Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional
Almonika Cindy Fatika Sari
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Kompatibilitas Pengaturan Pendaftaran Tanah Terhadap Kompleksitas Keadaan Hukum Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Dian Agung Wicaksono; Ananda Prima Yurista; Almonika Cindy Fatika Sari
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 (2020): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/bhumi.v6i2.411

Abstract

After the enactment of Law Number 13 of 2012 concerning Privileges of Special Region of Yogyakarta (Yogyakarta Act), there is an institutional strengthening of Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat and Kadipaten Pakualaman, one of which is in the form of privileges in the field of land. The Kasultanan and the Kadipaten in the Yogyakarta Act are declared as legal entities that are the subject of ownership rights to the land of the Kasultanan and Kadipaten with orders to register the ownership rights in the land agency and registration is carried out in accordance with statutory provisions. This research will focus on examining the compatibility of land registration provisions in registering ownership rights over the land of the Kasultanan and Kadipaten, with research questions: (1) How is the legal status of the land of the Kasultanan and Kadipaten? (2) How is the compatibility of land registration provisions in registering the land of the Kasultanan and Kadipaten? The research used juridical normative and explored the regulations and literature related to the specialty of Yogyakarta land and law of land in Indonesia. The results show the mapping of the legal status of the land of the Kasultanan and Kadipaten, accompanied by an analysis of the weakness compatibility of land registration provisions in carrying out the registration of the land of the Kasultanan and Kadipaten.Keywords: land registration, legal status, land of Kasultanan, land of KadipatenIntisari: Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UU KDIY), terdapat penguatan kelembagaan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman, salah satunya berupa urusan keistimewaan di bidang pertanahan. Kasultanan dan Kadipaten dalam UU KDIY dinyatakan sebagai badan hukum yang merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten dengan perintah untuk mendaftarkan hak milik tersebut pada lembaga pertanahan dan pendaftaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penulisan ini hanya akan berfokus pada meneliti kompatibilitas pengaturan pendaftaran tanah dalam melakukan pendaftaran hak milik atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten, dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana keadaan hukum Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten pada hari ini? (2) Bagaimana kompatibilitas pengaturan pendaftaran tanah dalam melakukan pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggali data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan pustaka yang terkait dengan keistimewaan pertanahan Yogyakarta dan hukum pertanahan di Indonesia. Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa pemetaan keadaan hukum Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, disertai analisis lemahnya kompatibilitas pengaturan pendaftaran tanah dalam melakukan pendaftaran tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.Kata Kunci: pendaftaran tanah, keadaan hukum, tanah kasultanan, tanah kadipaten
Hak dan Akses Tenurial Masyarakat Hukum Adat Bengkunat dalam Pemanfaatan Hutan di Pesisir Barat, Lampung Almonika Cindy Fatika Sari
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 1 (2020): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jb.v6i1.426

Abstract

Abstract: Recognition of tenure rights and access to forest use has always been a demand for indigenous people and non-government organizations that support indigenous peoples’ rights. However, focusing only on the recognition of rights is not enough to guarantee tenure access to indigenous people to use the forest. Indigenous people require not only recognition of rights from the state, but they alsoneed access to be able to use the forest. This article aims to understand the tenure rights and access of the Bengkunat indigenous people in forest use and the factors that influence the community’s access to use the forest. This article was produced by using the socio-legal approach to understand the social reality of tenure rights and access of the Bengkunat indigenous people in forest use. The results show that in addition to the recognition of Bengkunat indigenous people tenure rights to use the forest, they also need access to be able to use it. If there is no access, the community cannot benefit from the forest.Intisari: Pengakuan hak masyarakat hukum adat atas pemanfaatan hutan selalu menjadi tuntutan bagi masyarakat hukum adat dan organisasi non-pemerintah yang mendukung hak-hak masyarakat hukum adat. Meskipun demikian, hanya fokus pada pengakuan hak saja, tidak cukup memberikan jaminan akses tenurial kepada masyarakat hukum adat untuk memanfaatkan hutan. Masyarakat hukum adat tidak hanya membutuhkan pengakuan hak dari negara saja, tetapi juga membutuhkan akses untuk dapat memanfaatkan hutan. Artikel ini bertujuan untuk memahami bagaimana hak dan akses tenurial masyarakat Bengkunat atas hutan dan apa saja faktor-faktor yang memengaruhi akses masyarakat dalam memanfaatkan hutan tersebut. Artikel ini dihasilkan dari penelitian dengan menggunakan pendekatan sosio-legal untuk memahami realitas sosial hak dan akses tenurial masyarakat hukum adat Bengkunat dalam pemanfaatan hutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disamping pengakuan terhadap hak tenurial masyarakat Bengkunat, mereka juga sangat memerlukan akses untuk dapat memanfaatkannya. Jika tidak ada akses, maka masyarakat tidak dapat menikmati hutan
MENDUDUKKAN KASULTANAN DAN KADIPATEN SEBAGAI SUBYEK HAK MILIK ATAS TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN DALAM KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA Dian Agung Wicaksono; Ananda Prima Yurista; Almonika Cindy Fatika Sari
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 8, No 3 (2019): Desember 2019
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (494.272 KB) | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v8i3.342

Abstract

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UU KDIY) menetapkan Kasultanan dan Kadipaten sebagai badan hukum pemegang hak milik atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Penetapan tersebut menjadi diskursus dalam konteks hukum pertanahan di Indonesia, karena badan hukum yang diperkenankan menjadi pemegang hak milik atas tanah secara definitif disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik atas Tanah (PP 38/1963). Pengaturan dalam PP a quo menimbulkan persepsi seolah-olah Kasultanan dan Kadipaten tidak dapat menjadi pemegang hak milik atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Penelitian ini mencoba melihat dari perspektif kajian hukum pemerintahan daerah dan hukum agraria dalam kerangka menjernihkan kedudukan hukum Kasultanan dan Kadipaten sebagai pemegang hak milik atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan pustaka yang terkait dengan keistimewaan Yogyakarta dan hukum pertanahan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kasultanan dan Kadipaten merupakan salah satu badan hukum khusus yang terlepas dari ketentuan-ketentuan yang melekat bagi badan hukum publik atau privat secara an sich.
Co-Authors Ananda Prima Yurista Ananda Prima Yurista Dian Agung Wicaksono