<![CDATA[Artikel ini membahas tentang program penanggulangan narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba) di Surabaya. Kebijakan sosial ini diimplementasikan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sepanjang tahun 2019. Kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya adalah amanat dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2018 Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tahun 2018-2019. Ada banyak kegiatan yang telah dilakukan, di antaranya, sosialisasi pencegahan narkoba dan tes urine bagi para pegawai atau petugas di lingkup Pemkot Surabaya dan siswa-siswi sekolah negeri maupun swasta. Tujuan dari program ini adalah mencegah atau mengurangi penyebaran dan penyalahgunaan narkoba di Surabaya, yang tergolong kota besar di Indonesia, sehingga menjadi salah satu primadona para bandar narkoba. Secara umum, selain diemban Pemerintah Kota Surabaya, tugas P4GN di Surabaya merupakan tugas kolektif seluruh instansi publik, termasuk kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, dan Badan Narkotika Nasional Surabaya. Juga tugas segenap elemen masyarakat. Artikel ini membahas tentang bagaimana program penanggulangan narkoba ini dijalankan di masyarakat oleh Pemkot Surabaya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan melihat bagaimana implementasi kebijakan ini dilaksanakan. Pengumpulan data memakai teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan pembuatan kesimpulan. Teori yang dipakai adalah dasar-dasar kebijakan publik, yang dihubungkan dengan konsep pembangunan sosial berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan konsep kemaslahatan umat yang digariskan ajaran Islam. Hasil dari studi ini menunjukkan, program penanggulangan narkoba Pemkot Surabaya memiliki kesesuaian dengan pembangunan sosial berkelanjutan dan semangat menumbuhkan kemaslahatan umat. This article discusses the narcotics and dangerous drugs countermeasures program in Surabaya. This social policy was implemented by the people's Welfare Section (Kesra) of the Surabaya City Government throughout 2019. The activities in it are mandated by Presidential Instruction (Inpres) number 6 of the 2018 National Action Plan for the Prevention and Eradication of abuse and illicit circulation of narcotics and Narcotics precursors (P4GN) in 2018-2019. Many activities have been carried out, including socialization of drug prevention and urine tests for employees or officers in the scope of the Surabaya city government and public and private school students. The purpose of this program is to prevent or reduce the spread and abuse of drugs in Surabaya, which is classified as a major city in Indonesia, so it has become one of the leading destinations for drug dealers. In general, in addition to being carried out by the Surabaya city government, the task of P4GN in Surabaya is the collective task of all public agencies, including the police, the Indonesian National Army, and the Surabaya National Narcotics Agency. Also, the study neko77 of all elements of society. This article discusses how the Drug Control program is run in the community by the Surabaya city government. The method used is descriptive qualitative by looking at how this policy is implemented—data collection using observation techniques, interviews, and documentation. Data analysis is done through data reduction, presentation, and conclusion making. The theory used is the basics of Public Policy, which is associated with the concept of sustainable social development of the United Nations (UN) and the concept of the benefit of the people outlined by the teachings of Islam. The results of this study indicate that the Surabaya city government's Drug Control program is sustainable social development and the spirit of growing the benefit of the people.]]>
