Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM UIR LAW REVIEW Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Syafriadi Syafriadi
Universitas Islam Riau
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Pelaksanaan Demokrasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Syafriadi Syafriadi
UIR Law Review Vol. 1 No. 1 (2017): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/ulr.2017.1.01.539

Abstract

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dalam praktiknya menghadapi kendala yang bersifat politis dan ideologis. Sungguhpun demikian demokrasi sudah menjadi pilihan politik yang diyakini sebagai salah satu bentuk sistem politik terbaik untuk mencapai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan negara. Akan tetapi setelah merdeka, praktik kehidupan demokrasi masih mengalami pasang surut seiring dengan dinamika perkembangan politik di Indonesia. Secara konseptual pemikiran demokrasi yang berkembang di Indonesia dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran demokrasi di luar Indonesia, khususnya pemikiran demokrasi yang dikembangkan oleh elit intelektual pada masa pergerakan dan sesudahnya. Kata kunci: demokrasi dan ketatanegaraan. The implementation of democracy in Indonesia in practice had hindrance politically and ideologically. However, democracy had been political choice assumed as one of the best political system to achieve effectivity in performing the State. Yet, after independence, the living democracy practice still have to move high and low along with dynamic political growth in Indonesia. Conceptually, democracy’s thought developed in Indonesia affected by the development of foreign democracy’s though, especially thought of democracy developed by intellectual expert at the movement ages and subsequently. Keywords: Democracy and State system.
Hubungan Konstitusi dan Negara dalam Paham Konstitusionalisme Syafriadi Syafriadi
UIR Law Review Vol. 3 No. 2 (2019): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (9.114 KB) | DOI: 10.25299/uirlrev.2019.vol3(02).4558

Abstract

Hubungan antara konstitusi dengan negara sangat erat. Negara dalam hal ini pemerintah tidak dapat melaksanakan kekuasaan tanpa konstitusi. Demikian sebaliknya, konstitusi tidak akan lahir tanpa adanya negara. Akan tetapi, kelahiran sebuah konstitusi adalah kehendak dari rakyat, sebab rakyatlah yang memiliki kedaulatan atas Negara. Dalam pandangan K.C. Wheare, Konstitusi digambarkan sebagai system ketatanegaraan dari suatu Negara dan kumpulan dari berbagai peraturan yang membentuk serta mengatur pemerintahan. Tulisan ini mengkaji dan menganalisis secara yuridis berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan teori untuk menjawab permasalahan hubungan Konstitusi dan Negara dalam Paham Konstitusionalisme.
ANALISIS PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILU Syafriadi Syafriadi; Selvi Harvia Santri
REFORMASI Vol 13, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v13i1.3845

