Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal UIR LAW REVIEW
Larensius Arliman S
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Pendidikan Paralegal Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan Larensius Arliman S
UIR Law Review Vol. 1 No. 1 (2017): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (9.106 KB) | DOI: 10.25299/ulr.2017.1.01.153

Abstract

Anak adalah generasi penerus bangsa, hal ini tentu tidak bisa dipungkiri. Di Negara manapun, hak anak selalu dilindungi dan selalu dijaga dengan baik. Indonesia sebagai sebuah Negara hukum, juga mengakui perlindungan anak yang harus benar-benar dilaksanakan. Pada hari ini perlindungan anak itu sepertinya diabaikan atau bahkan dilupakan, karena masih banyak kita saksikan anak-anak berhadapan dengan hukum, anak menjadi korban kejahatan dan eksploitasi, dan masih banyak anak yang ditelantarkan dan tidak mendapat perhatian dengan serius. Atas dasar itu hadirlah paralegal, sebagai bentuk awal kepada perlindungan anak. Tulisan ini akan berkenalan dengan paralegal, apa itu paralegal? Serta perkembangannya di Indonesia. Tulisan ini juga membahas manfaat pendidikan paralegal bagi masyarakat, terutama di dalam perlindungan anak. Di akhir tulisan ini menekankan pentingya perlindungan anak yang berkelanjutan di Indonesia, sebagai dasar mewudukan Indonesia yang lebih baik lagi. Kesimpulan dari tulisan ini adalah mengenalkan paralegal sebagai bentuk awal dari perlindungan kepada anak yang berkelanjutan. Kata Kunci: Pendidikan; Paralegal; Perlindungan; Anak; Berkelanjutan.
Kodifikasi RUU KUHP Melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi larensius Arliman S
UIR Law Review Vol. 2 No. 1 (2018): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (9.11 KB) | DOI: 10.25299/uirlrev.2018.2.01.1437

Abstract

Social phenomenon called corruption is the reality of human behavior in social interaction that is considered deviant, and endangering society and state. Corruption as a form of extraordinary crime that is very detrimental to the people, the idea to weaken the Corruption Eradication Commission (KPK), one of them by incorporating the Corruption Act (Corruption Act) and Money Laundering Criminal Act (UU TPPU) into the Draft Law of the Penal Code (RUU KUHP). Corruption greatly weakens the existence of the KPK later. Just imagine as long as the KPK, many cases that can be dismantled, the government should anticipate the weakening of this KPK, where the author tries to offer the government open the formation of other laws to regulate this. If this is implemented then there will be 3 (three) institutions that continue to oversee corruption, namely: Police, Prosecutors and KPK primarily. This is to eradicate corruption in Indonesia as soon as possible.
Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional larensius Arliman S
UIR Law Review Vol. 2 No. 2 (2018): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (9.114 KB) | DOI: 10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1587

Abstract

Pembangunan ekonomi adalah pilar utama dalam mendukung pertumbuhan dan pembangunan suatu bangsa. Dinamika pembangunan ekonomi terkadang menimbulkan sengketa akibat pertentang dan perseteruan bisnis. Penyelesaian sengketa dengan konvensional dikerjakan lewat satu tempat saja, yaitu pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada umumnya menggunakan cara-cara yang berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yakni digunakannya beberapa cara antara lainnya ialah mediasi dalam sengketa bidang ekonomi. Tulisan ini membahas bagaimana peran mediasi sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional serta peran pendekatan mufakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis nomatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran mediasi sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa ada yang berperan penting dan ada yang tidak terutama di dalam sengketa- sengketa pengadilan niaga; sengketa yang pengadilan hubungan industrial; persaingan usaha; sengketa konsumen, dan sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan misalkan sengketa dalam dunia perbankan dan asuransi. Pendekatan mufakat sangat penting di dalam melaksanakan mediasi penyelesaian sengketa ekonomi, karena mufakat merupakan simbol dari bangsa Indonesia.
Koordinasi PT. Pegadaian (Persero) Dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar Dalam Penimbangan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkotika Larensius Arliman S
UIR Law Review Vol. 4 No. 1 (2020): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (9.114 KB) | DOI: 10.25299/uirlrev.2020.vol4(1).3779

Abstract

Direktorat Narkoba Polda Sumatera Barat (Ditresnarkoba Polda Sumbar) untuk mengetahui berat barang bukti narkotika, maka penyidik harus melakukan penimbangan barang bukti yang bekerjasama dengan PT. Pegadaian. Hal ini berguna untuk menciptakan kerjasama agar mencegah dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap nerkotika di Sumatera Barat. Atas hal tersebut maka dibahas koordinasi yang dilakukan oleh Ditresnarkoba dengan Pihak PT. Pegadaian Padang dalam penimbangan barang bukti? Serta kendala apa saja yang dihadapi Ditresnarkoba dengan Pihak PT. Pegadaian Padang dalam penimbangan barang bukti? Penelitian ini menjelaskan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh Ditresnarkoba dengan Pihak PT. Pegadaian Padang dalam penimbangan barang bukti adalah sebagai berikut: dalam kegiatan penimbangan berat barang bukti narkoba, wajib melampirkan surat permintaan penimbangan barang bukti narkoba dan setelah selesai penimbangan, wajib dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui dan disaksikan oleh saksi penyidik atau penyidik pembantu dan tersangka, demi kelancaran pelaksanaan penyidikan yang dilakukan, maka para pihak saling berkoordinasi, saling membantu dalam lingkup tugas dan kewenangan masing-masing. Kendala yang dihadapi adalah: kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya personil penyidik narkoba, kurangnya pemahaman anggota kepolisian dalam melakukan timbangan di lapangan, kurangnya senjata dalam melakukan pengawalan, baik terhadap tersangka maupun barang bukti, saling terikatnya tiap pelaku, teknik peradaran narkotika yang berubah-rubah dan hari libur menjadi kendala dalam melakukan penimbangan. kendala di pegadaian.
Co-Authors