Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Jurnal Jatiswara Commerce Law International Journal of Global Sustainable Research International Journal of Integrated Science and Technology
Eduardus Bayo Sili
Unknown Affiliation
Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM PENARIKAN SITA JAMINAN FIDUSIA TANPA MELALUI LELANG PENGADILAN Anggi Purnama Tradesa; Zainal Asikin; Eduardus Bayo Sili
UNES Law Review Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v4i2.230

Abstract

Debtors as legal subjects are entitled to legal protection, both preventive and repressive, written or unwritten. The legal protection provided is an implementation of the principle of recognition and dignity that is rooted in Pancasila and the Constitution. This study aims to analyze the protection and legal remedies of the debtor in withdrawing the confiscation of fiduciary guarantees without going through a court auction. This research is a normative legal research. The results of this study include: The debtor's legal effort in withdrawing a fiduciary guarantee without going through a court auction is to ask the creditor to show a Fiduciary Guarantee Certificate issued by the Fiduciary Registration Office. If the creditor cannot show a fiduciary guarantee certificate, then the debtor does not need to submit the collateral, because the creditor does not have the right to execute the collateral.
Tanggung Jawab Hukum Akuntan Publik Sebagai Salah Satu Profesi Penunjang Pasar Modal Terhadap Misleading Prospektus I Gusti Agung Wisudawan; Sumiati Ismail; Eduardus Bayo Sili
Jatiswara Vol 34 No 2 (2019): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (436.494 KB) | DOI: 10.29303/jatiswara.v34i1.190

Abstract

Akuntan Publik merupakan salah satu profesi penunjang pasar modal yang sangat berperan dalam pembuatan prospektus perusahaan emiten. Akuntan Publik dalam menjalankan tugasnya diharapkan berpegang pada kode etik profesi, sehingga terhindar dari kecurangan atau fraud dalam pembuatan laporan keuangan perusahaan emiten yang dapat mengakibatkan terjadinya misleading prospektus. Dalam kajian ini Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : 1) Tanggung jawab Akuntan Publik sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal terhadap misleading prospektus, 2) Sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap akuntan publik yang melakukan misleading prospektus menurut Undang-undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab hukum Akuntan Publik sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal terhadap Misleading Prospektus menurut Undang-undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan Sanksi Hukum Yang Dapat Dikenakan Terhadap Akuntan Publik yang melakukan Misleading Prospektus Menurut Undang-undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Dengan menggunakan metode penelitian normatif. Disimpulkan : 1)T anggung jawab yang dapat dikenakan terhadap Akuntan Publik adalah tanggung jawab karena kesalahan yaitu memanipulasi laporan keuangan dan tidak menerapkan prinsip kode etik akuntan. 2) Sanksi Hukum Yang Dapat Dikenakan Terhadap Akuntan Publik yang melakukan Misleading Prospektus Menurut Undang-undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yaitu sanksi perdata, sanksi administratif dan sanksi pidana.
ANALISIS HUKUM REGULASI INDUSTRI RITEL MODERN MENURUT PERPRES NOMOR 112 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN (STUDI DI KABUPATEN LOMBOK UTARA) Afwan Wijaya Saputra; Eduardus Bayo Sili; Nizia Kusuma Wardani
Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5062

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang ketentuan hukum regulasi industri ritel modern menurut peraturan presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (studi di kabupaten Lombok Utara). karena berkat berdIrinya ritel modern di kabupaten Lombok Utara memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat daerahnya, oleh karena itu ritel modern yang hadir di kabupaten Lombok Utara sangat perlu diberdayakan dalam penataannya dan pemerintah harus segera menerbitkan regulasi yang spesifik agar ritel modern yang hadir tidak menimbulkan gejolak di massyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian normatif-empiris, dan mengunakan tiga metode pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Ketentuan dasar hukum industri Ritel Modern yang telah berdiri di kabupaten Lombok Utara seperti Alfamart dan Indomaret, dalam penataan dan pembinaannya serta pembangunannya, sudah mengacu dalam Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, yang sebagaimana peraturan tersebut dibawah naungan menteri perdagangan nomor 53 tahun 2008. selain itu pembangunan ritel modern di kabupaten Lombok Utara telah menjadi polemik yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, sebagian pihak setuju karna ritel modern dapat meningkatkan pendapatan daerah dan memberikan dampak positif terhadap pelestarian budaya, dan sebagian juga masyarakat khawatir ritel modern dapat mematikan usaha-usaha lokal serta menganggu kepentingan masyarakat di kabupaten Lombok Utara.   Keywords: Legal Analysis, Regulation, Modern Retail
The Role of the Notary in the Creation of Subsidized Housing Procurement Agreements between Consumers, Developers, and PT. Bank BTN Mataram Branch Ricki Akbar; Kurniawan; Eduardus Bayo Sili
International Journal of Global Sustainable Research Vol. 2 No. 7 (2024): July 2024
Publisher : MultiTech Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59890/ijgsr.v2i7.2524

