Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

KERANGKA HUKUM BURSA KARBON DI INDONESIA: PERKEMBANGAN TERKINI DAN TANTANGAN KE DEPAN Agustinus Prajaka Wahyu Baskara
Mimbar Hukum Vol 35 (2023): Jurnal Mimbar Hukum Special Issue
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/mh.v35i0.11396

Abstract

Abstract Carbon Exchange is a system that regulates carbon trading and/or carbon unit ownership records. The plan to implement a carbon exchange in Indonesia was certainly welcomed with great enthusiasm to encourage the reduction of greenhouse gas emissions by imposing emission limits and trading permits or carbon units, as well as providing economic benefits for the country by increasing investment in the renewable energy sector and environmentally friendly technology. This article analyzes the latest developments in the legal framework related to carbon exchanges to support the carbon trading ecosystem in Indonesia. The research method used is normative juridical, namely literature legal research carried out by examining literature materials or secondary data. Comparisons were made in New Zealand, China, Canada, Germany regarding legal frameworks and emissions trading schemes. The research results show that several aspects of the carbon exchange legal framework are still needed to be sharpened and that they still need to be supplemented with derivative regulations to create a carbon exchange that is more conducive to service users. Best practices from the four countries become a reference for adjustments for the rapid acceleration of the Indonesian carbon exchange to become a bona fide exchange considering the size of the market and carbon potential in Indonesia. Abstrak Bursa Karbon adalah suatu sistem yang mengatur perdagangan karbon dan/atau catatan kepemilikan unit karbon. Rencana implementasi bursa karbon di Indonesia tentu disambut dengan sangat antusias dalam rangka mendorong pengurangan emisi gas rumah kaca dengan memberlakukan batas emisi dan memperdagangkan izin atau unit karbon, serta memberikan manfaat ekonomi bagi negara dengan meningkatkan investasi di sektor energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan. Tulisan ini menganalisis perkembangan terkini kerangka hukum terkait bursa karbon dalam rangka mendukung ekosistem perdagangan karbon di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Komparasi dilakukan di Selandia Baru, Cina, Kanada, Jerman terkait kerangka hukum dan skema perdagangan emisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih diperlukan penajaman dalam beberapa aspek terhadap kerangka hukum bursa karbon dan masih perlu dilengkapi dengan peraturan turunan dalam rangka menciptakan bursa karbon yang lebih kondusif bagi pengguna jasa. Best practices dari keempat negara menjadi acuan penyesuaian bagi semakin cepatnya bursa karbon Indonesia berakselerasi menjadi bursa bonafid mengingat besarnya pasar dan potensi karbon di Indonesia.
PERAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN INVESTOR MELALUI TRADING HALT DI BURSA EFEK INDONESIA Wahyu Baskara, Agustinus Prajaka
Gloria Justitia Vol 5 No 1 (2025): Vol. 5 No. 1 (2025): JURNAL GLORIA JUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/gloriajustitia.v5i1.6806

Abstract

Trading halt adalah penghentian sementara perdagangan suatu saham atau seluruh perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), yang dilakukan untuk menjaga keteraturan, kewajaran, dan efisiensi pasar.  Penghentian sementara ini juga harus dimengerti dalam konteks memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil memiliki landasan hukum yang berlaku dan memberikan pelindungan yang memadai bagi investor. Penelitian ini mengangkat permasalahan terkait bagaimana peran negara dalam trading halt di Bursa Efek Indonesia dan bagaimana pelindungan terhadap investor ketika terjadi trading halt di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu mengkaji ketentuan-ketentuan yang berlaku yang berkenaan dengan kebijakan dan mekanisme penghentian perdagangan sementara dan pelindungan investor ketika terjadi penghentian sementara perdagangan. Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran negara dalam trading halt di Bursa Efek Indonesia terwujud dengan dibuatnya beberapa regulasi yaitu Surat Keputusan Direksi BEI Nomor: Kep-00024/BEI/03-2020 tentang Perubahan Panduan Penanganan Kelangsungan Perdagangan di Bursa dalam Kondisi Darurat, Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas dan diatur lebih lanjut pada Surat Keputusan Direksi BEI nomor Kep-00002/BEI/04-2025. Pelindungan terhadap investor ketika terjadi trading halt dilakukan dengan memberikan waktu jeda agar investor dapat mencerna informasi secara rasional dan menghindari panic selling.
BRIDGING AND NAVIGATING THE SUSTAINABLE FINANCIAL SECTOR: STRATEGIC ROLE OF FINANCIAL SECTOR LEGAL CONSULTANT Wahyu Baskara, Agustinus Prajaka
Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol. 10 No. 2 (2025): JURNAL PARADIGMA HUKUM PEMBANGUNAN - AGUSTUS 2025
Publisher : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/paradigma.v10i2.7106

Abstract

There has been significant structural and regulatory transformation in the financial services sector in the last decade. The need to integrate sustainable financial sector, digitalization, and consumer protection places financial sector legal consultant in a strategic position that cannot be underestimated. Their function is not only as legal advisors, but also as compliance enablers, risk analysts, and strategic partners in the legal aspects of the business. The metamorphosis from a capital market legal consultant to a financial sector legal consultant brings profound consequences to the expansion of skill scope, adjustment of competencies, as well as increased ethical and professional responsibilities. This paper raises two issues of how can financial sector legal consultants bridge and navigate in a sustainable financial sector and how to optimize the strategic role of financial sector legal consultants? The research method of this paper is normative juridical, which examines the applicable provisions relating to the roles and responsibilities of financial sector legal consultants, mastery and sharpening of competencies that must be possessed. The data obtained from the research is analyzed qualitatively. The research results show that optimizing the strategic role of financial sector legal consultants is carried out with an agile and adaptive attitude to all dynamic changes in the financial services sector, responsive to client needs manifested in the ability to bridge all stakeholders in the financial services sector ecosystem. Financial sector legal consultants can provide proper navigation in the dynamic financial sector, especially in corporate activities and business transactions with a deep and thorough understanding of the ever-changing regulations, compliance with professional ethics, and always open to global trends and digital transformation.