<![CDATA[Abstrak Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk: mengetahui persepsi wajib pajak terhadap perubahan PP No 46 Tahun 2013 menjadi PP No 23 Tahun 2018 pada perusahaan mikro dan perusahan menengah. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, populasi dalam penelitian ini adalah 4 (Empat) perusahaan kecil dan 4 (Empat) perusahaan menengah. Penelitian ini menggunakan metode outa sampling yaitu pengambilan sampel hanya berdasarkan pertimbangan peneliti. Penggunaan data dilakukan melalui wawancara. Metode analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Perubahan PP No. 46 Tahun 2013 menjadi PP No. 23 Tahun 2018 sudah memberikan keadilan kepada wajib pajak UMKM (2) Perubahan PP No 46 Tahun 2013 menjadi PP No 23 Tahun 2018 belum banyak memberi kepahaman kepada wajib pajak UMKM (3) sosialisasi atas perubahan peraturan PP No 46 Tahun 2013 menjadi PP No 23 Tahun 2018 tersebut belum dilakukan secara merata di Kota Makassar. Kata Kunci: Persepsi, Wajib pajak, PP No 46 Tahun 2013, dan PP No 23 Tahun 2018.AbstractThis research was conducted with the aim of: knowing the taxpayer's perception of the change in PP No. 46 of 2013 to PP No. 23 of 2018 in micro companies and medium-sized companies. The data used are primary data and secondary data, the population in this study were 4 (four) small companies and 4 (four) medium companies. This study uses the outa sampling method, which is sampling based solely on the consideration of researchers. The use of data is done through interviews. The method of data analysis uses qualitative data analysis. The results of this study indicate that: (1) Amendment to PP No. 46 of 2013 became PP No. 23 of 2018 has given justice to UMKM taxpayers (2) Changes in PP No. 46 of 2013 to PP No. 23 of 2018 have not given much understanding to UMKM taxpayers (3) socialization of changes in regulations PP No. 46 of 2013 to PP No. 23 of 2013 2018 has not been carried out evenly in Makassar City. Keywords: Perception, Taxpayer, PP No 46 of 2013, and PP No 23 of 2018.]]>