Abstract

The objective of this research is to explain and analyze the role of the notary in the creation of subsidized housing procurement agreements between consumers, developers, and PT. Bank BTN Mataram Branch. It also aims to identify the common issues faced by consumers in the process of purchasing subsidized housing through credit. The approach methods used in this study include the Statute Approach, Conceptual Approach, Analytical Approach, and Sociological Approach. The findings are as follows: First, the absence of the notary's role can result in the invalidity and incompleteness of the subsidized housing ownership agreement. Second, without the involvement of a notary, key responsibilities such as verifying the completeness of documents, ensuring compliance with regulationsThe absence of notarial verification on documents like the property ownership certificate, the identity of the parties involved, government permits, and other supporting documents can result in the invalidity of the transaction.Without a notary, the conformity of the agreement with the applicable laws and regulations is not guaranteed, including the examination of the validity requirements according to both positive law and Islamic law. Moreover, without a notary, the formulation of contract clauses that violate regulations related to housing subsidies may occur, jeopardizing the legal certainty and protection of the parties involved.
Juridical Analysis of Build Operate Transfer Agreements at the Mataram Mall Building Septina Indi Huwaida; Zainal Asikin; Eduardus Bayo Sili
International Journal of Integrated Science and Technology Vol. 2 No. 8 (2024): August 2024
Publisher : MultiTech Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59890/ijist.v2i8.2455

Abstract

The purpose of this research is to identify and analyze the regulation of Build Operate Transfer (BOT) agreements in positive law in Indonesia and the legal issues in the BOT agreement between the Mataram City Government and PT Pacifik Cilinaya Fantacy. The research method used is normative legal research with a legislative approach and a conceptual approach. The types of data used include secondary and primary data. Secondary data consists of literature sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials. The regulation of Build Operate Transfer is essentially the same as general contract regulations, which are governed by the third book of the Civil Code regarding obligations. Additionally, Build Operate Transfer is also regulated by several other regulations, including: Government Regulation No. 27 of 2014, Presidential Regulation No. 13 of 2010, Minister of Finance Regulation No. 78/PMK.06/2014, and Minister of Finance Regulation No. 02/PMK.06/2008 concerning the Appraisal of State-Owned Assets. The legal issue in this Build Operate Transfer agreement is that PT Pacifik Cilinaya Fantacy failed to comply with and PT Pacifik Cilinaya Fantacy regarding the management of the APHM Cilinaya Area. PT Pacifik Cilinaya Fantacy did not fulfill its obligation to pay royalties to the Mataram City Government from 2016 to 2019.
ANALISIS HUKUM REGULASI INDUSTRI RITEL MODERN MENURUT PERPRES NOMOR 112 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN (STUDI DI KABUPATEN LOMBOK UTARA) Afwan Wijaya Saputra; Eduardus Bayo Sili; Nizia Kusuma Wardani
Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5062

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang ketentuan hukum regulasi industri ritel modern menurut peraturan presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (studi di kabupaten Lombok Utara). karena berkat berdIrinya ritel modern di kabupaten Lombok Utara memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat daerahnya, oleh karena itu ritel modern yang hadir di kabupaten Lombok Utara sangat perlu diberdayakan dalam penataannya dan pemerintah harus segera menerbitkan regulasi yang spesifik agar ritel modern yang hadir tidak menimbulkan gejolak di massyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian normatif-empiris, dan mengunakan tiga metode pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Ketentuan dasar hukum industri Ritel Modern yang telah berdiri di kabupaten Lombok Utara seperti Alfamart dan Indomaret, dalam penataan dan pembinaannya serta pembangunannya, sudah mengacu dalam Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, yang sebagaimana peraturan tersebut dibawah naungan menteri perdagangan nomor 53 tahun 2008. selain itu pembangunan ritel modern di kabupaten Lombok Utara telah menjadi polemik yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, sebagian pihak setuju karna ritel modern dapat meningkatkan pendapatan daerah dan memberikan dampak positif terhadap pelestarian budaya, dan sebagian juga masyarakat khawatir ritel modern dapat mematikan usaha-usaha lokal serta menganggu kepentingan masyarakat di kabupaten Lombok Utara.   Keywords: Legal Analysis, Regulation, Modern Retail
Co-Authors Afwan Wijaya Saputra Anggi Purnama Tradesa Kurniawan Nizia Kusuma Wardani Ricki Akbar Septina Indi Huwaida Sumiati Ismail Wisudawan, I Gusti Agung Zainal Asikin