Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.168
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOURNAL OF HEALTHCARE TECHNOLOGY AND MEDICINE Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM UIR LAW REVIEW Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurnal Teori dan Aplikasi Fisika Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum
Syafriadi Syafriadi
Universitas Islam Riau
Astronomy Computer Science & IT Electrical & Electronics Engineering Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Physics Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Pelaksanaan Demokrasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Syafriadi Syafriadi
UIR Law Review Vol. 1 No. 1 (2017): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/ulr.2017.1.01.539

Abstract

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dalam praktiknya menghadapi kendala yang bersifat politis dan ideologis. Sungguhpun demikian demokrasi sudah menjadi pilihan politik yang diyakini sebagai salah satu bentuk sistem politik terbaik untuk mencapai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan negara. Akan tetapi setelah merdeka, praktik kehidupan demokrasi masih mengalami pasang surut seiring dengan dinamika perkembangan politik di Indonesia. Secara konseptual pemikiran demokrasi yang berkembang di Indonesia dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran demokrasi di luar Indonesia, khususnya pemikiran demokrasi yang dikembangkan oleh elit intelektual pada masa pergerakan dan sesudahnya. Kata kunci: demokrasi dan ketatanegaraan. The implementation of democracy in Indonesia in practice had hindrance politically and ideologically. However, democracy had been political choice assumed as one of the best political system to achieve effectivity in performing the State. Yet, after independence, the living democracy practice still have to move high and low along with dynamic political growth in Indonesia. Conceptually, democracy’s thought developed in Indonesia affected by the development of foreign democracy’s though, especially thought of democracy developed by intellectual expert at the movement ages and subsequently. Keywords: Democracy and State system.
Hubungan Konstitusi dan Negara dalam Paham Konstitusionalisme Syafriadi Syafriadi
UIR Law Review Vol. 3 No. 2 (2019): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (9.114 KB) | DOI: 10.25299/uirlrev.2019.vol3(02).4558

Abstract

Hubungan antara konstitusi dengan negara sangat erat. Negara dalam hal ini pemerintah tidak dapat melaksanakan kekuasaan tanpa konstitusi. Demikian sebaliknya, konstitusi tidak akan lahir tanpa adanya negara. Akan tetapi, kelahiran sebuah konstitusi adalah kehendak dari rakyat, sebab rakyatlah yang memiliki kedaulatan atas Negara. Dalam pandangan K.C. Wheare, Konstitusi digambarkan sebagai system ketatanegaraan dari suatu Negara dan kumpulan dari berbagai peraturan yang membentuk serta mengatur pemerintahan. Tulisan ini mengkaji dan menganalisis secara yuridis berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan teori untuk menjawab permasalahan hubungan Konstitusi dan Negara dalam Paham Konstitusionalisme.
ANALISIS PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILU Syafriadi Syafriadi; Selvi Harvia Santri
REFORMASI Vol 13, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v13i1.3845

Abstract

The Election Supervisory Body (Bawaslu) has a role in maximizing the quality of the implementation of elections so as to provide certainty for the upholding of sovereignty and the pure results of the votes that will be cast by the community. Regulations for regulating the authority regarding Bawaslu in Indonesia are regulated in Law Number. 2 of 2015, this rule regulates the role and duties of Bawaslu, one of which is as a structure in election supervision related to law enforcement in the holding of elections. Bawaslu has very limited duties in carrying out its role as an election organizer, there is always news that mentions the weak supervision carried out by Bawaslu in holding elections. Community expectations for Bawaslu in carrying out their role are very high, but, on the other hand, the limited authority given to Bawaslu makes their role dysfunctional. The ineffectiveness of the duties carried out by Bawaslu will affect the implementation of the election administration. The purpose of this study is to examine and examine the role of Bawaslu in carrying out their duties in supervising the implementation of elections in society. The method used in this research is normative legal research. Bawaslu has roles and duties that have been regulated in laws and regulations, namely overseeing the stages of the election implementation process with regard to efforts to prevent prosecution of violations that occur in elections.AbstrakBadan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran dalam hal memaksimalkan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu sehingga memberikan kepastian untuk tegaknya kedaulatan dan murninya hasil suara masyarakat. Peraturan untuk mengatur kewenangan mengenai Bawaslu di Indonesia diatur pada UU Nomor 2 tahun 2015, aturan ini mengatur peran dan tugas Bawaslu, salah satunya sebagai struktur dalam pengawasan Pemilu yang berkaitan dengan hal penegakan hukum pada penyelenggaraan Pemilu.  Bawaslu memiliki tugas yang sangat terbatas dalam menjalankan peran sebagai pelaksanaan Pemilu. Ada saja berita yang menyebutkan lemahnya pengawasan yang dilakukan bawaslu dalam penyelenggaaan pemilu. Harapan masyarakat terhadap bawaslu dalam menjalankan perannya sangatlah tinggi, tetapi, di sisi lain, keterbatasan kewenangan yang diberikan kepada Bawaslu menjadikan perannya tidak berfungsi. Ketidakefektifan tugas yang dilakukan Bawaslu akan mempengaruhi pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menelaah peran Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya dalam pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu di masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu memiliki peran dan tugas yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu mengawasi tahapan proses pelaksanaan Pemilu yang berkenaan dengan upaya pencegahaan penindakan pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu.
Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Revisi Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Syafriadi
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 30 No. 2: MEI 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol30.iss2.art3

