Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

REDESAIN SMKN 11 SEMARANG muhammad fatoni; septana bagus pribadi; indriastjario indriastjario
IMAJI Vol 1, No 3 (2012): IMAJI
Publisher : Departemen Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1195.912 KB)

Abstract

Pada tahun 2007 Depdiknas menargetkan perbandingan atau porsi antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 70% dan Sekolah Menengah Umum (SMA) sebesar 30%. SMKN 11 Semarang merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan yang di proyeksikan kedalam sekolah bertaraf internasional, karena itu SMKN 11 Semarang perlu berbenah dalam kurikulum maupun dari segi sarana prasarana pendidikan.Oleh karena itu diperlukan desain sekolah yang memenuhi sekolah bertarap internasional dalam hal ini SMKN 11 Semarang untuk membantu keberlangsungan proses belajar mengajar untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang diharapkan sekolah khususnya dan tujuan pendidikan nasional pada umumnya.Redesain ini diawalai dengan kajian mengenai standar-standar kebutuhan Sekolah Betaraf Internasional (SBI), studi banding beberapa sekolah beraraf Internasional khususnya SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), Tinjauan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 11 Semarang, studi ruang mengenai kebutuhan sekolah bertaraf Internasional, Analisa Tapak yang dilakukan pada tapak existing yaitu tapak SMKN 11 Semarang yang terletak di Jalan Grafika. Selain itu juga dibahas mengenai tata massa dan ruang bangunan, penampilan bangunan, struktur, sirkulasi, serta utilitas yang dipakai dalam perancangan “Redesain SMKN 11 Semarang”.Konsep perancangan yang digunakan adalah konsep arsitektur Neoverkaular, yaitu aliran yang suatu paham dari aliran Arsitektur Post-Modern yang lahir sebagai respon dan kritik atas modernisme yang mengutamakan nilai rasionalisme dan fungsionalisme yang dipengaruhi perkembangan teknologi industri. Karena bangunan SMKN 11 merupakan bangunan sekolah yang bersifat resmi, maka wujud desain yang ditampakkkan adalah desain dengan kesan formal dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria desain sekolah
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN JUDI ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Muhammad Fatoni
Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (556.222 KB)

Abstract

ABSTRACCriminal law is often used to solve social problems, especially in the fight against crime. One of them is the problem of online gambling as a form of societal ills or a form of social pathology. Thus, one of the rational efforts used to overcome online gambling is the approach of criminal law policy. Therefore, in this study, the formulation of the problem was raised; the first is how the penal policy model is related to online gambling, and the second is how preventive efforts are carried out by law enforcement against online gambling actors. The research method used is juridical-normative with a regulatory approach and related legal materials. As for the results of the research discussed, there is a Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions is an alternative to countering online gambling as a criminal crime. Furthermore, through the legal instruments of the Law a quo, it actually provides real restrictions and threats so that people do not gamble online, this is what is called a preventive effort. Key words : Policy, Online Gambling, ITE Law ABSTRAK            Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Salah satunya adalah masalah perjudian online sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat atau satu bentuk patologi sosial. Maka, salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi perjudian online adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana. Oleh karenanya, dalam penelitian ini diangkat rumusan masalah; yang pertama, bagaimana model kebijakan penal policy yang berkaitan judi online, dan yang kedua, bagaimana upaya preventif yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap pelaku judi online. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan dan bahan- bahan hukum  terkait. Adapun hasil penelitian yang dibahas, adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi alternatif penanggulangan perjudian online sebagai suatu tindak kejahatan bersifat pidana. Selanjutnya, melalui instrumen hukum UU a quo maka sebetulnya memberikan batasan dan ancaman secara nyata agar masyarakat tidak melakukan perjudian melalui online, hal inilah yang disebut sebagai upaya preventif. Kata Kunci: Kebijakan, Judi Online, UU ITE
KAJIAN ILMU AL-QUR’AN: NASAKH WA MANSUKH Ernadatul Fajaria; Muhammad Fatoni
El-Mu'Jam. Jurnal Kajian Al Qur'an dan Al-Hadis Vol 3 No 2 (2023)
Publisher : IAINU Kebumen Prodi IAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33507/el-mujam.v3i2.1270

Abstract

The Al-Qur'an has two sides, namely that the Al-Qur'an is a book of Muslims which has no differences in it (ikhtilaf) but on the other hand there is a verse in the Al-Qur'an which mentions nasakh, namely in Q.S. Al-Baqarah verse 106. Because of this, there are differences of opinion among the scholars into two groups. First, those who accept and support naskh, which means there is an annulment in the Koran. Second, they do not accept nasakh in the sense of negating the law directly revealed by Allah SWT, and they interpret nasakh as the same as takhsis, or more precisely as specialization. Therefore, it is not surprising that the discussion of Nasikh Wa Mansukh is an interesting discussion to study.
Kontroversi Kepemimpinan Perempuan Dalam Hukum Islam Himma, Himmatul 'Aliyah; Muhammad Fatoni; Ali Rahmatullah
Ta’wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam Vol 4 No 2 (2023): Ta’wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur’an, Tafsir dan Pemikiran Islam
Publisher : Lembaga Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) IAIFA Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58401/takwiluna.v4i2.958

Abstract

Studying leadership, especially Islamic leadership is an interesting subject because good leadership will lead to a good social order. In Indonesia, where Muslims make up the majority of the population, incorporating democracy into Islamic teachings has always been a challenge. The inequality of women in social status is proof of this. Since ancient times, Islam has indeed abolished various types of segregation between humans, giving privileges to women as freedom is given to men. This is a matter of Islamic leadership because Islam has given women the same rights as men. This includes the administration of Islam because Islam has given women the privileges that were given to men and furthermore made commitments to women as provided to men, with the exception of the freedoms or commitments that Islam expects of men. In this way, we must balance the freedom and commitment of female pioneers with those of men as indicated by the passages in the Qur’an, hadith and ijma’ on human relations.