Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Wilayah dan Lingkungan Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional

Ananda Prima Yurista

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Author-ID : 2419154

Earth & Planetary Sciences Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Inisiasi Pemerintah Daerah dalam Mengatur Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Berbasis Adat di Kabupaten Manggarai Dian Agung Wicaksono; Ananda Prima Yurista
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 18, No 2 (2018): Edisi Juni
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kabupaten Manggarai memiliki pengalaman panjang berhadapan dengan sengketa tanah, khususnya bila dikaitkan dengan eksistensi hukum adat yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Manggarai. Bertolak dari pengalaman tersebut, perlu adanya inisiasi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai untuk mewujudkan alternatif penyelesaian sengketa tanah berbasis adat dalam rangka mengejawantahkan misi pembangunan Kabupaten Manggarai yang termaktub dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2021. Dengan demikian, perlu dikaji lebih lanjut bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengketa? Bagaimana inisiasi Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam mengatur alternatif penyelesaian sengketa berbasis adat? Bagaimana peluang dan tantangan terhadap inisiasi Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam mengatur alternatif penyelesaian sengketa berbasis adat? Pertanyaan tersebut dijawab melalui penelitian hukum normatif yang dikombinasikan dengan penelitian hukum empiris untuk menggali data primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat peluang dan tantangan terkait pengaturan penyelesaian sengketa tanah berbasis adat.

Konservasi Hutan Partisipatif Melalui REDD+ (Studi Kasus Kalimantan Tengah Sebagai Provinsi Percontohan REDD+) Dian Agung Wicaksono; Ananda Prima Yurista
Jurnal Wilayah dan Lingkungan Vol 1, No 2 (2013): August 2013
Publisher : Department of Urban and Regional Planning, Diponegoro University

One of mitigating climate change is through REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation). REDD+ mechanism chosen as an alternative that offers a new concept of forest conservation with economic incentives on the amount of carbon that can be kept in line with a forest or peatland sustainability. Central Kalimantan province to initiate the implementation of REDD+ schemes designated as the pilot province for REDD+ implementation in Indonesia. With the implementation of REDD+ is expected to be the frontline in maintaining forest conservation. That way, the benefits instead of the forests, but also the empowerment of forest communities.

IMPLIKASI PENAFSIRAN KEMBALI HAK MENGUASAI NEGARA TERHADAP PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Ananda Prima Yurista
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 5, No 3 (2016): December 2016
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v5i3.149

Indonesia merupakan negara kesejahteraan antara lain dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengandung perihal “hak menguasai negara” yang diejawantahkan dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960. Hak menguasai kewenangan tersebut dimaknai kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003. Melalui metode yuridis normatif, penelitian ini menjawab bagaimana pemaknaan kembali hak menguasai negara dalam putusan Mahkamah Konstitusi; bagaimana pemaknaan kembali tersebut berimplikasi sekaligus diejawantahkan dalam UU No. 1 Tahun 2014 sebagai respon dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010; dan melihat bagaimana pemaknaan kembali tersebut berpengaruh dalam menciptakan potensi (secara normatif) yang besar dalam terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat. Penjabaran Hak Menguasai Negara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi adalah merumuskan kebijakan (beleid), merumuskan pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan (bestuurdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan melakukan pengawasan (toezichthoudensdaad). Pemaknaan kembali Hak Menguasai Negara sangat berpengaruh pada pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menyangkut kegiatan yang dapat menjamin terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat dalam tataran normatif.Indonesia is a welfare state, among others, stated in the Preamble of Constitution and Article 33 paragraph (3) Constitution. Article 33 paragraph (3) NRI Constitution of 1945 contains “the State’s Right of Control” that manifested in Article 2 paragraph (2) of the Act Number 5 of 1960. The State’s Right of Control was re-interpreted in the Constitutional Court Decision Number 001-021-022/PUU-I/2003. Through yuridis normative method, this study attempts to answer how Constitutional Court re-interpreted “the State’s Right of Control “; how the re-interpretation has implications and also manifested in Law Number 1 of 2014 as a response to the Constitutional Court Decision Number 3/PUU VIII/2010; and see how the re-interpretation has implications for creating a great potency (normatively) to realize improvement of people’s welfare. The argument of the States right of control in Constitutional Court Decision is to formulate policy (beleid), to regulate (regelendaad), to organize (bestuurdaad), to manage (beheersdaad) and to control (toezichthoudensdaad). The reinterprete of the State’s of control give influence in coastal areas and small islands management related to activities that can improve people’s welfare in normative basis.

KOMPATIBILITAS RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (RZWP3K) SEBAGAI RENCANA TATA RUANG YANG INTEGRATIF Ananda Prima Yurista; Dian Agung Wicaksono
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 6, No 2 (2017): Agustus 2017
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Indonesia sebagai negara yang mayoritas wilayahnya berupa laut memiliki kompleksitas dalam melakukan perencanaan spasial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan nasional. Namun demikian, hukum positif Indonesia diindikasikan masih berorientasi pada perencanaan spasial di darat, yang berarti secara tidak langsung perencanaan pembangunan baru diarahkan pada pembangunan daratan. Padahal potensi ruang laut Indonesia sangat berlimpah. Hal tersebut dibuktikan dengan pengaturan dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang sangat berorientasi pada ruang darat dan bahkan mendelegasikan kepada pengaturan lain untuk mengatur mengenai perencanaan ruang laut. Keberadaan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diindikasikan menjadi dokumen yang relevan untuk mengatur mengenai perencanaan ruang laut. Apakah RZWP3K memiliki kompatibilitas sebagai rencana tata ruang laut? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif untuk menggali data sekunder yang relevan melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa RZWP3K tidak cukup bahkan tidak dapat difungsikan sebagai rencana tata ruang laut. RZWP3K hanya berfungsi sebagai salah satu bagian dari dokumen perencanaan ruang laut sebagaimana diamanahkan oleh UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

MENDUDUKKAN KASULTANAN DAN KADIPATEN SEBAGAI SUBYEK HAK MILIK ATAS TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN DALAM KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA Dian Agung Wicaksono; Ananda Prima Yurista; Almonika Cindy Fatika Sari
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 8, No 3 (2019): Desember 2019
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UU KDIY) menetapkan Kasultanan dan Kadipaten sebagai badan hukum pemegang hak milik atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Penetapan tersebut menjadi diskursus dalam konteks hukum pertanahan di Indonesia, karena badan hukum yang diperkenankan menjadi pemegang hak milik atas tanah secara definitif disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik atas Tanah (PP 38/1963). Pengaturan dalam PP a quo menimbulkan persepsi seolah-olah Kasultanan dan Kadipaten tidak dapat menjadi pemegang hak milik atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Penelitian ini mencoba melihat dari perspektif kajian hukum pemerintahan daerah dan hukum agraria dalam kerangka menjernihkan kedudukan hukum Kasultanan dan Kadipaten sebagai pemegang hak milik atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan pustaka yang terkait dengan keistimewaan Yogyakarta dan hukum pertanahan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kasultanan dan Kadipaten merupakan salah satu badan hukum khusus yang terlepas dari ketentuan-ketentuan yang melekat bagi badan hukum publik atau privat secara an sich.

Co-Authors Almonika Cindy Fatika Sari Dian Agung Wicaksono

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search