Muhammad Adib Afiq
Universitas Sebelas Maret

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

The Philosophical Dilemma of the Implementation of Justice Theory: Problems in Utilizing Land Rights between the Amungme Indigenous Tribe and PT Freeport Indonesia Muhammad Bintang Pratama; Muhammad Adib Afiq; Novita Ratna Cindi F; Savira Auril
UIR Law Review Vol. 4 No. 2 (2020): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/uirlrev.2020.vol4(2).6081

Abstract

This study analyzes the philosophical dilemma of the implementation of the theory of justice, the problem of the use of land rights between the Amungme Indigenous Tribe and PT Freeport Indonesia. This research is normative legal research using secondary data sources through prescriptive literature studies. The results show that there are problems in the use of land ownership rights; there are contradictions in the use of reasons for claiming ownership rights over the disputed land. The Amungme Adat tribe adheres to the theory of natural law with concrete implementation in the form of traditional customs which considers disputed land as ancestral heritage land, which is the absolute right of the Amungme Adat tribe. Meanwhile, PT Freeport Indonesia uses positivist legal theory with concrete implementation in the form of the use of Contract of Work and Agreement as positive law which is used as a strong basis for claiming ownership rights over the disputed land. In this research, we will discuss the philosophical dilemma of the implementation of the theory of justice comprehensively, the problem of the use of land rights between the Amungme Indigenous Tribe and PT Freeport Indonesia based on the use of the theory of justice. The limitation of this research lies in the study using literature data sources without empirical research. In the future, it is hoped that similar research can use this research as an essential reference in conducting research that can obtain factual data in the field so that it can provide more accurate results.
Kajian Hak Asasi Manusia terhadap Hukuman Rajam bagi Pelaku Tindak Pidana Perzinaan dalam Hukum Pidana Islam Muhammad Adib Afiq; Moch. Najib Imanullah
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2022: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis kajian hak asasi manusia terhadap hukuman rajam bagi pelaku tindak pidana perzinaan dalam hukum pidana islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber data sekunder melalui studi kepustakaan yang bersifat preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran HAM pada hukuman rajam bagi pelaku tindak pidana perzinaan dalam hukum pidana islam. Namun pelanggaran HAM juga terjadi pada beberapa sanksi pidana yang telah lama diberlakukan di Indonesia, seperti opidana penjara dan pidana mati. Pada konstitusi Indonesia diatur mengenai kebolehan membatasi HAM seseorang guna melindungi HAM orang lain. Dalam penelitian ini, akan dibahas secara komprehensif Kajian hak asasi manusia terhadap hukuman rajam bagi pelaku tindak pidana perzinaan dalam hukum pidana islam. Sehingga di kemudian hari, penelitian ini diproyeksikan sebagai dasar pengkajian dalam menganalisis hal yang serupa terkait tinjaun HAM. Limitasi penelitian ini, terletak pada pengkajian menggunakan sumber data kepustakaan tanpa adanya penelitian empiris, kedepannya diharapkan penelitian sejenis dapat menggunakan penelitian ini sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian yang dapat memperoleh data konkret di lapangan sehingga dapat memberikan luaran yang lebih faktual sesuai kondisi yang terjadi.