Abstract

The Election Supervisory Body (Bawaslu) has a role in maximizing the quality of the implementation of elections so as to provide certainty for the upholding of sovereignty and the pure results of the votes that will be cast by the community. Regulations for regulating the authority regarding Bawaslu in Indonesia are regulated in Law Number. 2 of 2015, this rule regulates the role and duties of Bawaslu, one of which is as a structure in election supervision related to law enforcement in the holding of elections. Bawaslu has very limited duties in carrying out its role as an election organizer, there is always news that mentions the weak supervision carried out by Bawaslu in holding elections. Community expectations for Bawaslu in carrying out their role are very high, but, on the other hand, the limited authority given to Bawaslu makes their role dysfunctional. The ineffectiveness of the duties carried out by Bawaslu will affect the implementation of the election administration. The purpose of this study is to examine and examine the role of Bawaslu in carrying out their duties in supervising the implementation of elections in society. The method used in this research is normative legal research. Bawaslu has roles and duties that have been regulated in laws and regulations, namely overseeing the stages of the election implementation process with regard to efforts to prevent prosecution of violations that occur in elections.AbstrakBadan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran dalam hal memaksimalkan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu sehingga memberikan kepastian untuk tegaknya kedaulatan dan murninya hasil suara masyarakat. Peraturan untuk mengatur kewenangan mengenai Bawaslu di Indonesia diatur pada UU Nomor 2 tahun 2015, aturan ini mengatur peran dan tugas Bawaslu, salah satunya sebagai struktur dalam pengawasan Pemilu yang berkaitan dengan hal penegakan hukum pada penyelenggaraan Pemilu.  Bawaslu memiliki tugas yang sangat terbatas dalam menjalankan peran sebagai pelaksanaan Pemilu. Ada saja berita yang menyebutkan lemahnya pengawasan yang dilakukan bawaslu dalam penyelenggaaan pemilu. Harapan masyarakat terhadap bawaslu dalam menjalankan perannya sangatlah tinggi, tetapi, di sisi lain, keterbatasan kewenangan yang diberikan kepada Bawaslu menjadikan perannya tidak berfungsi. Ketidakefektifan tugas yang dilakukan Bawaslu akan mempengaruhi pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menelaah peran Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya dalam pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu di masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu memiliki peran dan tugas yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu mengawasi tahapan proses pelaksanaan Pemilu yang berkenaan dengan upaya pencegahaan penindakan pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu.
Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Revisi Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Syafriadi
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 30 No. 2: MEI 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol30.iss2.art3

Abstract

This study analyzes the Second Amendment to the Law on the Establishment of Legislation (UU P3) which accommodates the omnibus law method. The omnibus law method was previously unknown to the civil law legal system adopted in Indonesia, therefore when this method was implemented in the Job Creation Law (UU Ciptaker), it invited pros and cons in the society, even differences of opinion among legal experts. The Second Amendment to the UU P3 introduces a new method in forming laws and regulations as it legalizes the omnibus law method in the Indonesian legal system. This paper is the result of doctrinal research that relies on secondary data. This research concludes that: first, the omnibus law method which was initially alien to the system for forming statutory regulations, now through the Second Amendment to the UU P3, it has become one of the known methods in forming statutory regulations and in this context, becoming the legal basis which must be guided by the revision of the UU Ciptaker as mandated by the Constitutional Court decision Number 91/PUU-XIX/2021 as well; Second, the omnibus law method which was accommodated in the Second Amendment to the UU P3 became the juridical basis for improving the UU Ciptaker, both amendments in the formal and material aspects, and UU P3 being the standard in the formation of laws and regulations in Indonesia.Keywords: Omnibus Law; Job Creation; Law AbstrakPenelitian ini menganalisis Perubahan Kedua Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) yang mengakomodasi metode omnibus law. Metode omnibus law sebelumnya tidak dikenal dalam sistem hukum civil law yang dianut di Indonesia, karenanya ketika metode ini diterapkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), mengundang pro dan kontra di tengah masyarakat, bahkan perbedaan pendapat di antara ahli hukum. Revisi Kedua UU P3 memperkenalkan metode baru dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena melegalkan omnibus law dalam sistem hukum Indonesia. Tulisan ini merupakan hasil penelitian doktrinal yang bertumpu pada data sekunder. Penelitian ini berkesimpulan, yakni: pertama, metode omnibus law yang pada mulanya tidak dikenal dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan, sekarang melalui Revisi Kedua UU P3 omnibus law telah menjadi salah satu metode dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sekaligus dalam konteks ini menjadi dasar hukum yang harus dipedomani dalam revisi UU Ciptaker sebagaimana mandat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XIX/2021. Kedua, metode omnibus law yang diakomodasi ke dalam Revisi Kedua UU P3 menjadi landasan yuridis untuk memperbaiki UU Ciptaker baik perubahan dalam aspek formil maupun aspek materiil, dan UU P3 menjadi standar baku dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.Kata-kata Kunci: Omnibus Law; Cipta Kerja; Undang-Undang
Co-Authors Selvi Harvia Santri