAYA SAING GLOBAL DI ERA INDUSTRI 5.0 Sari, Nuzulia Kumala; Anggono, Bayu Dwi; Suarda, I Gede Widhiana; Arundhati, Gautama Budi; Marwan, Awaludin
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 1 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2025
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v13i1.20968

Perkembangan ekonomi dan teknologi yang pesat pada era Industri 5.0 menuntut adanya lulusan hukum yang tidak hanya memahami hukum secara teknis tetapi juga memiliki keterampilan kewirausahaan dan teknologi. Program LawPreneur merupakan suatu langkah strategis untuk mencetak lulusan hukum yang memiliki keahlian tambahan dalam bidang bisnis berbasis hukum dan teknologi. Program ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara kemampuan lulusan hukum dan kebutuhan pasar akan profesional hukum yang siap bersaing, dan berinovasi di sektor legal-tech. Dalam beberapa tahun terakhir, lulusan hukum dihadapkan pada tantangan baru di pasar kerja. Selain peran tradisional seperti advokat, jaksa, atau hakim, muncul kebutuhan terhadap peran inovatif seperti konsultan hukum bagi bisnis teknologi, pengelola startup hukum, dan profesional hukum di perusahaan digital. Sebagai respons, Program LawPreneur menawarkan pendidikan yang mengintegrasikan hukum, kewirausahaan, dan teknologi, didukung oleh mitra-mitra bisnis, salah satunya HeyLaw. Melalui pelatihan dan magang, mahasiswa mendapatkan pengalaman praktis dalam mengelola bisnis hukum berbasis teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan implementasi Program LawPreneur di fakultas hukum dalam membentuk profil lulusan yang kompeten dalam kewirausahaan hukum berbasis teknologi, serta mengidentifikasi arah pengembangan LawPreneur untuk meningkatkan daya saing lulusan di dunia kerja dan memenuhi kebutuhan industri 5.0. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang pelaksanaan program. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan secara kualitatif interaktif, dengan memvalidasi data melalui triangulasi sumber. Luaran yang diharapkan dari penelitian ini mencakup rekomendasi strategis bagi pengembangan Program LawPreneur, peningkatan keterampilan lulusan, dan pemetaan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri 5.0. Penelitian ini selaras dengan roadmap Riset Unggulan UNEJ yang berfokus pada daya saing lulusan dan kesiapan menghadapi era digital.

Debunking Myths of Economic Growth: The Political Economy of VAT Reform in the Asia-Pacific Haryono, Andi; Marwan, Awaludin
Journal of Contemporary Sociological Issues Vol. 5 No. 2 (2025): Journal of Contemporary Sociological Issues
Publisher : Advanced Studies on Socio-Economy Development

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/csi.v5i2.53690

This article examines the effects of Indonesia's proposed Value-Added Tax (VAT) increase policy, which would raise the tax rate from 11% to 12% starting in January 2025. This policy aims to increase state revenue, reduce the budget deficit, and fund national priority initiatives, including infrastructure development, reducing food dependency, and poverty alleviation. This article demonstrates the efficacy of VAT reform in boosting economic growth through a comparison with Asia-Pacific nations, such as China, Singapore, Japan, and Taiwan. The study's findings suggest that increasing the VAT may enhance state revenue but also reduce people's purchasing power and exacerbate social inequality, particularly in rural areas. To mitigate the effects and improve the effectiveness of policy implementation, this study also identifies best practices from other countries, such as China's incremental changes and Singapore's digitalization of the tax system, which can be applied in Indonesia. This article suggests that Indonesia's VAT increase will generate state revenue but disproportionately burden lower-income populations and deepen inequality unless accompanied by compensatory social protection mechanisms and progressive reforms informed by comparative experiences in the Asia-Pacific region. Keywords: VAT Increase, Economic Growth, Tax to GDP Ratio, VAT Policy Reform, Asia-Pacific Studies

Gali Lubang Tutup Lubang di Tengah Pandemi: Teknologi Finansial dalam Perspektif Hukum dan Teori Keamanan Marwan, Awaludin; Ashghor, Aly
Jurnal Keamanan Nasional Vol. 6 No. 2 (2020): JURNAL KEAMANAN NASIONAL VOL 6 NO 2 TAHUN 2020
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Financial technology gives easy and fast access to society in financial services, especially the fintech lending sector. Unfortunately, some problems appear in the field. For instance, the lack of financial literacy which cases the difficulty of society to fulfill their right and duty. The absence of financial literacy has also caused the phenomenon of ‘making hole, closing hole,’ in which the pandemic situation this phenomena is getting bigger. Meanwhile the existence of illegal fintech which conducted to crawl data privacy, extortion, and terror. From a law and security theory perspective, this case can become an object for further study. By using normative and socio-legal approach, this research tries to analyze the implementation of fintech lending regulation. The main stakeholder, such as the Financial Service Authority (OJK) makes some efforts to amend the new regulation to improve the current regulation. The industry association also works out to establish the Fintech Data Center (FDC) to minimize the problems.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search