Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Jatiswara Indonesia Media Law Review
Rosdiana, Agita Chici
Unknown Affiliation
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Transaksi Keuangan Mencurigakan Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Rosdiana, Agita Chici
JATISWARA Vol. 37 No. 1 (2022): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v37i1.330

Abstract

Penelitian ini berbentuk Yuridis Normatif, yakni suatu penelitian yang menitik beratkan kepada pengunaan bahan pustaka sebagai sumber penelitiannya, penelitian ini tidak memakai pengamatan maupun wawancara terhadap respondon sebagai suatu sumber utama untuk mengumpulkan data-data terkait. Hal ini disebabkan data mengenai hal yang diteliti belum ada atau kurang. Seiring dengan maraknya tindak pidana pencucian uang, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (PMPJ), untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, prinsip mengenali pengguna jasa wajib diterapkan Notaris. Pasal 322 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa yang dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jawaban atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. Didalam ilmu hukum hal ini dikenal sebagai Asas Lex Specialis Derogat Legi Genaralis yaitu aturan hukum lebih khusus dapat mengenyampingkan aturan hukum yang umum. Pengaturan mengenai perlindungan bagi notaris sebagai pihak pelapor setelah dianalisis berdasarkan teori perlindungan hukum, telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian dalam bab tersendiri yakni bab IX yang dimuat dalam 5 pasal, dimulai dari pasal 83 sampai dengan pasal 87 UU TPPU.
Online Prostitution in Media Social: How is the Victim Protection? Rosdiana, Agita Chici
Indonesia Media Law Review Vol 1 No 2 (2022): July-December, 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/imrev.v1i2.60584

Abstract

The focus of this study is to analyze the online prostitution that is rife in the development of crime motives today, and how it is held accountable to those involved in prostitution, including recipients of commercial sex workers. Online prostitution has mushroomed among the public and can even be accessed by ordinary people, many use this illegitimate business as a livelihood plus is an element of criminal acts, namely fraud where there are victims of commercial sex worker service users this very often happens because it is so vulnerable to committing fraud on social media plus the object of fraud related to sexual activity. The approach in this study is a comparison of law and legal interpretation within the framework of normative legal research. This study uses secondary data derived from various legal rules and related legislation. This research finds and emphasizes that the development of information and technology flows through social media presents challenges in victim protection efforts, especially in the case of online prostitution. Various studies have found that the motive for online prostitution that is rampant in Indonesia begins with fraud and fake accounts. The study also confirms that users of commercial sex worker services can be criminalized using local regulations governing prostitution, the enactment of the Lex Specialist Lex Generalis principle. Victims of fraud or commercial sex workers who are deceived by pimps or sex workers can be convicted of supporting prostitution activities in cyberspace. Victims of prostitution are not only adults but there is an element of coercion to young children to carry out prostitution, this is supported by several factors, namely environmental factors or economic factors.
Co-Authors