Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arena Hukum Khazanah Intelektual Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Yahman Yahman
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PENTINGNYA MUATAN LOKAL UNTUK PEMBELAJARAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III DI ERA REVOUSI INDUSTRI 4.0: PENTINGNYA MUATAN LOKAL UNTUK PEMBELAJARAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III DI ERA REVOUSI INDUSTRI 4.0 Yahman Yahman
Khazanah Intelektual Vol. 3 No. 2 (2019): Khazanah Intelektual
Publisher : Balitbangda Provinsi Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37250/newkiki.v3i2.52

Abstract

Perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (cultural set) PNS perlu mendapat perhatian serius guna mendukung suksesnya program reformasi birokrasi. Perubahan pola pikir Pegawai Negeri Sipil (PNS) perlu dilakukan dalam rangka untuk mengubah paradigma ingin dilayani menjadi pelayan (pamong) yang menyenangkan masyarakat. Pelatihan dasar calon PNS menjadi saat dan waktu yang tepat untuk memberikan muatan materi kearifan lokal masyarakat Melayu Jambi kepada para calon PNS, karena sesungguhnya mereka tidak hanya dituntut mempunyai kemampuan tehnis dan menejerial tapi juga mempunyai kemampuan personal (softskill) kearifan lokal berupa keluhuran budi masyarakat Melayu Jambi, oleh karena itu muatan lokal terkait lokalitas perlu menjadi materi pembelajaran dalam pelatihan dasar CPNS golongan III yang kelak akan menjadi para pengambil kebijakan dikemudian hari. Sehingga pada saat nanti mereka akan menjadi pengambil kebijakan dimasa yang akan datang tidak mengabaikan nilainilai luhur Melayu Jambi yang juga merupakan bagian dari ketahanan nasional.
PROBLEMATIKA PENEGAKKAN HUKUM PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Yahman Yahman
Arena Hukum Vol. 6 No. 1 (2013)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (800.617 KB) | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2013.00601.6

Abstract

AbstractEnforcement of law against illegal mining, mineral and coal in particular experience obstacles in terms of storage confiscation of evidence. An actor burdened cost of storage of evidence or known as "demorrag" by law enforcement agencies. This condition is not consistent with the concept of Law No. 8 of 1981 on Criminal Procedure and Government Regulation No. 27 Year 1983 on Guidelines for Criminal Code, particularly with respect to the storage of confiscated evidence that has not been adequately available. This study found that the application of Law No. 4 of 2009 on illegal mining has violated human rights. Key words: confiscation, “demorrag”, coal. AbstrakPenegakkan hukum terhadap illegal mining, khususnya mineral dan batubara mengalami hambatan dalam hal penyimpanan penyitaan barang bukti. Seorang pelaku terbebani biaya penyimpanan barang bukti atau dikenal dengan istilah ”demorrag” oleh institusi penegak hukum. Kondisi ini tidak sesuai dengan konsep Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP maupun Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP, khususnya terkait dengan tempat penyimpanan barang bukti sitaan (RUPBASAN) yang belum tersedia secara memadai. Penelitian ini menemukan bahwa dalam penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).Kata kunci: penyitaan, demorrag, batubara
Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 23/PUU-XIX/2021 Bagi Pengurus dan Kreditor Mahrus Mahrus; Yahman Yahman
Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 4 No. 4 (2024): Desember: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/khatulistiwa.v4i4.6149

Abstract

Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) is a legal mechanism that provides a grace period for creditors and debtors to negotiate debt settlement through the courts. Based on Law Number 37 of 2004, previously no legal action was permitted against PKPU decisions. However, the issuance of Constitutional Court Decision Number 23/PUU-XIX/2021 changed this provision by allowing the submission of an appeal against a PKPU decision submitted by a creditor if the debtor's peace proposal is rejected. This study aims to examine the philosophy and legal and practical implications of the decision for PKPU administrators and creditors. The research method used is normative with a statutory, conceptual, and document study approach. The results of the study show that the Constitutional Court decision creates legal uncertainty, an imbalance of responsibility, and prolongs the PKPU settlement process. This disrupts the principle of a speedy trial and has the potential to create a legal vacuum regarding the authority of administrators in carrying out their duties during the cassation process. Thus, this legal change requires special attention in its implementation to maintain balance and legal certainty for the parties concerned.
Co-Authors Mahrus Mahrus