Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : LEX ET SOCIETATIS

LANDASAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN DI BIDANG PERPAJAKAN YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PAJAK Bawole, Grace Yurico
LEX ET SOCIETATIS Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v5i3.15569

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana landasan hukum terhadap kejahatan di bidang perpajakan yang dilakukan oleh pejabat pajak, dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research) yakni suatu metode digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang penulis gunakan untuk menyusun tulisan ini. Landasan hukum terhadap kejahatan di bidang perpajakan yang dilakukan oleh pejabat pajak terdapat pada pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UUKUP. Namun kejahatan ini dikategorikan ke dalam delik aduan, karena menurut Pasal 41 ayat (3) UUKUP, harus terlebih dahulu dilaporkan agar boleh dilakukan penuntutan. Sanksi pidana sudah diatur dalam UUKUP, akan tetapi masih juga sering terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pajak. Sebab, sanksi yang dijatuhkan adalah sanksi yang paling menguntungkan bagi pejabat pajak. Oleh karena itu, sanksi pidana tersebut harus diubah dan disesuaikan dengan perkembangan saat ini, untuk menimbulkan efek jera bagi para pejabat yang melakukan kejahatan di bidang perpajakan dan meminimalisir pejabat pajak menyalahgunakan wewenang.Kata kunci: Kejahatan, perpajakan, pejabat pajak
ANALISIS HUKUM TERHADAP BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BERDASARKAN KONSEP STRICT LIABILITY DAN VICARIOUS LIABILITY Bawole, Grace Yurico
LEX ET SOCIETATIS Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v6i8.23280

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui asas kesalahan bukan merupakan satu-satunya asas yang dapat digunakan jika terjadi suatu tindak pidana. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, disimpulkan, bahwa dalam hukum pidana modern, pertanggungjawaban pidana juga dapat dikenakan kepada seseorang meskipun orang itu tidak mempunyai kesalahan sama sekali. Dalam perkembangannya sistem pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan ini terbagi dalam 2 (dua) konsep, yaitu pertanggungjawaban pidana mutlak (strict liability) dan pertanggungjawaban pidana pengganti (vicarious liability). Alasan utama penerapan sistem pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan adalah demi perlindungan masyarakat karena untuk delik-delik tertentu sangat sulit membuktikan adanya unsur kesalahan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini digunakan oleh negara kita sudah tidak layak lagi digunakan karena masih menganut asas kesalahan. Oleh sebab itu perlu adanya produk hukum terbaru yang mengikuti perkembangan kejahatan yang muncul saat ini di negara kita yang mengatur konsep pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan.Kata kunci: Analisis hukum, bentuk pertanggungjawaban pidana, konsep strict liability dan vicarious liability.