Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL YURIDIS UNAJA Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Muhammad Syahlan Samosir
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
EKSISTENSI LEMBAGA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI (SUATU ANALISIS NORMATIF) Muhammad Syahlan Samosir; Rahman
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 2 No. 1 (2019): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v3i1.148

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tugas dan fungsi KomisiPemberantasan Korupsi dan strategi yang dilakukan dalam melakukanpenanganan perkara korupsi serta kendala yang di hadapi dengan pendekatansecara yuridis Normatif. Upaya memberantas tindak pidana korupsi tidak selaluberjalan dengan mulus, berbagai macam kesulitan juga dihadapi oleh KPK untukmenjerat para pelaku korupsi. Hambatan tersebut bisa disebabkan karenaadanya tekanan politis yang berasal dari campur tangan MPR maupun DPR.Karena seperti yang kita ketahui, korupsi pada dasarnya merupakanpenyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Selain itu juga terdapatkorupsi didalam tubuh kepolisian dan kejaksaan. Bahkan polisi dan jaksa yangsemula menangani masalah kasus korupsi pada akhirnya menjadi tersangka ataskasus korupsi atas kasus yang ditanganinya. Oleh karena itu, pemerintahkemudian membentuk suatu lembaga khusus yang sekarang ini dikenal sebagaiKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk dengan misi utama yaknimelakukan penegakkan hokum dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsidengan pemikiran bahwa lembaga penegak hukum lama, seperti Kepolisian danKejaksaan dianggap belum mampu untuk memberantas Korupsi.
EKSISTENSI LEMBAGA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI (SUATU ANALISIS NORMATIF) Muhammad Syahlan Samosir; Rahman
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 2 No. 1 (2019): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v3i1.148

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tugas dan fungsi KomisiPemberantasan Korupsi dan strategi yang dilakukan dalam melakukanpenanganan perkara korupsi serta kendala yang di hadapi dengan pendekatansecara yuridis Normatif. Upaya memberantas tindak pidana korupsi tidak selaluberjalan dengan mulus, berbagai macam kesulitan juga dihadapi oleh KPK untukmenjerat para pelaku korupsi. Hambatan tersebut bisa disebabkan karenaadanya tekanan politis yang berasal dari campur tangan MPR maupun DPR.Karena seperti yang kita ketahui, korupsi pada dasarnya merupakanpenyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Selain itu juga terdapatkorupsi didalam tubuh kepolisian dan kejaksaan. Bahkan polisi dan jaksa yangsemula menangani masalah kasus korupsi pada akhirnya menjadi tersangka ataskasus korupsi atas kasus yang ditanganinya. Oleh karena itu, pemerintahkemudian membentuk suatu lembaga khusus yang sekarang ini dikenal sebagaiKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk dengan misi utama yaknimelakukan penegakkan hokum dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsidengan pemikiran bahwa lembaga penegak hukum lama, seperti Kepolisian danKejaksaan dianggap belum mampu untuk memberantas Korupsi.
Kriminalisasi Guru Dalam Pendisplinan Siswa; Analisis Yuridis Penyelesaian Melalui Pendekatan Keadilan Restorative Justice Rahman; Arlina, Marni; Muhammad Lufti; Fitri Rahayu; Muhammad Syahlan Samosir
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5514

Abstract

Kriminalisasi dalam praktik pendisplinan siswa menjadi isu yang semakin mendapat perhatian, terutama ketika tindakan yang dilakukan oleh tenaga pendidik berujung pada proses hukum. Kasus Tri Wulansari menjadi salah satu contoh konkret yang memunculkan perdebatan mengenai batas antara tindakan disipliner dan perbuatan pidana. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis fenomena kriminalisasi dalam pendisplinan siswa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif .metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi literatur terhadap perundang-undangan, doktrin hukum serta putusan terkait kasus yang dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakseimbangan dalam penerapan hukum pidana terhadap tindakan pendisplinan yang seharusnya masih berada dalam koridor pembinaan. pendekatan keadilan restoratif menawarkan solusi dengan menekankan pemulihan hubungan antara pihak yang terlibat, tanpa mengabaikan aspek perlindungan terhadap anak. kesimpulannya, penerapan keadilan restoratif dalam kasus pendisplinan siswa dapat menjadi alternatif penyelesaian yang lebih proporsional dan berkeadilan. diperlukan kejelasan regulasi dan pedoman bagi tenaga pendidik agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap tindakan yang dilakukan dalam rangka mendidik, serta untuk menjamin perlindungan hak anak secara seimbang.
Co-Authors Arlina, Marni Fitri Rahayu Muhammad Lufti Rahman