Abstract

This study analyzes the Second Amendment to the Law on the Establishment of Legislation (UU P3) which accommodates the omnibus law method. The omnibus law method was previously unknown to the civil law legal system adopted in Indonesia, therefore when this method was implemented in the Job Creation Law (UU Ciptaker), it invited pros and cons in the society, even differences of opinion among legal experts. The Second Amendment to the UU P3 introduces a new method in forming laws and regulations as it legalizes the omnibus law method in the Indonesian legal system. This paper is the result of doctrinal research that relies on secondary data. This research concludes that: first, the omnibus law method which was initially alien to the system for forming statutory regulations, now through the Second Amendment to the UU P3, it has become one of the known methods in forming statutory regulations and in this context, becoming the legal basis which must be guided by the revision of the UU Ciptaker as mandated by the Constitutional Court decision Number 91/PUU-XIX/2021 as well; Second, the omnibus law method which was accommodated in the Second Amendment to the UU P3 became the juridical basis for improving the UU Ciptaker, both amendments in the formal and material aspects, and UU P3 being the standard in the formation of laws and regulations in Indonesia.Keywords: Omnibus Law; Job Creation; Law AbstrakPenelitian ini menganalisis Perubahan Kedua Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) yang mengakomodasi metode omnibus law. Metode omnibus law sebelumnya tidak dikenal dalam sistem hukum civil law yang dianut di Indonesia, karenanya ketika metode ini diterapkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), mengundang pro dan kontra di tengah masyarakat, bahkan perbedaan pendapat di antara ahli hukum. Revisi Kedua UU P3 memperkenalkan metode baru dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena melegalkan omnibus law dalam sistem hukum Indonesia. Tulisan ini merupakan hasil penelitian doktrinal yang bertumpu pada data sekunder. Penelitian ini berkesimpulan, yakni: pertama, metode omnibus law yang pada mulanya tidak dikenal dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan, sekarang melalui Revisi Kedua UU P3 omnibus law telah menjadi salah satu metode dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sekaligus dalam konteks ini menjadi dasar hukum yang harus dipedomani dalam revisi UU Ciptaker sebagaimana mandat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XIX/2021. Kedua, metode omnibus law yang diakomodasi ke dalam Revisi Kedua UU P3 menjadi landasan yuridis untuk memperbaiki UU Ciptaker baik perubahan dalam aspek formil maupun aspek materiil, dan UU P3 menjadi standar baku dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.Kata-kata Kunci: Omnibus Law; Cipta Kerja; Undang-Undang
Applying Press Law and Online Media Framing in the Case of Brigadier J .'s Murder Syafriadi Syafriadi
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 1 (2023): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i1.2453

Abstract

This study analyzes the news framing of detik.com, tribunnews.com, and coil.com on the killing of Brigadier Pol Nofriansyah Joshua Hutabarat ( Brigadier J) from the perspective of legal politics in the application of Law Number 40 of 1999 concerning the press by using the theory of Robert N. Entman. It shows how the norms of the law are invited to be implemented in highlighting issues to attract readers' attention. This study uses a framing analysis method with a paradigm or construction approach, which views that there is no objective reality. The data collection technique in this study was carried out based on analysis and studies based on the news of the three media with the random sampling method. In addition, literature studies are also carried out through books, journals, articles, and the internet. The conclusion obtained from the results of this study is that detik.com, tribunnews.com, and coil.com both apply the straight news reporting model that is on actual issues to implement it as a social media control. This pattern of reporting helped push information about Brigadier J's murder into a wild ball outside of mainstream information.
Inhibisi Korosi Ekstrak Buah Pinang (Areca catechu L.) Sebagai Penghambat Laju Korosi Pada Baja Karbon Rendah C-Mn Steel dengan Medium Korosif HCl dan NaCl nika khumaidah; Ediman Ginting Suka; Syafriadi Syafriadi
Jurnal Teori dan Aplikasi Fisika Vol. 7 No. 1 (2019): Jurnal Teori dan Aplikasi Fisika
Publisher : Department of Physics, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jtaf.v7i1.196

