Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Menoedjoe Repoeblik Bangsawan Dalam Pusaran Kemerdekaan : The role of K.G.P.A.A. Paku Alam VIII & Sri Sultan HB IX in defending Indonesia's Independence (1945-1949): The role of K.G.P.A.A. Paku Alam VIII & Sri Sultan HB IX in defending Indonesia's Independence (1945-1949) Samudra Eka Cipta
Journal of Social Science Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Social Science
Publisher : Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.697 KB) | DOI: 10.46799/jss.v1i2.13

Abstract

This study examines the role of a Javanese nobleman and hero from among the royal palaces in an effort to defend Indonesia's independence during the Indonesian revolution of independence. K.G.P.A.A. Paku Alam VIII, then, a representative of the Sultanate of Yogyakarta under Sri Sultan Hamengkubuwono IX together to make Yogyakarta as the territory of the Provisional Government of the Republic when Jakarta was successfully ruled by the Dutch allies. Both figures were also involved in the 1 March 1949 general attack event along with General Sudirman and Suharto in the face of Dutch milier aggression in Yogyakarta. In this study will discuss more specifics on the role of both figures in relation to the Independence Revolution period during the period of 1945-1949.
Pergulatan Tradisi, Agama, Negara: Analisis Sosio-Kultural Keturunan Tionghoa dan Perkembangan Gereja Tionghoa Indonesia (1950-1999) Samudra Eka Cipta
Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan Vol 3 No 2 (2019): Desember
Publisher : Universitas Hamzanwadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29408/fhs.v3i2.2059

Abstract

Pada masa Hindia Belanda sudah ada beberapa komunitas Tionghoa-Kristiani yang ditandai dengan adanya Gereja Tionghoa. Masa Demokrasi Liberal perkembangan Umat Tionghoa-Kristiani mengalami perkembangan pesat. Perkembangan tersebut didukung oleh kebijakan pemerintah terkait masalah identitas keagamaan bagi Masyarakat Keturunan. Pasca kejatuhan Demokrasi Terpimpin dengan lahirnya Orde Baru, perkembangan Umat Tionghoa-Kristiani meningkat tajam. Politik yang dilakukan Masa Orde Baru yakni ‘’politik asimilasi’’ dengan berusaha menghilangkan unsur kebudayaan pada masyarakat tertentu. Hal tersebut ditandai dengan kebijakan Pemerintah Orde Baru yang melarang adanya praktik Ajaran Konfusianisme bagi Masyarakat Keturunan Tionghoa karena dianggap sebagai bentuk propaganda Komunisme Tiongkok. Selama Mas Orde Baru Keturunan Tionghoa melakukan konversi keagamaan secara besar-besaran. Dampak lain yang ditimbulkan bagi Masyarakat Keturunan adalah perubahan nama dengan berunsurkan nama layaknya orang Indonesia pada umumnya. Penelitian ini melahirkan rumusan masalah yakni 1) bagaimana awal perkembangan  sosial Masyarakat Keturunan Tionghoa?, 2) bagaimana respon Masyarakat Tionghoa Indonesia terhadap kebijakan Pemerintah Masa Soekarno dan Soeharto?, 3) bagaimana upaya rekonsiliasi dalam upaya melestarikan kembali nilai-nilai budaya dan filosofis bagi masayarakat Keturunan Tionghoa?