This Author published in this journals
All Journal Jurnal Fatwa Hukum
NIM. A1011181085, SISKA OKTAVIANTI
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

PERAN DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK DALAM PEMBINAAN KOPERASI DI MASA PANDEMI (STUDI DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA) NIM. A1011181085, SISKA OKTAVIANTI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dengan berkembangnya suatu koperasi maka diharapkan kesejahteraan rakyatpun menjadi lebih berkembang. Maka dengan demikian pembinaan terhadap suatu koperasi dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan sangat dibutuhkan agar koperasi dapat bersaing, untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anggotanya pada khususnya, dan seluruh lapisan masyarakat pada umumnya, terutama pada situasi seperti sekarang dimana Pandemi Virus Corona sekarang sedang melanda setiap sudut dunia. Di masa pandemi covid-19 banyak koperasi yang tidak aktif dan bahkan sampai dibubarkan, oleh karena itu dibutuhkan peran pemerintah untuk berupaya mendorong para pelaku ekonomi agar berperan serta secara aktif guna mewujudkan cita-cita tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Pembinaan koperasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan Kota Pontianak di kecamatan Pontianak Kota masih belum efektif, dikarenakan terdapat kendala seperti tidak disiplinnya pengurus koperasi dalam menyampaikan laporan RAT koperasi kepada Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan, sulit menemukan keberadaan koperasi dengan alamat yang berbeda dilapangan dan banyak koperasi yang tidak menggunakan papan nama, ditambah pada masa pandemi Covid-19 yaitu pembatasan aktivitas. Cara mengatasi hambatan ialah penegakan hukum yang tegas kepada sikap para pemangku kepentingan yang tidak sesuai, pembinaan koperasi lebih di efektifkan.Kata kunci: Pembinaan, Pengawasan, Koperasi, Pemerintah Daerah