Abstract

Corrosion inhibition of areca nut extract (Areca catechu) as the resistor of corrosion rate in low carbon steel with HCl and NaCl corrosive medium concentrated at 3% had been reasearched. The C-Mn steel corrosion rate was examined during a 96 hours of submersion with and without the addition of areca nut extract with the concentration rate at 10%, 15%, and 20% respectively. The examination was done with the weight loss method. The result of the research shows that the use of higher the concentration of areca nut extract resulted in the decrease of corrosion rate and the increase of corrosion inhibition capability. The highest rate of corrosion effectiveness was found in the 20% concentration in both HCl and NaCl with the rate of 86,06% and 85,62% respectively. The result of X-Ray diffraction (XRD) characterization showed that the phase formed was pure Fe. Scanning Electron Microscopy (SEM) characterization showed uneven clusters with smaller size. Holes and cracks were not formed that the corrosion rate was lower compared to the sample without inhibitor addition. The characterization Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) in the sample without inhibitor showed the presence of Cl substance.
SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW: EVALUASI METODE SPEKTROFOTOMETRI SINAR TAMPAK UNTUK ANALISIS FOSFOR PADA PETAI (PARKIA SPECIOSA) Elliya Siswanti; Syafriadi Syafriadi
JOURNAL OF HEALTHCARE TECHNOLOGY AND MEDICINE Vol 12, No 1 (2026): APRIL 2026
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33143/jhtm.v12i1.5945

Abstract

Abstrak Petai (Parkia speciosa) merupakan tanaman yang mengandung berbagai mineral, termasuk fosfor, yang berperan penting dalam proses metabolisme tubuh. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi metode spektrofotometri sinar tampak untuk analisis fosfor pada petai melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Kajian dilakukan dengan menelusuri dan menganalisis berbagai artikel ilmiah terkait prinsip metode, sensitivitas, akurasi, serta parameter validasi analisis fosfor. Hasil telaah menunjukkan bahwa metode spektrofotometri sinar tampak memiliki kemampuan analisis yang baik, sensitif, dan relatif sederhana sehingga berpotensi digunakan untuk penentuan kadar fosfor pada petai secara efektif dan akurat.
EVALUASI AKTIVITAS PENYEMBUHAN LUKA BAKAR SALEP POLIHERBAL BERBASIS EKSTRAK ETANOL DAUN MANGGA DAN DAUN JATI PADA MENCIT Rulia Meilina; Sylvi Divana Fitra; Fitra Alvionida; Ellya Siswanti; Yustika Wirda Ningsih; Syafriadi Syafriadi; Ratna Willis
JOURNAL OF HEALTHCARE TECHNOLOGY AND MEDICINE Vol 12, No 1 (2026): APRIL 2026
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33143/jhtm.v12i1.5952

Abstract

Luka bakar merupakan salah satu bentuk kerusakan jaringan kulit yang disebabkan oleh paparan panas, bahan kimia, maupun radiasi. Penanganan luka bakar memerlukan sediaan topikal yang efektif dalam mempercepat regenerasi jaringan serta mencegah terjadinya infeksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi aktivitas penyembuhan luka bakar dari salep poliherbal yang mengandung kombinasi ekstrak etanol daun mangga (Mangifera indica L.) dan daun jati (Tectona grandis L.f.) pada mencit putih (Mus musculus L.). Penelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan melibatkan 25 ekor mencit putih jantan yang dibagi ke dalam lima kelompok perlakuan. Masing-masing kelompok diberikan sediaan salep dengan variasi konsentrasi ekstrak, yaitu 15%:15%, 30%:15%, dan 45%:20%. Salep gentamisin digunakan sebagai kontrol positif, sedangkan basis salep tanpa ekstrak digunakan sebagai kontrol negatif. Proses penyembuhan luka bakar diamati selama 14 hari. Data yang diperoleh dianalisis secara statistik menggunakan uji ANOVA dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salep kombinasi ekstrak etanol daun mangga dan daun jati memiliki aktivitas yang signifikan dalam mempercepat penyembuhan luka bakar, yang ditandai dengan penurunan luas luka serta percepatan fase regenerasi jaringan kulit. Formula dengan konsentrasi 45% ekstrak daun mangga dan 20% ekstrak daun jati (F3) menunjukkan efektivitas terbaik dibandingkan dengan formula lainnya maupun kontrol positif.
Co-Authors Ediman Ginting Suka Elliya Siswanti Ellya Siswanti Fitra Alvionida Meilina, Rulia nika khumaidah ratna willis Selvi Harvia Santri Sylvi Divana Fitra Yustika Wirda Ningsih